PBB Siapkan Resolusi Embargo Senjata untuk Junta Myanmar

Tidak seperti resolusi Dewan Keamanan, resolusi Majelis Umum tidak mengikat secara hukum, tetapi mereka mencerminkan opini global dan para pendukung rancangan percaya itu akan memberikan dampak.

Rae, mantan utusan khusus Kanada untuk Myanmar, tidak percaya negara itu dapat kembali ke isolasi seperti di masa lalu karena orang-orang di Myanmar telah mengembangkan rasa keterbukaan, demokrasi, partisipasi, dan hak-hak sosial dan politik.

"Dan saya tidak berpikir orang-orang akan kehilangan selera itu. Dan saya pikir jawabannya adalah melakukan segala yang kami bisa untuk mempertahankan demokrasi," tukasnya.

Myanmar selama lima dekade telah mendekam di bawah pemerintahan militer yang ketat yang menyebabkan isolasi dan sanksi internasional. Ketika para jenderal melonggarkan cengkeraman mereka, yang berpuncak pada kebangkitan Aung San Suu Kyi ke kepemimpinan nasional dalam pemilu 2015, komunitas internasional merespons dengan mencabut sebagian besar sanksi dan menuangkan investasi ke negara itu. Partainya terpilih kembali dengan telak dalam pemilihan November lalu, tetapi militer berpendapat bahwa pemungutan suara itu diwarnai kecurangan dan mengambil alih sebelum Parlemen baru duduk untuk bersidang.



Oposisi yang meluas terhadap kekuasaan junta dimulai dengan protes besar-besaran tanpa kekerasan. Setelah tentara dan polisi menggunakan kekuatan mematikan untuk menghancurkan demonstrasi damai, pemberontakan bersenjata tingkat rendah telah muncul di kota-kota dan pedesaan.

Pekan lalu, kantor hak asasi manusia PBB mengutip laporan yang kredibel bahwa setidaknya 860 orang telah dibunuh oleh pasukan keamanan sejak 1 Februari, sebagian besar selama protes, dan bahwa lebih dari 4.800 orang – termasuk aktivis, jurnalis, dan penentang junta – berada di penahanan sewenang-wenang.