Perubahan Sikap Terhadap Palestina, Dapatkah Biden Fasilitasi Solusi Dua Negara?

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) mengatakan bahwa mereka akan memulihkan hubungan dengan Palestina dan memperbarui bantuan yang ditangguhkan untuk pengungsi. Selain itu, seorang pejabat senior Gedung Putih menyampaikan komitmen Presiden AS, Joe Biden untuk solusi dua negara, antara Ramallah dan Tel Aviv.

Meskipun pengumuman itu tidak mengejutkan bagi mereka yang mengikuti jejak kampanye Biden, para analis skeptis bahwa solusi dua negara akan tercapai selama masa jabatan Biden sebagai presiden AS.



Di bawah Trump, misi Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) ditutup dan bantuan AS ditangguhkan karena tuduhan bahwa dana tersebut digunakan untuk tindakan teroris. Itu mengakibatkan kesenjangan pendanaan USD 350 juta untuk badan PBB yang mendukung pengungsi Palestina (UNRWA).

Selama sidang konfirmasi Senat, Menteri Luar Negeri Antony Blinken menegaskan kembali bahwa Biden berkomitmen untuk solusi dua negara dengan Palestina dan Israel.



Blinken juga berjanji untuk mempertahankan dukungan AS untuk keamanan Israel dan bahwa AS akan membela sekutunya di Timur Tengah. Dukungan kuat Washington terhadap Israel diperkirakan tidak akan berubah, tetapi pendekatannya terhadap Palestina pasti akan berubah.

Pembalikan keputusan untuk memindahkan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem, misalnya, tidak akan terjadi. Pemerintahan Biden juga diprediksi akan melanjutkan apa yang ditinggalkan oleh pemerintahan Trump dalam hal mendorong lebih banyak negara untuk menormalisasi hubungan dengan Tel Aviv.



Terlepas dari perubahan kebijakan AS terhadap Palestina, ada beberapa skeptisisme tentang seberapa besar kemajuan yang dapat dicapai Biden dalam solusi dua negara.

"Saya tidak berpikir mereka akan membuat kemajuan nyata menuju solusi dua negara dalam arti nyata, tetapi (pemerintahan Biden) pasti akan menurunkan hubungan yang telah (menjadi) sangat negatif" di bawah Trump," kata Paul Salem, presiden dari Institut Timur Tengah yang berbasis di Washington.

"Negara-negara Arab yang baru-baru ini menormalisasi hubungan dengan Israel akan diminta untuk bersikap konstruktif dalam mendorong warga Palestina untuk duduk bersama Israel lagi," sambungnya, seperti dilansir Al Arabiya.



Salem menuturkan, pemilu yang akan datang di Palestina dan Israel, dan potensi kepemimpinan baru di keduanya dapat digunakan sebagai kesempatan untuk mendesak perundingan dilanjutkan.

Hal ini dapat mengakibatkan kemajuan ekonomi parsial, keterlibatan keamanan dan beberapa kemajuan pada situasi di Gaza. "Tapi, potensi nyata untuk solusi dua negara harus menunggu jenis pergeseran yang lebih bersejarah di Israel," prediksi Salem.