Bahrain Negara Muslim Arab Pertama Tak Kecam Pendudukan Israel terhadap Palestina
loading...
PM Israel Benjamin Netanyahu (kiri) bersama Menteri Luar Negeri Bahrain Abdullatif bin Rashid Al Zayani saat bertemu di Kantor PM Israel di Yerusalem Barat, 18 November 2020. Foto/Kantor PM Israel/Anadolu
A
A
A
JENEWA - Bahrain menjadi negara Muslim Arab pertama yang tidak mengecam pelanggaran Israel terhadap Palestina yang di wilayah yang diduduki. Negara Teluk itu memilih absen dalam pemungutan suara untuk mosi badan PBB yang mengecam pelanggaran rezim Zionis.
Stasiun televisi Al-Mayadeen, yang dilansir Middle East Monitor, Kamis (25/3/2021), melaporkan Bahrain sebagai negara Arab yang tidak memberikan suara karena tidak menghadiri sesi pemungutan suara UNHCR (Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi).
Mosi itu diajukan untuk pemungutan suara di UNHRC pada Selasa malam, di mana 32 dari 47 negara memberikan suara untuk mosi UNHCR mengecam pelanggaran Israel. Bahrain seperti halnya negara-negara Uni Eropa yang telah berulang kali abstain atau belum menghadiri sesi untuk menghindari pemungutan suara melawan rezim Zionis.
"Namun yang mengejutkan adalah absennya Bahrain yang selalu menghadiri sesi seperti itu," bunyi laporan Al-Mayadeen.
Absennya Bahrain membuat marah warga Palestina, yang tidak menerima pembenaran tindakan ini dari misi Bahrain di Jenewa.
Sekadar diketahui, Bahrain menandatangani kesepakatan untuk menormalisasi hubungan dengan Israel pada 15 September 2020, bersama dengan Uni Emirat Arab di Gedung Putih. Negara Teluk itu juga menandatangani kesepakatan untuk memulai hubungan diplomatik penuh dengan Israel pada 18 Oktober 2020.
Stasiun televisi Al-Mayadeen, yang dilansir Middle East Monitor, Kamis (25/3/2021), melaporkan Bahrain sebagai negara Arab yang tidak memberikan suara karena tidak menghadiri sesi pemungutan suara UNHCR (Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi).
Mosi itu diajukan untuk pemungutan suara di UNHRC pada Selasa malam, di mana 32 dari 47 negara memberikan suara untuk mosi UNHCR mengecam pelanggaran Israel. Bahrain seperti halnya negara-negara Uni Eropa yang telah berulang kali abstain atau belum menghadiri sesi untuk menghindari pemungutan suara melawan rezim Zionis.
"Namun yang mengejutkan adalah absennya Bahrain yang selalu menghadiri sesi seperti itu," bunyi laporan Al-Mayadeen.
Absennya Bahrain membuat marah warga Palestina, yang tidak menerima pembenaran tindakan ini dari misi Bahrain di Jenewa.
Sekadar diketahui, Bahrain menandatangani kesepakatan untuk menormalisasi hubungan dengan Israel pada 15 September 2020, bersama dengan Uni Emirat Arab di Gedung Putih. Negara Teluk itu juga menandatangani kesepakatan untuk memulai hubungan diplomatik penuh dengan Israel pada 18 Oktober 2020.
(min)
Explore More