Trump-Biden Terlibat Perang Hukum Soal Kemenangan Pilpres
loading...
A
A
A
Mick Mulroy, mantan Wakil Asisten Menteri Pertahanan, mengatakan Trump terlalu ceroboh. “Stabilitas keamanan nasional diperlukan di masa transisi seperti ini. Kepemimpinan Esper dalam menjaga netralitas militer dalam dunia politik sangat penting. Pergantiannya bukanlah langkah bijak,” katanya. (Baca juga: Takut Pandemi, Transportasi Bus Jadi Kurang Laku)
Sebulan menjelang pemilihan presiden (Pilpres), beberapa anggota Partai Demokrat mengaku prihatin Trump akan mempermainkan militer AS, baik di luar maupun dalam negeri, untuk meraih dukungan. Mereka menuduh Trump juga mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan politik, termasuk ditariknya pasukan AS dari Afghanistan
Penyelidikan pelanggaran pemilu presiden umumnya merupakan wewenang negara bagian. Namun, Jaksa Agung William Bar mengatakan bahwa perintah kepada jaksa federal bukan perintah yang cepat dan mengharuskan.
Sementara itu, seorang pejabat senior di Departemen Kehakiman AS langsung mengundurkan diri setelah membaca memo dari Bar. Perintah Bar tersebut terkait langsung dengan penolakan pengakuan Presiden Donald Trump untuk mengakui kekalahan pada pemilu presiden dengan dalih adanya kecurangan pemilu.
Bar mengatakan, jaksa penyidik seharusnya melihat tuduhan substansial pelanggaran dan spekulasi yang mencurigakan. Jika sekadar klaim, Bar mengungkapkan seharusnya itu diabaikan.
"Negara bagian memang memiliki tugas utama untuk menggelar pemilu, tapi departemen kehakiman memiliki kewajiban menjamin pemilu federal dilaksanakan dengan baik sehingga rakyat AS bisa percaya diri sepenuhnya terhadap proses elektoral dan pemerintahan mereka," kata Bar. (Lihat videonya: Fenomena Pohon Pisang Berdaun Putih Gegerkan Warga Kudus)
Richard Pilger, pejabat senior Departemen Kehakiman, memilih mundur setelah membaca perintah Bar. "Dengan adanya kebijakan baru, dengan penuh kecewa, saya mengundurkan diri," ujarnya pada e-mail kepada koleganya.
Tim kampanye Trump berusaha tidak mau mengakui kekalahan dengan mengajukan gugatan di negara bagian Pennsylvania untuk mencegah kemenangan Biden. Biden diproyeksikan menang di sana sehingga perolehan suara elektoral lebih dari 270 suara. (Muh Shamil)
Sebulan menjelang pemilihan presiden (Pilpres), beberapa anggota Partai Demokrat mengaku prihatin Trump akan mempermainkan militer AS, baik di luar maupun dalam negeri, untuk meraih dukungan. Mereka menuduh Trump juga mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan politik, termasuk ditariknya pasukan AS dari Afghanistan
Penyelidikan pelanggaran pemilu presiden umumnya merupakan wewenang negara bagian. Namun, Jaksa Agung William Bar mengatakan bahwa perintah kepada jaksa federal bukan perintah yang cepat dan mengharuskan.
Sementara itu, seorang pejabat senior di Departemen Kehakiman AS langsung mengundurkan diri setelah membaca memo dari Bar. Perintah Bar tersebut terkait langsung dengan penolakan pengakuan Presiden Donald Trump untuk mengakui kekalahan pada pemilu presiden dengan dalih adanya kecurangan pemilu.
Bar mengatakan, jaksa penyidik seharusnya melihat tuduhan substansial pelanggaran dan spekulasi yang mencurigakan. Jika sekadar klaim, Bar mengungkapkan seharusnya itu diabaikan.
"Negara bagian memang memiliki tugas utama untuk menggelar pemilu, tapi departemen kehakiman memiliki kewajiban menjamin pemilu federal dilaksanakan dengan baik sehingga rakyat AS bisa percaya diri sepenuhnya terhadap proses elektoral dan pemerintahan mereka," kata Bar. (Lihat videonya: Fenomena Pohon Pisang Berdaun Putih Gegerkan Warga Kudus)
Richard Pilger, pejabat senior Departemen Kehakiman, memilih mundur setelah membaca perintah Bar. "Dengan adanya kebijakan baru, dengan penuh kecewa, saya mengundurkan diri," ujarnya pada e-mail kepada koleganya.
Tim kampanye Trump berusaha tidak mau mengakui kekalahan dengan mengajukan gugatan di negara bagian Pennsylvania untuk mencegah kemenangan Biden. Biden diproyeksikan menang di sana sehingga perolehan suara elektoral lebih dari 270 suara. (Muh Shamil)
(ysw)
Explore More