Taliban Minta Biden Hormati Kesepakatan Trump Tarik Pasukan AS

KABUL - Kelompok militan Taliban meminta presiden terpilih, Joe Biden , untuk menghormati janji Amerika Serikat (AS) untuk menarik pasukan dari Afghanistan pada Mei mendatang. Itu diperlukan untuk mengamankan pembicaraan damai intra-Afghanistan dan mengakhiri perang selama dua dekade.

"Langkah-langkah sekarang harus diambil untuk mengakhiri perang, bukan untuk memperpanjangnya, dan kesepakatan dibuat untuk tujuan tersebut," kata Mohammad Naeem, juru bicara senior di kantor politik Taliban di Doha, Qatar.

Ia mengacu pada kesepakatan kelompok tersebut dengan AS yang ditandatangani pada Februari lalu yang membuka jalan bagi penarikan penuh pasukan Amerika pada Mei nanti dengan imbalan jaminan keamanan dari Taliban.



“Belum tuntasnya implementasi kesepakatan bisa mempengaruhi proses negosiasi yang sedang berlangsung,” tambahnya seperti dikutip dari Indian Express, Selasa (19/1/2021).

Seruan dari kelompok pemberontak itu datang hanya beberapa hari setelah AS mengurangi jumlah pasukannya dari 4.500 menjadi 2.500 atas arahan Presiden Donald Trump , meskipun ada tentangan dari anggota parlemen dari Partai Republik dan Demokrat yang telah memperingatkan tentang potensi dampak pada operasi kontra-terorisme.

Naeem menyambut baik pengurangan tersebut di Twitter, mengatakan bahwa langkah tersebut adalah "kemajuan yang baik."

Meskipun tidak jelas apakah Biden akan menarik semua pasukan AS pada batas waktu Mei nanti, calon penasihat keamanan nasionalnya, Jake Sullivan, mengatakan kepada CNN awal bulan ini bahwa pemerintahan baru akan mendukung "diplomasi" dengan Taliban. Ia juga mengatakan mendesak kelompok pemberontak itu untuk memutuskan hubungan dengan al-Qaeda dan organisasi teroris lainnya, memastikan pengurangan kekerasan dan berpartisipasi dalam negosiasi dengan itikad baik dengan pemerintah Afghanistan .

Tim transisi Biden menolak untuk mempertimbangkan.

Baca juga: 'Kepergian' Trump Bisa Ganggu Pembicaraan Damai Afghanistan

Pemerintah Afghanistan dan Taliban terus melanjutkan negosiasi pada awal Januari di bawah bayang-bayang serangkaian pembunuhan yang ditargetkan terhadap jurnalis, pegawai pemerintah, dan pembela hak asasi manusia independen. Dalam serangan senjata terbaru di Ibu Kota Kabul, dua hakim perempuan Mahkamah Agung tewas pada hari Minggu dalam perjalanan ke tempat kerja, menurut pernyataan dari Istana Kepresidenan Afghanistan.

Gelombang kekerasan baru telah menciptakan tingkat ketakutan dan kecemasan yang belum pernah terjadi sebelumnya di antara warga Afghanistan dan memaksa beberapa jurnalis lokal terkemuka untuk meninggalkan negara itu. Sejak November, lima jurnalis tewas dalam serangan yang ditargetkan dan dua lainnya tewas di Kabul karena penyebab yang tidak diketahui. Presiden Afghanistan Ashraf Ghani dan AS menyalahkan Taliban atas pembunuhan itu, yang dibantah oleh kelompok itu.

Berusaha untuk mengakhiri pertumpahan darah, tim negosiasi Ghani mendorong lebih keras perjanjian gencatan senjata terlebih dahulu sebelum menegosiasikan item agenda utama lainnya - termasuk kesepakatan pembagian kekuasaan - dengan Taliban. Namun kelompok itu ingin gencatan senjata diumumkan pada tahap akhir perundingan.

"Taliban harus memahami bahwa tindakan yang memikul tanggung jawab tersebut membuat marah dunia dan harus dihentikan jika perdamaian ingin datang ke Afghanistan," kata Duta Besar AS di Kabul, Ross Wilson, di Twitter hari Minggu, mengutuk serangan terhadap hakim wanita.

Baca juga: Pasukan Afghanistan Gagalkan Rencana ISIS Habisi Kuasa Usaha AS