Hadapi Pemerintahan Biden, Iran Akan Adopsi Kebijakan 'Aksi Lawan Aksi'

TEHERAN - Pemerintah Iran akan mengadopsi kebijakan "aksi lawan aksi" terhadap pemerintahan Joe Biden yang segera memimpin Amerika Serikat (AS). Biden akan dilantik sebagai presiden Amerika pada Rabu (20/1/2021) menggantikan Donald Trump.

Sikap negara para ayatollah itu disampaikan Menteri Luar Negeri Mohammad Javad Zarif dalam pertemuannya dengan anggota parlemen.



"Menurut Menteri Luar Negeri Zarif, kebijakan kami terhadap pemerintahan Biden adalah 'aksi lawan aksi'," kata juru bicara Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Abolfazl Amouei, pada hari Senin yang dilansir Mehr News.

Anggota parlemen itu menambahkan ada 12 pertanyaan yang diajukan kepada Zarif dalam pertemuan tersebut. Menurutnya, Zarif memberikan sebuah laporan tentang perkembangan terbaru dalam kebijakan domestik AS dan prakiraan tentang masa depan kebijakan luar negeri AS.

"Zarif menekankan bahwa kebijakan negara kami dalam menghadapi pemerintah Biden adalah 'aksi lawan aksi' dan Iran tidak akan menerima tindakan terhadap pernyataan atau tanda tangan," kata Amouei.



Sebelumnya pada hari itu, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran, Mayor Jenderal Mohammad Hossein Baqeri, bereaksi terhadap tindakan AS baru-baru ini di wilayah Teluk Persia, dengan mengatakan bahwa tidak ada manfaat operasional untuk menerbangkan dua pesawat pembom B-52 Amerika di atas wilayah Teluk Persia dan Iran siap menanggapi ancaman apa pun.

Mengomentari penerbangan pesawat pembom AS pada 17 Januari, Zarif menambahkan bahwa meskipun Iran belum memulai perang selama lebih dari 200 tahun, namun negaranya akan melawan balik setiap penyerang.

Jauh hari sebelumnya AS telah mengirim kapal selam bertenaga nuklir ke Teluk Persia untuk unjuk kekuatan. Sedangkan Iran saat ini mengadakan latihan perang tahunannya, di mana militer negara itu menghadirkan rudal baru yang dilaporkan mampu secara akurat mencapai target dalam radius lebih dari 1.000 mil.