Dewan Keamanan PBB Kutuk Kekerasan Terhadap Demonstran di Myanmar

Seorang penyelidik hak asasi manusia independen PBB di Myanmar dan Human Rights Watch yang berbasis di New York telah meminta Dewan Keamanan PBB untuk memberlakukan embargo senjata global dan sanksi ekonomi yang ditargetkan pada junta.

Upaya Dewan Keamanan PBB terhadap kondisi di Myanmar selama ini hanya sebatas pada dua pernyataan setelah tindakan keras militer tahun 2017 yang menyebabkan ratusan ribu Muslim Rohingya melarikan diri ke Bangladesh dan menyebabkan PBB menuduh adanya pembersihan etnis, yang dibantah oleh tentara.

Dalam sebuah pernyataan kepada pers beberapa hari setelah kudeta, DK PBB menyatakan keprihatinan atas keadaan darurat yang diberlakukan oleh militer Myanmar dan menyerukan pembebasan semua yang ditahan.