Jenderal Khalifa Haftar Maju Pilpres Libya, Tantang Putra Muamar Qadafi

TRIPOLI - Pemimpin milisi di timur Libya yang dilanda perang, Jenderal Khalifa Haftar , mengatakan dia akan mencalonkan diri sebagai presiden dalam pemilihan 24 Desember mendatang. Ia akan bersaing dengan putra mantan diktator negara itu Muamar Qadafi .

"Saya menyatakan pencalonan saya untuk pemilihan presiden, bukan karena saya mengejar kekuasaan tetapi karena saya ingin memimpin rakyat kita menuju kejayaan, kemajuan dan kemakmuran," katanya dalam pidato yang disiarkan langsung di televisi Libya seperti dikutip dari Al Araby, Rabu (17/11/2021).

Dalam pidatonya, Haftar menegaskan bahwa jajak pendapat adalah satu-satunya cara untuk menarik Libya keluar dari kekacauan.

Setelah pengumumannya, Haftar diperkirakan akan menuju ke otoritas pemilihan untuk meresmikan pencalonannya.

Pengumumannya datang dua hari setelah pencalonan Saif al-Islam Qadafi, putra diktator Libya yang tewas terbunuh Muamar Qadafi. Saif telah dituduh melakukan kejahatan perang oleh Pengadilan Kriminal Internasional ( ICC ).



Keduanya adalah tokoh kontroversial. Haftar, yang didukung oleh Rusia, Mesir dan Uni Emirat Arab, dibenci oleh banyak orang di Libya barat dan dituduh berusaha membangun kediktatoran militer.

Pada April 2019, Tentara Nasional Libya (LNA) gadungannya melancarkan serangan di Ibu Kota Tripoli dengan dalih membasmi kelompok-kelompok militan.

Perang selama setahun itu meninggalkan pinggiran ibu kota dalam reruntuhan dan Libya lebih terpecah dari sebelumnya, tetapi gencatan senjata yang ditengahi PBB Oktober lalu membuka jalan bagi proses perdamaian yang mengarah ke pemilihan presiden yang ditetapkan pada 24 Desember mendatang.

Pada 22 September, dia untuk sementara pensiun dari perannya sebagai kepala LNA sesuai dengan undang-undang pemilihan guna memungkinkannya mencalonkan diri sebagai presiden.

Pekan lalu, pasukannya mengatakan 300 tentara bayaran yang bertempur di pihaknya akan meninggalkan Libya atas permintaan Prancis dalam gerakan sepihak, tanpa mengharapkan imbalan apa pun dari pemerintah di Tripoli.



Tetapi pasukan pro-Haftar tetap mengendalikan sebagian besar Libya timur dan selatan. Beberapa analis telah menyuarakan skeptisisme atas kemungkinan pemungutan suara yang bebas dan adil.

“Pasukan Haftar sejauh ini telah menjadi pelaku kejahatan perang utama Libya sejak 2014, dan pasti akan menggunakan intimidasi atau lebih buruk lagi untuk mempengaruhi pemilihan,” cuit Wolfram Lacher, seorang spesialis Libya di Institut Jerman untuk Urusan Internasional dan Keamanan.

Pemilihan bulan depan dilihat oleh masyarakat internasional sebagai langkah kunci dalam memulihkan stabilitas ke Libya setelah satu dekade konflik sejak penggulingan Gaddafi dalam pemberontakan yang didukung NATO.

Tetapi jalan menuju kotak suara telah dipenuhi dengan perselisihan mengenai dasar konstitusional untuk pemungutan suara dan kekuasaan yang akan diberikan kepada siapa pun yang menang.

Beberapa pengamat telah memperingatkan bahwa tidak ada jaminan bahwa kedua belah pihak akan menghormati hasil pemilu.