Prancis Tidak Terima Serangan Udaranya Dilaporkan Hantam Pesta Pernikahan
Jum'at, 02 April 2021 - 00:32 WIB
loading...
A
A
A
Dalam video tersebut, Guillaume Ngefa, kepala Divisi Hak Asasi Manusia dan Perlindungan PBB di Mali, meyakinkan bahwa metodologinya tepat.
Ngefa menjelaskan bagaimana dia dan tim investigasinya turun ke lapangan, mengunjungi desa, dan bertemu dengan warga. Dia menjelaskan bahwa wawancara kelompok dan individu dilakukan di tempat untuk menindaklanjuti wawancara yang dilakukan dari jarak jauh sebelum bagian visitas penyelidikan mereka seperti dikutip dari VOA, Jumat (2/4/2021).
Penyelidik bertemu dengan pejabat Prancis dua kali pada bulan Maret untuk membahas penyelidikan tersebut. Kedutaan Prancis di Malialso memberikan komentar tentang temuan awal investigasi.
Tuduhan itu muncul karena ketidakpercayaan publik di Prancis tumbuh atas kehadiran 5.000 tentaranya dalam pasukan anti-pemberontak pimpinan Prancis yang dikenal sebagai Operasi Barkhane di Mali.
Baca juga: Tantang China di LCS, Kapal Perang Prancis Berlabuh di Vietnam
Dengan tuduhan ini, Trinquand mengatakan dukungan untuk pasukan Barkhane dipertaruhkan karena Prancis dianggap melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, katanya, orang-orang di Mali dapat menolak mempertahankan kekuatan di lapangan dan opini publik Prancis juga bisa berjalan dengan cara yang sama.
Menteri pertahanan Prancis sendiri telah tiba di Ibu Kota Mali, Bamako, pada Rabu untuk bertemu dengan para pemimpin tertinggi negara itu.
Ngefa menjelaskan bagaimana dia dan tim investigasinya turun ke lapangan, mengunjungi desa, dan bertemu dengan warga. Dia menjelaskan bahwa wawancara kelompok dan individu dilakukan di tempat untuk menindaklanjuti wawancara yang dilakukan dari jarak jauh sebelum bagian visitas penyelidikan mereka seperti dikutip dari VOA, Jumat (2/4/2021).
Penyelidik bertemu dengan pejabat Prancis dua kali pada bulan Maret untuk membahas penyelidikan tersebut. Kedutaan Prancis di Malialso memberikan komentar tentang temuan awal investigasi.
Tuduhan itu muncul karena ketidakpercayaan publik di Prancis tumbuh atas kehadiran 5.000 tentaranya dalam pasukan anti-pemberontak pimpinan Prancis yang dikenal sebagai Operasi Barkhane di Mali.
Baca juga: Tantang China di LCS, Kapal Perang Prancis Berlabuh di Vietnam
Dengan tuduhan ini, Trinquand mengatakan dukungan untuk pasukan Barkhane dipertaruhkan karena Prancis dianggap melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, katanya, orang-orang di Mali dapat menolak mempertahankan kekuatan di lapangan dan opini publik Prancis juga bisa berjalan dengan cara yang sama.
Menteri pertahanan Prancis sendiri telah tiba di Ibu Kota Mali, Bamako, pada Rabu untuk bertemu dengan para pemimpin tertinggi negara itu.
(ian)
Lihat Juga :
