Masjid Jamia Kashmir 2 Tahun Digembok, India Kekang Kebebasan Beragama

KASHMIR - Masjid terbesar di pusat kota Kashmir yang dikelola India , sebagian besar tetap ditutup selama dua tahun terakhir. Penutupan dilakukan di tengah perselisihan sengit antara otoritas India dan Muslim Kashmir.

Masjid Jamia yang berusia berabad-abad mendominasi lingkungannya di Srinagar dengan gerbang utama yang megah dan menara besar. Bangunan yang terbuat dari batu bata dan kayu ini merupakan salah satu masjid tertua di kota berpenduduk 1,2 juta jiwa itu, di mana 96 persen penduduknya adalah Muslim.



Di masa lalu, masjid ini kerap dihadiri ribuan orang untuk salat. Dengan 378 tiang kayu, masjid ini dapat menampung 33.000 jamaah. Pada acara-acara khusus selama bertahun-tahun, ratusan ribu Muslim memenuhi jalur dan jalan terdekat untuk berdoa yang dipimpin dari masjid.

Namun, pihak berwenang India melihat masjid itu sebagai tempat masalah – pusat saraf untuk protes dan bentrokan yang menantang kedaulatan New Delhi atas wilayah Kashmir yang disengketakan, yang diklaim secara keseluruhan oleh India dan Pakistan yang menguasai sebagiannya.

Di tengah ketegangan ini, sebagian besar masjid telah ditutup selama dua tahun terakhir. Imam kepala masjid telah ditahan di dalam rumahnya hampir tanpa henti sepanjang waktu itu, dan gerbang utama masjid digembok dan diblokir dengan lembaran timah bergelombang pada hari Jumat.



Penutupan masjid, yang dihormati oleh sebagian besar penduduk Muslim Kashmir yang dikelola India, telah memperdalam kemarahan di antara mereka. “Ada sesuatu yang hilang jauh di lubuk hati saya,” kata Bashir Ahmed (65), seorang pensiunan pegawai pemerintah yang telah salat di masjid itu selama lebih dari 50 tahun.

Pihak berwenang India menolak untuk mengomentari pembatasan masjid meskipun pertanyaan berulang kali dari kantor berita The Associated Press. Di masa lalu, para pejabat mengatakan pemerintah terpaksa menutup masjid karena komite manajemennya tidak dapat menghentikan protes anti-India di tempat itu.

Penutupan masjid berusia 600 tahun itu terjadi dalam tindakan keras yang dimulai pada 2019, setelah pemerintah mencabut status semi-otonom Kashmir yang dikelola India. Dalam dua tahun terakhir, beberapa masjid dan tempat suci lainnya di kawasan itu – juga ditutup selama berbulan-bulan karena tindakan keras keamanan dan pandemi berikutnya.



Kebebasan beragama diabadikan dalam konstitusi India, yang memungkinkan warga untuk mengikuti dan dengan bebas mempraktikkan keyakinan mereka. Konstitusi juga mengatakan negara tidak akan “mendiskriminasi, menggurui, atau mencampuri profesi agama apa pun”. Bagi umat Islam di kawasan itu, penutupan masjid membawa kenangan menyakitkan dari masa lalu.

Pada tahun 1819, penguasa Sikh menutupnya selama 21 tahun. Selama 15 tahun terakhir, telah dikenakan larangan dan penguncian berkala oleh pemerintah India berturut-turut. Tetapi pembatasan saat ini adalah yang paling parah sejak wilayah itu dibagi antara India dan Pakistan setelah kedua negara memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1947.

“India mengatakan itu adalah negara sekuler. Jika demikian, mengapa kita menyaksikan pembatasan agama seperti itu?” tanya Zareef Ahmed Zareef, seorang penyair dan sejarawan lisan.

Setelah Kashmir meletus menjadi pemberontakan bersenjata melawan India pada tahun 1989, masjid agung dan daerah sekitarnya di jantung Srinagar muncul sebagai pusat protes. India telah menggambarkan pemberontakan itu sebagai terorisme yang disponsori Pakistan, tuduhan yang dibantah oleh Pakistan.



Khotbah di Masjid Jamia sering membahas konflik yang telah lama memanas, dengan Mirwaiz Umar Farooq, imam kepala dan salah satu pemimpin separatis terkemuka di kawasan itu, memberikan pidato berapi-api yang menyoroti perjuangan politik Kashmir.

Pihak berwenang sering melarang salat di masjid untuk waktu yang lama. Menurut data resmi, masjid ditutup setidaknya selama 250 hari pada tahun 2008, 2010 dan 2016.

“Orang-orang di masjid bermeditasi dan merasakan spiritualitas dan Mirwaiz memiliki gaya unik dalam menyampaikan khotbah. Diskusi seputar masalah sosial, ekonomi dan politik adalah fungsi inti keagamaan masjid,” kata Altaf Ahmad Bhat, salah satu pejabat di masjid agung.

Bhat menolak alasan hukum dan ketertiban yang dikutip oleh pihak berwenang. “Saya percaya itu adalah ketidakmampuan mereka jika mereka tidak dapat mengatasi situasi. Kami mengangkat suara kami di sini dan itu tidak selalu politis. Saya pikir ini tidak ada argumen sama sekali," katanya.