HRW: Pasukan Ethiopia Tembaki Warga Sipil Selama Perang Tigray

ADDIS ABABA - Lembaga pemantau hak asasi manusia (HAM), Human Rights Watch (HRW), menuduh tentara Ethiopia melanggar hukum internasional dengan menembaki penduduk sipil selama serangan mereka terhadap separatis Tigray. HRW pun menyerukan penyelidikan PBB atas konflik tersebut.

"Pasukan Ethiopia menewaskan sedikitnya 83 warga sipil saat meletusnya konflik bersenjata di wilayah Tigray yang membuat ribuan orang mengungsi," kata HRW seperti dikutip dari kantor berita Jerman, Deutsche Welle, Jumat (12/2/2021).

LSM tersebut menuduh tentara Ethiopia telah melanggar hukum internasional dengan penembakan tanpa pandang bulu di daerah perkotaan pada November tahun lalu.



"Serangan artileri pada awal konflik bersenjata menghantam rumah, rumah sakit, sekolah, dan pasar di kota Mekele, dan kota Humera dan Shire," kata organisasi yang berbasis di New York itu.

Sebuah laporan HRW mengatakan serangan itu menyebabkan lebih dari 300 orang terluka, termasuk wanita dan anak-anak.

Para aktivis mengutip laporan yang dapat dipercaya tentang pelecehan yang meluas, termasuk pembunuhan di luar hukum, penjarahan dan penahanan sewenang-wenang. Mereka pun menyerukan penyelidikan oleh PBB.

Pemerintah Ethiopia belum mengomentari klaim tersebut.

Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed, pemenang Hadiah Nobel Perdamaian 2019, mengumumkan operasi militer pada awal November melawan kepemimpinan partai yang berkuasa di Tigray, Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF).



Dia mengatakan serangan itu sebagai tanggapan atas serangan yang dilakukan TPLF atas kamp tentara federal.

Abiy mengumumkan kemenangan setelah pasukan pro-pemerintah merebut kota Mekele pada akhir November.

Pada saat itu, Abiy mengatakan tidak ada warga sipil yang terbunuh ketika pasukannya memasuki kota-kota di provinsi tersebut. Ia bersikeras bahwa militer Ethiopia melakukan semua yang dapat dilakukan untuk menghindari jatuhnya korban sipil.

TPLF sendiri telah berjanji untuk terus berjuang, meskipun banyak pemimpinnya yang telah terbunuh atau ditangkap.

Tetapi para pekerja bantuan memperingatkan bahwa ketidakamanan yang berkepanjangan telah menghambat pengiriman bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan.



Ketegangan antara pemerintah federal dan TPLF memburuk dalam beberapa bulan terakhir setelah keretakan besar yang muncul terkait keputusan Abiy menunda pemilihan nasional pada Maret 2020.

TPLF mengabaikan perintah tersebut dan mengadakan pemilu regional mereka sendiri pada bulan September.

Partai Tigray dimulai sebagai gerakan gerilya dan mengambil alih kekuasaan dalam revolusi pada tahun 1991. Partai ini membentuk koalisi multi-etnis yang memainkan peran penting dalam pemerintahan nasional selama bertahun-tahun.

Mereka mengeluhkan penganiayaan di bawah Abiy, seorang etnis Oromo, yang memerintahkan penangkapan lusinan mantan pejabat militer dan politik senior dalam tindakan kerasnya terhadap korupsi.

Pada 2019, Abiy menata kembali koalisi yang berkuasa menjadi satu partai yang ditolak TPLF untuk bergabung.