Trump Bersiap Keluarkan AS dari Perjanjian Mata-mata Open Skies

WASHINGTON - Pemerintahan Presiden Donald Trump bersiap untuk mengeluarkan Amerika Serikat (AS) dari Perjanjian Open Skies dengan alasan Rusia telah melanggarnya.

Perjanjian tersebut adalah pakta 34 negara yang memungkinkan Amerika Serikat, Rusia dan negara-negara lain untuk menerbangkan pesawat mata-mata mereka di atas wilayah negara penandatangan perjanjian. Tujuannya, untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi peluang kesalahan perhitungan yang berbahaya.

"Saya pikir kami memiliki hubungan baik dengan Rusia. Tetapi Rusia tidak mematuhi perjanjian itu, jadi sebelum mereka patuh, kami akan mundur," kata Trump, seperti dikutip Reuters, Jumat (22/5/2020). "Ada peluang yang sangat bagus untuk mencapai kesepakatan baru," katanya lagi.

"Kita akan mundur, dan mereka akan kembali dan ingin membuat kesepakatan," lanjut Trump. (Baca: Pilot Pesawat Mata-mata AS Membajak Satelit Rusia dan China )

Menteri Luar Negeri Michael Pompeo mendukung penuh langkah Trump."Sudah menjadi sangat jelas bahwa Amerika tidak lagi tertarik untuk tetap menjadi pihak dalam Perjanjian tentang Langit Terbuka (Treaty on Open Skies)," katanya.

Pompeo juga menuduh Rusia berulang kali melanggar perjanjian itu dan menggunakannya untuk melanjutkan tujuan ekspansi dengan menolak mengizinkan penerbangan di atas wilayah Abkhazia dan Ossetia Selatan yang diduduki Rusia dan menegaskan kontrol atas lapangan udara di Crimea.

Menyambut langkah Presiden Trump, Pompeo juga menyarankan AS untuk membuka peluang tetap bertahan dalam perjanjian tersebut jika Rusia mengubah pendekatannya.

"Efektif enam bulan dari besok, Amerika Serikat tidak akan lagi menjadi pihak dalam perjanjian," kata bekas direktur CIA tersebut. "Namun, kami dapat mempertimbangkan kembali penarikan kami jika Rusia kembali sepenuhnya mematuhi perjanjian."

Langkah Trump tersebut mendapat kecaman dari anggota Kongres dari kubu Demokrat. (Baca juga: Pesawat Mata-mata Rusia Terbang di Langit Amerika Serikat )

"Rencana Trump secara langsung merusak keamanan negara kami dan melanggar hukum dalam prosesnya," kata Eliot L. Engel, Ketua Komite Dewan Urusan Luar Negeri Kongres.