PBB Tetapkan Akses ke Lingkungan Bersih sebagai Hak Asasi Manusia
Sabtu, 09 Oktober 2021 - 00:30 WIB
loading...
Sampah plastik berserakan di tepi pantai. Foto/REUTERS
A
A
A
JENEWA - Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Jumat (8/10/2021) mengakui akses ke lingkungan yang bersih dan sehat sebagai hak fundamental.
Lembaga itu secara resmi menambah bobotnya pada perjuangan global melawan perubahan iklim dan konsekuensinya yang menghancurkan.
Pemungutan suara digelar dengan dukungan luar biasa, meskipun ada kritik dari beberapa negara, terutama Amerika Serikat (AS) dan Inggris.
Baca juga: Disetujui PBB, Bangladesh Pindahkan 81.000 Rohingya ke Pulau Terpencil
Resolusi tersebut, yang pertama kali dibahas pada 1990-an, tidak mengikat secara hukum tetapi berpotensi membentuk standar global.
Baca juga: Menlu Iran: Beberapa Kesepakatan Dicapai dalam Perundingan dengan Arab Saudi
Para pengacara yang terlibat dalam litigasi iklim mengatakan itu bisa membantu mereka membangun argumen dalam kasus yang melibatkan lingkungan dan hak asasi manusia.
Baca juga: CIA Evakuasi Anggota Unit Zero yang Terkenal Brutal pada Warga Sipil Afghanistan
“Ini memiliki potensi yang mengubah hidup di dunia di mana krisis lingkungan global menyebabkan lebih dari sembilan juta kematian dini setiap tahun,” papar David Boyd, pelapor khusus PBB untuk hak asasi manusia dan lingkungan, yang menyebut keputusan itu sebagai “terobosan bersejarah.”
Teks yang diusulkan Kosta Rika, Maladewa, Maroko, Slovenia dan Swiss, disahkan dengan 43 suara mendukung dan 4 abstain dari Rusia, India, China dan Jepang, memicu ledakan tepuk tangan yang jarang terjadi di forum Jenewa.
Inggris yang termasuk di antara pengkritik proposal tersebut dalam negosiasi intens baru-baru ini, memberikan suara mendukung, langkah mengejutkan di menit-menit terakhir.
Duta Besar Inggris untuk PBB di Jenewa, Rita French, mengatakan Inggris memilih 'ya' karena memiliki ambisi yang sama dengan para pendukungnya untuk mengatasi perubahan iklim tetapi menambahkan bahwa negara-negara bagian tidak akan terikat pada ketentuan resolusi tersebut.
Amerika Serikat tidak memberikan suara karena saat ini bukan anggota Dewan HAM yang beranggotakan 47 negara.
Duta Besar Kosta Rika untuk PBB, Catalina Devandas Aguilar, mengatakan, “Keputusan itu akan mengirim pesan yang kuat kepada masyarakat di seluruh dunia yang berjuang dengan kesulitan iklim bahwa mereka tidak sendirian.”
Kritikus telah mengajukan berbagai keberatan, mengatakan Dewan HAM bukanlah forum yang tepat dan mengutip masalah hukum.
Pembela lingkungan mengatakan sikap kritis Inggris sebelumnya merusak janjinya menjelang konferensi iklim global yang diadakan di Glasgow bulan depan.
John Knox, mantan pelapor khusus PBB, mengatakan menjelang pemungutan suara bahwa mereka yang mengkritik resolusi itu “berada di sisi sejarah yang salah.”
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan sekitar 13,7 juta kematian per tahun, atau sekitar 24,3% dari total global, disebabkan risiko lingkungan seperti polusi udara dan paparan bahan kimia.
Proposal lain yang dipimpin Kepulauan Marshall untuk membuat pelapor khusus baru tentang perubahan iklim juga disetujui Dewan HAM pada Jumat.
Lembaga itu secara resmi menambah bobotnya pada perjuangan global melawan perubahan iklim dan konsekuensinya yang menghancurkan.
Pemungutan suara digelar dengan dukungan luar biasa, meskipun ada kritik dari beberapa negara, terutama Amerika Serikat (AS) dan Inggris.
Baca juga: Disetujui PBB, Bangladesh Pindahkan 81.000 Rohingya ke Pulau Terpencil
Resolusi tersebut, yang pertama kali dibahas pada 1990-an, tidak mengikat secara hukum tetapi berpotensi membentuk standar global.
Baca juga: Menlu Iran: Beberapa Kesepakatan Dicapai dalam Perundingan dengan Arab Saudi
Para pengacara yang terlibat dalam litigasi iklim mengatakan itu bisa membantu mereka membangun argumen dalam kasus yang melibatkan lingkungan dan hak asasi manusia.
Baca juga: CIA Evakuasi Anggota Unit Zero yang Terkenal Brutal pada Warga Sipil Afghanistan
“Ini memiliki potensi yang mengubah hidup di dunia di mana krisis lingkungan global menyebabkan lebih dari sembilan juta kematian dini setiap tahun,” papar David Boyd, pelapor khusus PBB untuk hak asasi manusia dan lingkungan, yang menyebut keputusan itu sebagai “terobosan bersejarah.”
Teks yang diusulkan Kosta Rika, Maladewa, Maroko, Slovenia dan Swiss, disahkan dengan 43 suara mendukung dan 4 abstain dari Rusia, India, China dan Jepang, memicu ledakan tepuk tangan yang jarang terjadi di forum Jenewa.
Inggris yang termasuk di antara pengkritik proposal tersebut dalam negosiasi intens baru-baru ini, memberikan suara mendukung, langkah mengejutkan di menit-menit terakhir.
Duta Besar Inggris untuk PBB di Jenewa, Rita French, mengatakan Inggris memilih 'ya' karena memiliki ambisi yang sama dengan para pendukungnya untuk mengatasi perubahan iklim tetapi menambahkan bahwa negara-negara bagian tidak akan terikat pada ketentuan resolusi tersebut.
Amerika Serikat tidak memberikan suara karena saat ini bukan anggota Dewan HAM yang beranggotakan 47 negara.
Duta Besar Kosta Rika untuk PBB, Catalina Devandas Aguilar, mengatakan, “Keputusan itu akan mengirim pesan yang kuat kepada masyarakat di seluruh dunia yang berjuang dengan kesulitan iklim bahwa mereka tidak sendirian.”
Kritikus telah mengajukan berbagai keberatan, mengatakan Dewan HAM bukanlah forum yang tepat dan mengutip masalah hukum.
Pembela lingkungan mengatakan sikap kritis Inggris sebelumnya merusak janjinya menjelang konferensi iklim global yang diadakan di Glasgow bulan depan.
John Knox, mantan pelapor khusus PBB, mengatakan menjelang pemungutan suara bahwa mereka yang mengkritik resolusi itu “berada di sisi sejarah yang salah.”
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan sekitar 13,7 juta kematian per tahun, atau sekitar 24,3% dari total global, disebabkan risiko lingkungan seperti polusi udara dan paparan bahan kimia.
Proposal lain yang dipimpin Kepulauan Marshall untuk membuat pelapor khusus baru tentang perubahan iklim juga disetujui Dewan HAM pada Jumat.
(sya)
Lihat Juga :
