Inkonstitusional, Presiden Armenia Tolak Pecat Panglima Militer

YEREVAN - Presiden Armenia , Armen Sarkissian, telah menolak menyetujui perintah pemecatan panglima militer negara itu yang dituduh telah melakukan kudeta. Sarkissian pun mengembalikan draft tersebut kepada Perdana Menteri (PM) Nikol Pashinyan, tindakan yang mendapat tepuk tangan dari para pengunjuk rasa.

Pada hari Kamis Pashinyan memerintahkan pemecatan Kepala Staf Umum, Onik Gasparyan, sebagai respons atas apa yang disebutnya percobaan kudeta terhadapnya. Perintah itu menyusul pernyataan bersama oleh komandan militer Armenia dan dua mantan presiden, Robert Kocharyan dan Serzh Sargsyan, yang meminta perdana menteri untuk segera mengundurkan diri.



Pashinyan berada di bawah tekanan yang meningkat sejak November, setelah dia menandatangani kesepakatan gencatan senjata yang tidak populer dengan Azerbaijan , yang mengakhiri pertempuran di Nagorno-Karabakh . Kesepakatan itu dinilai sebagian penyerahan kendali wilayah tersebut ke Azerbaijan.



Pashinyan telah mengakui bahwa kesepakatan yang ditengahi Moskow, yang membuat pasukan penjaga perdamaian Rusia dikerahkan ke wilayah yang disengketakan, menyelamatkan pasukan etnis Armenia dari kekalahan total. Namun, pemerintah Pashinyan juga telah dituduh salah menangani kebijakan pertahanan dan menyebabkan bencana militer.

Ketegangan antara Pashinyan dan militer mencapai titik didih minggu ini setelah dia mengklaim bahwa rudal Iskander buatan Rusia - yang menurut Moskow tidak digunakan di Nagorno Karabakh - tidak berfungsi selama konflik. Wakil Gasparyan secara terbuka menegur klaim perdana menteri dan kemudian dipecat. Tanggapan Staf Umum, meminta Pashinyan untuk mundur, lalu menempatkan Gasparyan sendiri di garis bidik.



Sarkissian mengembalikan rancangan undang-undang tentang pemecatan kepala staf umum ke Pashinyan dan menguraikan keberatannya.

"Mosi perdana menteri itu pada intinya bertentangan dengan konstitusi," kata kantor Sarkissian seperti dikutip dari Russia Today, Minggu (28/2/2021).

Pernyataan itu menambahkan bahwa presiden tidak berpihak pada kekuatan politik apa pun dan hanya membuat keputusan berdasarkan kepentingan nasional Armenia.

Namun, Pashinyan mengatakan pada Sabtu malam bahwa dia akan meneruskan perintah itu kembali kepada presiden dengan harapan akan ditandatangani.

Hukum Armenia mengizinkan PM melakukan upaya kedua ini. Dalam kasus ini, Presiden Sarkissian harus menanggapi dengan menyetujui pemecatan Panglima Angkatan Darat atau dengan merujuk masalah tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Jika dia tidak melakukan apa-apa, perintah itu akan berlaku secara otomatis.

Berita bahwa perintah Pashinyan belum disetujui diumumkan di depan beberapa ribu demonstran anti-Pashinyan yang berkumpul di Yerevan pada hari Sabtu. Kerumunan itu menyambut keputusan presiden dengan tepuk tangan meriah. Orang-orang kemudian berbaris melalui pusat kota, dengan polisi tidak berusaha menghentikan mereka.



Aktivis oposisi telah turun ke jalan sejak Kamis lalu, mendirikan barikade dan mendirikan perkemahan di Ibu Kota Yerevan. Mereka bersikeras bahwa Pashinyan harus pergi dan permintaan ini tidak bisa dinegosiasikan. Para pendukung Pashinyan, pada gilirannya, melakukan protes balasan di Yerevan.