Rencana Ekonomi Tidak Ambisius, Kim Jong-un Mencak-mencak
loading...
Pemimpin Korut Kim Jong-un mengecam rencana ekonomi yang dibuat kabinetnya karena tidak ambisius. Foto/hindustantimes.com
A
A
A
SEOUL - Pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-un mengecam kabinetnya, menyebutnya kurang inovasi dan strategi cerdas dalam menyusun tujuan untuk rencana ekonomi lima tahun ke depan.
Partai Buruh yang berkuasa di Korut mengakhiri rapat pleno empat harinya pada hari Kamis kemarin. Selama rapat, Kim Jong-un memetakan visinya untuk urusan antar-Korea dan hubungan dengan negara lain, serta aturan partai dan masalah personel.
Dengan ekonomi sebagai agenda utama, Kim Jong-un meninjau rencana aksi untuk strategi lima tahunnya yang baru. Korut dipastikan masih menghadapi sanksi internasional, penutupan perbatasan yang berkepanjangan dan pengurangan bantuan luar di tengah pandemi virus Corona .
Dia menuduh kabinet menyusun rencana yang tidak maju secara signifikan dari yang sebelumnya dan yang telah gagal total di hampir setiap sektor.
"Rencana tersebut tidak secara akurat mencerminkan ideologi dan pedoman partai dan kekurangan wawasan inovatif dan strategi cerdas," kata diktator muda Korut itu dalam pertemuan tersebut, menurut KCNA, yang dinukil Reuters, Jumat (12/2/2021).
"Karena kabinet hampir secara mekanis mengumpulkan angka-angka yang diberikan oleh kementerian, rencana untuk beberapa sektor secara tidak realistis dinaikkan dan yang lainnya telah menurunkan tujuan yang sudah mudah dicapai dan harus diselesaikan," sambungnya.
Partai Buruh Korut memutuskan untuk membangun 10.000 rumah di Ibu Kota Pyongyang tahun ini, menggantikan rencana konstruksi sebelumnya yang digambarkan Kim Jong-un terlalu rendah dan produk dari "proteksionisme dan kekalahan" dalam birokrasi.
Dia juga menyerukan peningkatan kemandirian dan produksi barang serta bahan lokal, setelah perdagangan dengan China anjlok lebih dari 80% tahun lalu karena ketatnya penguncian akibat pandemi COVID-19. Perdagangan dengan China menyumbang sekitar 90% pengiriman masuk dan keluar dari Korut.
Partai Buruh Korut juga membahas perubahan personel, mempromosikan Menteri Luar Negeri Ri Son-gwon ke politbiro tak lama setelah mengangkatnya kembali sebagai anggota pengganti dari badan pemerintahan yang kuat.
Partai Buruh yang berkuasa di Korut mengakhiri rapat pleno empat harinya pada hari Kamis kemarin. Selama rapat, Kim Jong-un memetakan visinya untuk urusan antar-Korea dan hubungan dengan negara lain, serta aturan partai dan masalah personel.
Dengan ekonomi sebagai agenda utama, Kim Jong-un meninjau rencana aksi untuk strategi lima tahunnya yang baru. Korut dipastikan masih menghadapi sanksi internasional, penutupan perbatasan yang berkepanjangan dan pengurangan bantuan luar di tengah pandemi virus Corona .
Dia menuduh kabinet menyusun rencana yang tidak maju secara signifikan dari yang sebelumnya dan yang telah gagal total di hampir setiap sektor.
"Rencana tersebut tidak secara akurat mencerminkan ideologi dan pedoman partai dan kekurangan wawasan inovatif dan strategi cerdas," kata diktator muda Korut itu dalam pertemuan tersebut, menurut KCNA, yang dinukil Reuters, Jumat (12/2/2021).
"Karena kabinet hampir secara mekanis mengumpulkan angka-angka yang diberikan oleh kementerian, rencana untuk beberapa sektor secara tidak realistis dinaikkan dan yang lainnya telah menurunkan tujuan yang sudah mudah dicapai dan harus diselesaikan," sambungnya.
Partai Buruh Korut memutuskan untuk membangun 10.000 rumah di Ibu Kota Pyongyang tahun ini, menggantikan rencana konstruksi sebelumnya yang digambarkan Kim Jong-un terlalu rendah dan produk dari "proteksionisme dan kekalahan" dalam birokrasi.
Dia juga menyerukan peningkatan kemandirian dan produksi barang serta bahan lokal, setelah perdagangan dengan China anjlok lebih dari 80% tahun lalu karena ketatnya penguncian akibat pandemi COVID-19. Perdagangan dengan China menyumbang sekitar 90% pengiriman masuk dan keluar dari Korut.
Partai Buruh Korut juga membahas perubahan personel, mempromosikan Menteri Luar Negeri Ri Son-gwon ke politbiro tak lama setelah mengangkatnya kembali sebagai anggota pengganti dari badan pemerintahan yang kuat.
(ian)
Lihat Juga :
