Palestina Tak Berharap Banyak Perubahan Saat Bennett Gantikan Netanyahu
loading...
A
A
A
RAMALLAH - Kelompok-kelompok di Palestina tidak banyak berharap terjadi perubahan besar dalam pemerintahan baru Israel setelah tergulingnya Benjamin Netanyahu.
Mereka mengatakan Perdana Menteri (PM) baru Israel Naftali Bennett kemungkinan akan menerapkan agenda sayap kanan yang sama seperti pendahulunya, Benjamin Netanyahu.
Kantor Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyebut pemungutan suara parlemen Israel pada Minggu sebagai "urusan internal Israel".
Adapun kelompok-kelompok di daerah Jalur Gaza berjanji terus memperjuangkan hak-hak Palestina. Gaza telah berada di bawah blokade udara, darat dan laut Israel sejak 2007.
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Palestina mengeluarkan pernyataan yang mengatakan "tidak akurat" untuk menyebut pemerintah koalisi Bennett sebagai "pemerintah perubahan" kecuali ada perubahan signifikan dalam posisinya pada hak Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan pembentukan negara merdeka yakni negara Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.
Bennett, yang memimpin partai ultra-nasionalis Yamina, menggambarkan dirinya sebagai “lebih sayap kanan” daripada Netanyahu.
Bennett mengatakan pembentukan negara Palestina akan menjadi “bunuh diri” bagi Israel. Dia juga menyerukan pencaplokan sebagian besar Tepi Barat yang diduduki Israel.
Sebagai perdana menteri, jutawan mantan pengusaha teknologi tinggi itu memimpin koalisi dari sayap kanan, kiri dan tengah politik.
Analis mengatakan pemerintah Bennett kemungkinan akan menghindari langkah besar pada isu-isu panas seperti kebijakan terhadap Palestina dan sebaliknya fokus pada reformasi domestik.
Mereka mengatakan Perdana Menteri (PM) baru Israel Naftali Bennett kemungkinan akan menerapkan agenda sayap kanan yang sama seperti pendahulunya, Benjamin Netanyahu.
Kantor Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyebut pemungutan suara parlemen Israel pada Minggu sebagai "urusan internal Israel".
Adapun kelompok-kelompok di daerah Jalur Gaza berjanji terus memperjuangkan hak-hak Palestina. Gaza telah berada di bawah blokade udara, darat dan laut Israel sejak 2007.
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Palestina mengeluarkan pernyataan yang mengatakan "tidak akurat" untuk menyebut pemerintah koalisi Bennett sebagai "pemerintah perubahan" kecuali ada perubahan signifikan dalam posisinya pada hak Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan pembentukan negara merdeka yakni negara Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.
Bennett, yang memimpin partai ultra-nasionalis Yamina, menggambarkan dirinya sebagai “lebih sayap kanan” daripada Netanyahu.
Bennett mengatakan pembentukan negara Palestina akan menjadi “bunuh diri” bagi Israel. Dia juga menyerukan pencaplokan sebagian besar Tepi Barat yang diduduki Israel.
Sebagai perdana menteri, jutawan mantan pengusaha teknologi tinggi itu memimpin koalisi dari sayap kanan, kiri dan tengah politik.
Analis mengatakan pemerintah Bennett kemungkinan akan menghindari langkah besar pada isu-isu panas seperti kebijakan terhadap Palestina dan sebaliknya fokus pada reformasi domestik.
(sya)