Hallel Rabin, Gadis yang Menolak Jadi Tentara Israel dan Memilih Dipenjara
loading...
Hallel Rabin, 19, gadis Israel yang menolak bergabung dalam dinas militer dan memilih dipenjara. Foto/Facebook Palestine Online
A
A
A
TEL AVIV - Hallel Rabin, seorang gadis 19 tahun di Israel menghabiskan 56 hari di penjara setelah menolak untuk menyelesaikan dinas militer di negaranya. Dia meyakini bahwa menjadi tentara di negara Yahudi itu telah memungkinkan penjahat, pencuri, dan penipu berkeliaran bebas dan menjalankan negara.
Bagi orang luar, keputusan untuk tidak bertugas di salah satu tentara yang dianggap paling brutal dan tidak bermoral di dunia mungkin tampak sederhana, tetapi pada kenyataannya, itu harus dibayar mahal. (Baca: Wilayah di India Melarang Sekolah Islam, Oposisi Sebut untuk Musnahkan Muslim )
Hallel Rabin menghadapi reaksi keras, termasuk tuduhan pengkhianatan dan ancaman pembunuhan di media sosial.
Menolak dinas militer atas dasar politik atau ideologis membutuhkan keberanian dan jenis kesadaran sosial yang jarang ditemukan dalam masyarakat yang begitu terpecah dan termiliterisasi.
"Militer adalah salah satu sistem yang paling terorganisir dan diminyaki dengan baik di negara ini, dan menentangnya karena motif ideologis, moral atau politik hampir dianggap tabu, jadi tindakan saya juga disambut dengan reaksi bermusuhan dan ekspresi kebencian dan kemarahan," kata Hallel kepada Middle East Monitor (MEMO), Senin (4/1/2021).
Tentara Israel, yang secara resmi bernama Pasukan Pertahanan Israel (IDF), didirikan pada tahun 1948 oleh Perdana Menteri pertama Israel David Ben-Gurion, yang percaya bahwa "seluruh bangsa adalah tentara".
Semua warga negara Yahudi dan Druze Israel yang berusia di atas 18 tahun diharapkan melapor untuk bertugas di militer. Sedangkan 20 persen populasi Arab Israel dikecualikan.
Akibatnya, para penolak seperti Hallel, yang secara terbuka menentang wajib militer, sangat jarang. (Baca juga: Perawat Ini Meninggal Sehari usai Disuntik Vaksin COVID-19 Pfizer )
"Sejak usia yang sangat muda, diketahui sebagian besar penduduk bahwa tugas mereka di masa depan adalah mengabdi di ketentaraan," papar Hallel.
Selama pertemuan pertamanya dengan sistem militer pada usia 17 tahun, dia memberi tahu mereka tentang keputusannya untuk tidak bergabung dengan tentara atas kebijakannya terhadap Palestina.
Bagi orang luar, keputusan untuk tidak bertugas di salah satu tentara yang dianggap paling brutal dan tidak bermoral di dunia mungkin tampak sederhana, tetapi pada kenyataannya, itu harus dibayar mahal. (Baca: Wilayah di India Melarang Sekolah Islam, Oposisi Sebut untuk Musnahkan Muslim )
Hallel Rabin menghadapi reaksi keras, termasuk tuduhan pengkhianatan dan ancaman pembunuhan di media sosial.
Menolak dinas militer atas dasar politik atau ideologis membutuhkan keberanian dan jenis kesadaran sosial yang jarang ditemukan dalam masyarakat yang begitu terpecah dan termiliterisasi.
"Militer adalah salah satu sistem yang paling terorganisir dan diminyaki dengan baik di negara ini, dan menentangnya karena motif ideologis, moral atau politik hampir dianggap tabu, jadi tindakan saya juga disambut dengan reaksi bermusuhan dan ekspresi kebencian dan kemarahan," kata Hallel kepada Middle East Monitor (MEMO), Senin (4/1/2021).
Tentara Israel, yang secara resmi bernama Pasukan Pertahanan Israel (IDF), didirikan pada tahun 1948 oleh Perdana Menteri pertama Israel David Ben-Gurion, yang percaya bahwa "seluruh bangsa adalah tentara".
Semua warga negara Yahudi dan Druze Israel yang berusia di atas 18 tahun diharapkan melapor untuk bertugas di militer. Sedangkan 20 persen populasi Arab Israel dikecualikan.
Akibatnya, para penolak seperti Hallel, yang secara terbuka menentang wajib militer, sangat jarang. (Baca juga: Perawat Ini Meninggal Sehari usai Disuntik Vaksin COVID-19 Pfizer )
"Sejak usia yang sangat muda, diketahui sebagian besar penduduk bahwa tugas mereka di masa depan adalah mengabdi di ketentaraan," papar Hallel.
Selama pertemuan pertamanya dengan sistem militer pada usia 17 tahun, dia memberi tahu mereka tentang keputusannya untuk tidak bergabung dengan tentara atas kebijakannya terhadap Palestina.
Explore More