Trump-Biden Terlibat Perang Hukum Soal Kemenangan Pilpres

Profesor Politik Princeton University Paul Frymer mengatakan cara pemecatan yang dilakukan Trump via Twitter merupakan budaya buruk kepemimpinan Trump. Dia memperingatkan pejabat lain yang berseberangan dengan Trump untuk berhati-hati dan kemungkinan akan bernasib sama.

Direktur Institut Penyakit Menular dan Alergi Nasional Anthony Fauci juga terancam dipecat karena sering berselisih dengan Trump terkait upaya penanggulangan wabah virus korona. Trump dinilai sebagai pemimpin impulsif dan menuntut bawahannya untuk setia terkait berbagai kebijakan.

Trump memiliki hubungan yang sulit dengan Pentagon karena sebagian pejabat tingginya tidak ingin terkesan menjadi alat politik Trump. Pendahulu Esper, Jim Mattis, juga resign pada 2018 setelah berselisih dengan Trump terkait keterlibatan AS dalam berbagai konflik internasional, termasuk Perang Suriah. (Baca juga: Ini Daftar penerima Bintang Mahaputera dan Bintang Jasa)

“Trump merupakan presiden pertama di sepanjang hidup saya yang tidak berupaya menyatukan masyarakat AS, sebaliknya dia malah memecah belah,” kata Mattis pada Juni lalu, dilansir Reuters. Sama seperti Mattis, Esper juga menentang sikap Trump terhadap NATO dan khawatir aliansi militer AS tercerai berai.

Dengan dipecatnya Esper, anggota Partai Demokrat cemas tentang masa depan militer AS pada sisa tahun ini. Para ahli juga menilai penurunan kekuasaan orang-orang “Demokrat” di Pentagon akan menimbulkan kisruh nasional dan mengancam proses transisi. Sebab, pemecatan Esper didasari motif politik.

“Memecat kepala keamanan nasional atas dasar politik di masa transisi merupakan langkah licik untuk memperkeruh situasi dan mengancam keamanan nasional,” kata Smith. Namun, anggota Partai Republik Seth Moulton menilai Esper pantas dipecat karena tidak sejalan dengan program Trump.

Mick Mulroy, mantan Wakil Asisten Menteri Pertahanan, mengatakan Trump terlalu ceroboh. “Stabilitas keamanan nasional diperlukan di masa transisi seperti ini. Kepemimpinan Esper dalam menjaga netralitas militer dalam dunia politik sangat penting. Pergantiannya bukanlah langkah bijak,” katanya. (Baca juga: Takut Pandemi, Transportasi Bus Jadi Kurang Laku)

Sebulan menjelang pemilihan presiden (Pilpres), beberapa anggota Partai Demokrat mengaku prihatin Trump akan mempermainkan militer AS, baik di luar maupun dalam negeri, untuk meraih dukungan. Mereka menuduh Trump juga mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan politik, termasuk ditariknya pasukan AS dari Afghanistan

Penyelidikan pelanggaran pemilu presiden umumnya merupakan wewenang negara bagian. Namun, Jaksa Agung William Bar mengatakan bahwa perintah kepada jaksa federal bukan perintah yang cepat dan mengharuskan.

Sementara itu, seorang pejabat senior di Departemen Kehakiman AS langsung mengundurkan diri setelah membaca memo dari Bar. Perintah Bar tersebut terkait langsung dengan penolakan pengakuan Presiden Donald Trump untuk mengakui kekalahan pada pemilu presiden dengan dalih adanya kecurangan pemilu.