20 Januari, Twitter dan Facebook Serahkan Akun @POTUS kepada Biden

WASHINGTON - Dua raksasa media sosial Twitter dan Facebook akan menyerahkan akun @POTUS ke pemerintahan Joe Biden pada 20 Januari. Hal itu diumumkan kedua perusahaan media sosial tersebut pada Sabtu waktu setempat.

Akun @POTUS di kedua platform media sosial tersebut merupakan akun resmi milik Presiden Amerika Serikat (AS). Akun ini terpisah dari akun Twitter @realDonaldTrump dan halaman Facebook @DonaldTrump yang sebagian besar digunakan oleh Presiden AS Donald Trump untuk menulis postingannya.

“Twitter secara aktif bersiap untuk mendukung transisi akun Twitter institusional Gedung Putih pada 20 Januari 2021. Seperti yang kami lakukan untuk transisi presiden pada 2017, proses ini dilakukan dalam konsultasi yang erat dengan Arsip dan Catatan Nasional,” kata perusahaan berlambang burung tersebut seperti dikutip dari Reuters, Minggu (22/11/2020).



Raksasa media sosial juga akan menyerahkan sejumlah akun institusional lainnya - untuk Gedung Putih, wakil presiden dan ibu negara Amerika Serikat - pada hari pelantikan.

“Pada 2017, kami bekerja dengan Pemerintahan Obama dan Pemerintahan Trump yang akan datang untuk memastikan transisi akun Facebook dan Instagram mereka mulus pada 20 Januari, dan kami berharap untuk melakukan hal yang sama di sini,” kata Facebook menanggapi pertanyaan dari Reuters.

Politico melaporkan sebelumnya bahwa penyerahan akun Twitter @POTUS tidak memerlukan pembagian informasi antara tim Trump yang akan keluar dan tim Biden yang akan datang.(Baca juga: Obama Sindir Trump Mungkin Diseret Navy SEAL Keluar dari Gedung Putih )

Dilaporkan juga bahwa Twitter akan bertemu dengan pejabat transisi Biden dan Wakil Presiden terpilih Kamala Harris dalam beberapa bulan mendatang untuk membahas perincian tentang bagaimana pemerintahan baru akan menggunakan Twitter.

Biden, yang telah mencapai batas dua minggu sejak menjadi presiden terpilih, bersiap untuk menjabat pada 20 Januari, mendatang. Namun Trump menolak untuk menyerah dan berusaha untuk membatalkan hasil pemilihan presiden (pilpres) melalui tuntutan hukum dan penghitungan ulang di sejumlah negara bagian. Trump mengklaim - tanpa bukti - telah terjadi kecurangan yang meluas.(Baca juga: Lagi, Trump Keluarkan Kebijakan Kontroversial )