Pejabat PBB Desak AS Cabut Daftar Hitam Houthi, Peringatkan Kelaparan

NEW YORK - Tiga pejabat tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak Amerika Serikat (AS) mencabut keputusannya menetapkan Houthi Yaman sebagai organisasi teroris asing.

Menurut para pejabat PBB, tindakan AS mendorong Yaman mengalami kelaparan skala besar dan memadamkan upaya perdamaian.

Mediator Yaman PBB Martin Griffiths, Kepala Bantuan PBB Mark Lowcock dan Kepala Makanan PBB David Beasley mengeluarkan peringatan mereka selama pertemuan Dewan Keamanan PBB di Yaman.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendukung seruan para pejabatnya agar Washington membatalkan penetapan itu, kata seorang juru bicara PBB.



“Kami khawatir akan ada efek mengerikan pada upaya saya menyatukan berbagai pihak,” ungkap Griffiths kepada Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 orang itu.

Lihat Infografis: Fakta-Fakta Pemakzulan Presiden AS Donald Trump

Dia menambahkan, "Keputusan itu akan berkontribusi pada prospek kelaparan di Yaman dan harus dicabut berdasarkan alasan kemanusiaan sedini mungkin."

Lihat Video: Sejak Dibuka, TPU Srengseng Sawah Sudah Menerima 61 Jenazah Covid-19

Perserikatan Bangsa-Bangsa menggambarkan Yaman sebagai krisis kemanusiaan terbesar di dunia, dengan 80% orang membutuhkan bantuan.



Rakyat Yaman khawatir keputusan AS dapat semakin mengisolasi mereka dari sistem keuangan global.

Koalisi militer pimpinan Arab Saudi ikut campur di Yaman pada 2015, mendukung pasukan pemerintah yang memerangi Houthi.

Para pejabat PBB mencoba menghidupkan kembali pembicaraan damai untuk mengakhiri perang karena penderitaan negara itu juga diperburuk oleh jatuhnya ekonomi dan merosotnya nilai mata uang serta pandemi COVID-19.

Kepala negosiator Houthi mengatakan kepada Reuters bahwa kelompok itu tidak akan meninggalkan pembicaraan damai dengan PBB dan Arab Saudi.

Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Mike Pompeo mengumumkan langkah melawan Houthi itu pada hari Minggu. Keputusan itu akan mulai berlaku pada 19 Januari, hari terakhir Presiden AS Donald Trump di Gedung Putih.

Menteri Luar Negeri Yaman yang didukung internasional, Ahmad Awad bin Mubarak, mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB bahwa pemerintahannya menyambut baik keputusan AS tersebut.

Presiden AS terpilih Joe Biden mulai menjabat pada 20 Januari. Kebijakan Trump itu dapat dicabut pemerintahan Biden.

“Kami sekarang berjuang tanpa sebutan. Dengan penetapan tersebut, itu akan menjadi bencana besar. Ini benar-benar akan menjadi hukuman mati bagi ratusan ribu, jika tidak jutaan orang tak bersalah di Yaman,” tegas Beasley, mantan gubernur Carolina Selatan.

“Penetapan ini perlu dinilai kembali. Itu perlu dievaluasi ulang. Dan terus terang, itu perlu dibalik,” ujar dia.

Seorang pejabat transisi Biden mengatakan mereka memperhatikan langkah pemerintahan Trump pada Houthi.

"Tim transisi sedang meninjau masing-masing, dan pemerintahan yang akan datang akan memberikan keputusan secara eksklusif berdasarkan satu kriteria: kepentingan nasional," tutur dia.

Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kelompok bantuan membantu sekitar sepertiga dari 28 juta rakyat Yaman. Lowcock menekankan impor komersial adalah kunci untuk memastikan jutaan orang lainnya memiliki akses ke makanan.

Dia mengatakan rencana AS mengeluarkan lisensi dan pengecualian untuk memungkinkan lembaga bantuan terus bekerja tidak akan mencegah kelaparan di Yaman.

Hampir seluruh rakyat Yaman bergantung pada impor untuk kebutuhan makanan.