Trump-Biden Terlibat Perang Hukum Soal Kemenangan Pilpres

WASHINGTON - Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengungkapkan penolakan kekalahan oleh Presiden Donald Trump pada pemilu pekan lalu sebagai hal “memalukan”. Biden pun terus menjalin kontak dengan pemerintah asing lain dan menegaskan bahwa “AS telah kembali”.



Trump sendiri mengungkapkan dirinya memenangi pemilu. Padahal, proyeksi media AS tentang pemenang pemilu sudah menjadi tradisi empat tahunan. Meskipun belum ada negara bagian yang mengumumkan secara resmi tentang siapa pemenang pemilu karena penghitungan surat suara masih berlangsung. (Baca: Amalam Doa Agar Rezeki Melimpah Ruah)

Ketika ditanya reporter tentang penolakan Trump terhadap kekalahannya pada pemilu presiden, Biden menjawab, “Saya pikir itu hal memalukan, sejujurnya. “Saya pikir itu tidak akan membantu legasi presiden (Trump),” katanya. Pada akhirnya, menurut Biden, semuanya akan berbuah pada 20 Januari mendatang.

Biden juga sudah menjalin komunikasi dengan pemimpin asing sebagai persiapan dalam pemerintahan transisi. Perdana Menteri (PM) Inggris Boris Johnson, Presiden Prancis Emmanuel Macron, dan Kanserlir Jerman Chancellor Angela Merkel merupakan pemimpin yang dihubungi Biden. “Saya memberi tahu bahwa Amerika telah kembali. Kita akan kembali ke permainan,” katanya.

Juru bicara pemerintahan Trump, Kayleigh McEnany, mengatakan, pertarungan hukum baru saja dimulai. "Pemilu belum selesai," katanya. Dia mengatakan, hasil pemilu masih jauh.

Tim kampanye Trump mengajukan gugatan di pengadilan federal di Pennsylvania untuk menghentikan langkah pejabat memberikan kemenangan kepada Biden. Tapi, jaksa agung negara bagian Pennsylvania Josh Shapiro menyebutkan gugatan hukum tersebut tak berguna.

Namun demikian, jaksa agung di negara bagian yang dikuasai Partai Republik justru mendukung Trump untuk melawan hasil pemilu. 10 jaksa agung negara bagian mengajukan dukungan kepada Mahkamah Agung untuk mendukung langkah Trump di Pennsylvania. (Baca juga: Kemendikbud Dukung Pelaksanaan Kampus Sehat Selama Pandemi)

Sementara itu, Presiden AS Donald Trump telah memecat Menteri Pertahanan Mark Esper. Keputusan itu dikeluarkan setelah Trump dan Esper tidak sejalan dalam mendekati berbagai isu, termasuk penggunaan kekerasan dalam menertibkan massa pengunjuk rasa.

Anggota Partai Demokrat merespons pemecatan Esper dengan penuh waspada. Juru Bicara (Jubir) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS, Nancy Pelosi, mengatakan langkah yang diambil Trump membahayakan, menciptakan permusuhan, dan meredupkan terjadinya transisi yang mulus.