Gara-gara Demo Rusuh, Presiden Tunisia Pecat PM dan Bekukan DPR

Dalam pengumumannya, Presiden Kais Saied mengatakan bahwa dia akan mengambil alih otoritas eksekutif dengan bantuan PM baru, yang mendorong tantangan terbesar bagi konstitusi 2014 yang membagi kekuasaan antara presiden, perdana menteri dan parlemen.

"Banyak orang tertipu oleh kemunafikan, pengkhianatan dan perampokan hak-hak rakyat," katanya dalam sebuah pernyataan yang disiarkan di media pemerintah, seperti dikutip Al Jazeera, Senin (26/7/2021).

"Saya memperingatkan siapa pun yang berpikir untuk menggunakan senjata...dan siapa pun yang menembakkan peluru, angkatan bersenjata akan merespons dengan peluru," imbuh presiden.



Ketua Parlemen Tunisia Rached Ghannouchi menuduh Presiden Saied melancarkan "kudeta terhadap revolusi dan konstitusi" setelah tindakan tersebut.

"Kami menganggap lembaga-lembaga itu masih berdiri dan pendukung Ennahda dan rakyat Tunisia akan membela revolusi," kata Ghannouchi, yang mengepalai Ennahda, kepada kantor berita Reuters melalui telepon.

Partai itu juga mengecam langkah presiden sebagai "kudeta negara terhadap revolusi".

"Apa yang dilakukan Kais Saied adalah kudeta negara terhadap revolusi dan konstitusi, dan anggota Ennahda dan rakyat Tunisia akan membela revolusi," tulis Ennahda dalam sebuah pernyataan di halaman Facebook-nya.

Saied telah terjerat dalam perselisihan politik dengan Perdana Menteri Mechichi selama lebih dari setahun, ketika negara itu bergulat dengan krisis ekonomi, krisis fiskal yang membayangi, dan respons yang gagal terhadap pandemi COVID-19.