Fiji Wajibkan Vaksinasi COVID-19: 'Tak Ada Suntikan, Tak Ada Pekerjaan!'
loading...
Anggota keluarga menunggu di pintu masuk pemukiman desa untuk mengantarkan makanan kepada kerabat yang di-lockdown di Lami, Fiji, 26 Juni 2021. Foto/REUTERS
A
A
A
SUVA - Pemerintah Fiji telah mengumumkan rencana untuk membuat vaksinasi COVID-19 menjadi wajib bagi seluruh pekerja saat memerangi wabah virus corona varian Delta.
Perdana Menteri (PM) Frank Bainimarama mengeluarkan pesan blakblakan: "No jabs, no job! [Tidak ada suntikan, tidak ada pekerjaan!]".
PM Bainimarama mengatakan semua pegawai negeri di negara Pasifik Selatan berpenduduk 930.000 orang itu harus cuti jika mereka belum mendapatkan suntikan pertama pada 15 Agustus dan akan diberhentikan jika mereka tidak menerima suntikan kedua pada 1 November.
Karyawan sektor swasta harus mendapatkan suntikan pertama mereka pada 1 Agustus, dengan individu menghadapi denda besar dan kuat jika mereka gagal untuk mematuhi dan perusahaan diancam akan ditutup.
“No jab, no job—yang dikatakan ilmu pengetahuan kepada kita adalah yang paling aman dan itu sekarang menjadi kebijakan pemerintah dan ditegakkan melalui hukum,” kata Bainimarama dalam pidato nasional Kamis malam yang dilansir AFP, Jumat (9/7/2021).
Kebijakan garis keras itu muncul di tengah frustrasi pemerintah atas meluasnya pelanggaran terhadap langkah-langkah keamanan pencegahan penularan virus seperti menjaga jarak dan mengenakan masker, yang sebagian disalahkan atas lonjakan besar dalam infeksi.
Hingga April, Fiji tidak mencatat kasus komunitas atau cluster selama setahun tetapi pelanggaran karantina menyebabkan varian Delta yang sangat menular—yang pertama kali terdeteksi di India—dengan cepat mendapatkan pijakan, di mana negara ini sekarang mencatat 700 lebih kasus baru sehari.
Sistem kesehatan yang kekurangan sumber daya telah mencapai titik puncaknya, dengan rumah sakit terbesar di negara itu di Suva minggu ini mengatakan kamar mayatnya dalam kapasitas penuh dan mendesak keluarga korban virus untuk mengumpulkan orang yang mereka cintai.
Bainimarama telah menolak seruan untuk mengunci seluruh negara, dengan alasan biaya ekonomi dan kepraktisan menegakkan langkah semacam itu di pemukiman liar yang padat penduduk.
Perdana Menteri (PM) Frank Bainimarama mengeluarkan pesan blakblakan: "No jabs, no job! [Tidak ada suntikan, tidak ada pekerjaan!]".
PM Bainimarama mengatakan semua pegawai negeri di negara Pasifik Selatan berpenduduk 930.000 orang itu harus cuti jika mereka belum mendapatkan suntikan pertama pada 15 Agustus dan akan diberhentikan jika mereka tidak menerima suntikan kedua pada 1 November.
Karyawan sektor swasta harus mendapatkan suntikan pertama mereka pada 1 Agustus, dengan individu menghadapi denda besar dan kuat jika mereka gagal untuk mematuhi dan perusahaan diancam akan ditutup.
“No jab, no job—yang dikatakan ilmu pengetahuan kepada kita adalah yang paling aman dan itu sekarang menjadi kebijakan pemerintah dan ditegakkan melalui hukum,” kata Bainimarama dalam pidato nasional Kamis malam yang dilansir AFP, Jumat (9/7/2021).
Kebijakan garis keras itu muncul di tengah frustrasi pemerintah atas meluasnya pelanggaran terhadap langkah-langkah keamanan pencegahan penularan virus seperti menjaga jarak dan mengenakan masker, yang sebagian disalahkan atas lonjakan besar dalam infeksi.
Hingga April, Fiji tidak mencatat kasus komunitas atau cluster selama setahun tetapi pelanggaran karantina menyebabkan varian Delta yang sangat menular—yang pertama kali terdeteksi di India—dengan cepat mendapatkan pijakan, di mana negara ini sekarang mencatat 700 lebih kasus baru sehari.
Sistem kesehatan yang kekurangan sumber daya telah mencapai titik puncaknya, dengan rumah sakit terbesar di negara itu di Suva minggu ini mengatakan kamar mayatnya dalam kapasitas penuh dan mendesak keluarga korban virus untuk mengumpulkan orang yang mereka cintai.
Bainimarama telah menolak seruan untuk mengunci seluruh negara, dengan alasan biaya ekonomi dan kepraktisan menegakkan langkah semacam itu di pemukiman liar yang padat penduduk.
Lihat Juga :
