Kishida Kembali Terpilih Jadi Perdana Menteri Jepang

TOKYO - Fumio Kishida terpilih kembali sebagai perdana menteri (PM) Jepang pada Rabu (10/11/2021) setelah partainya yang memerintah meraih kemenangan besar dalam pemilu parlemen bulan lalu.

Terpilih lebih dari sebulan yang lalu oleh parlemen, Kishida dengan cepat menyerukan pemilu di mana partainya yang tengah memerintah berhasil mengamankan 261 kursi di majelis rendah yang beranggotakan 465 orang. Jumlah ini cukup untuk mendapatkan kebebasan dalam mendorong undang-undang melalui parlemen.

Kemenangan pada pemilu 31 Oktober lalu meningkatkan cengkeramannya pada kekuasaan dan dipandang sebagai mandat dari para pemilih untuk pemerintahannya yang berusia beberapa minggu untuk mengatasi ekonomi yang dilanda pandemi, langkah-langkah menangai virus, dan tantangan lainnya. Kishida mengatakan dia melihat hasilnya sebagai sinyal bahwa pemilih memilih stabilitas daripada perubahan.

Baca juga: Jelang Pemilu, PM Jepang Fumio Kishida Bubarkan Parlemen

Kemudian, dia akan membentuk kabinet keduanya dengan mempertahankan semua kecuali satu menteri yang dia tunjuk ketika dia menjabat pada 4 Oktober, dan kemudian memetakan langkah-langkah ekonominya dan kebijakan kunci lainnya pada konferensi pers seperti dikutip dari AP.

Kishida telah dipilih oleh Partai Demokrat Liberal Jepang sebagai pilihan yang aman dan konservatif sebulan yang lalu. Mereka takut akan menderita kekalahan besar dalam pemilu jika Yoshihide Suga yang tidak populer tetap berkuasa. Suga mengundurkan diri setelah hanya satu tahun menjabat karena popularitasnya jatuh akibat derasnya kritik atas penanganannya terhadap pandemi virus Corona dan desakannya untuk mengadakan Olimpiade Tokyo meskipun ada kekhawatiran akan lonjakan virus.

Hasil pemilu yang lebih baik dari perkiraan dapat memberi pemerintah Kishida lebih banyak kekuatan dan waktu untuk memenuhi janji kampanye, termasuk pengendalian COVID-19, revitalisasi ekonomi, dan penguatan kemampuan pertahanan Jepang.

Cengkeraman Kishida pada kekuasaan juga dapat diperkuat dengan perubahan kabinetnya.

Seorang ahli kebijakan kunci dari faksi partainya, mantan Menteri Pendidikan Yoshimasa Hayashi, akan menjadi Menteri Luar Negeri yang baru, sementara mantan Menteri Luar Negeri Toshimitsu Motegi akan beralih ke jabatan No. 2 dari partai yang memerintah.

Baca juga: Jadi PM Jepang, Kishida Bubarkan Parlemen dan Gelar Pemilu 31 Oktober

Meskipun banyak menteri Kishida yang baru pertama kali menjabat, jabatan-jabatan kunci jatuh pada mereka yang berasal dari sayap berpengaruh dan partai, termasuk yang dipimpin oleh mantan Perdana Menteri Shinzo Abe yang ultra-konservatif dan mantan Menteri Keuangan Taro Aso.

Kishida berjanji untuk menciptakan siklus pertumbuhan yang memperkuat dan meningkatkan distribusi ekonomi untuk meningkatkan pendapatan di bawah kebijakan ekonomi "kapitalisme baru".

Tugas yang menanti Kishida setelah terpilih adalah menyusun paket stimulus ekonomi utama sekitar USD265 miliar yang mencakup pembayaran tunai, yang akan diumumkan minggu depan. Dia juga menargetkan anggaran tambahan pada akhir tahun ini dapat digunakan untuk mendanai proyek-proyek tersebut.

Pada pertemuan pemerintah hari Selasa, Kishida memperbarui janjinya untuk menciptakan siklus distribusi pertumbuhan yang positif dengan meningkatkan investasi dan pendapatan.

Kishida juga diperkirakan akan menguraikan langkah-langkah pandeminya pada akhir pekan ini menjelang kemungkinan lonjakan kasus lainnya, yang dapat memengaruhi peringkat dukungannya.

Baca juga: Fumio Kishida, Politisi Kalem Jadi PM Jepang Berikutnya

Sebagai mantan menteri luar negeri, Kishida akan terus memprioritaskan aliansi keamanan Jepang-AS dan mempromosikan visi “Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka” dengan negara-negara demokrasi lainnya, termasuk anggota dialog Quad Amerika Serikat (AS), Australia, dan India.

Kishida telah menekankan pentingnya militer yang lebih kuat di tengah kekhawatiran atas pertumbuhan kekuatan dan pengaruh China serta ancaman rudal dan nuklir Korea Utara (Korut).

Dia telah menentang perubahan undang-undang yang mengharuskan pasangan menikah untuk mengadopsi satu nama keluarga, yang memaksa sebagian besar wanita untuk meninggalkan nama gadis mereka. Demokrat Liberal secara luas dipandang sebagai lawan kesetaraan dan keragaman gender.