Ini Kebijakan Kunci yang Harus Ditangani Biden pada Hari Pertama di Gedung Putih
loading...
Pasangan calon presiden dan wakil presiden Partai Demokrat Joe Biden dan Kamala Harris. Foto/Ilustrasi
A
A
A
WASHINGTON - Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Joe Biden memiliki tugas besar jika dia mulai bertugas di Gedung Putih. Dia akan membalikkan hampir sebagian besar kebijakan Presiden AS Donald Trump.
Biden yang kini terus memimpin dalam perolehan suara elektoral mencapai 279 dari ambang batas kemenangan yakni 270 itu memiliki beberapa kebijakan prioritas. Itu bisa direalisasikan setelah dia dilantik pada 20 Januari 2021 mendatang.
Pandemi Corona
Biden mengungkapkan tugas utamanya adalah mengendalikan virus corona. Dia akan mewajibkan penggunaan masker di seluruh AS untuk menyelamatkan ribuan rakyatnya. Dia juga akan meminta aparat penegakan hukum untuk menindak para pelanggar yang tidak mengenakan masker.
Biden juga menjanjikan kemitraan swasta-publik untuk meningkatkan produksi alat uji corona dan laboratorium. Dia juga menjanjikan vaksin dan perawatan Covid-19 secara gratis bagi seluruh rakyat AS.(Baca juga: Jika Menang, Biden Segera Bentuk Tim Gugus Tugas Covid-19 )
Ekonomi
Biden berjanji akan membatalkan pemotongan pajak yang telah ditandatangani Trump untuk perusahaan dan orang kaya setelah dia berkuasa. Namun, kebijakan itu membutuhkan persetujuan Kongres. Dia juga ingin meningkatkan penegakan pajak dan mewujudkan hak-hak para pekerja.
Untuk terus meningkatkan ekonomi AS dan menyelamatkan dari jurang resesi, Biden akan mendorong lembaga pemerintah membeli produk buatan AS. Dia juga fokus untuk membantu agar industri AS bisa tumbuh. (Baca juga: Pilpres Amerika Serikat, Investor Lebih Berpihak ke Trump atau Biden? )
Hak-hak sipil
Dalam 100 hari kerja, Biden akan bekerja untuk mewujudkan Undang-Undang (UU) Keseteraan. Itu merupakan UU yang mengatur perlindungan anti-diskriminasi berdasarkan identitas gender dan seks. Dia juga akan mendukung upata keberagaman dan inklusi pada pemerintahan federal serta menciptakan Dewan Gedung Putih untuk keseteraan gender yang bertugas mengordinasi kebijakan berkaitan dengan perempuan. Berkaitan dengan senjata, Biden berjanji akan menggunakan kekuasaannya untuk melarang impor senjata serbu.
Biden yang kini terus memimpin dalam perolehan suara elektoral mencapai 279 dari ambang batas kemenangan yakni 270 itu memiliki beberapa kebijakan prioritas. Itu bisa direalisasikan setelah dia dilantik pada 20 Januari 2021 mendatang.
Pandemi Corona
Biden mengungkapkan tugas utamanya adalah mengendalikan virus corona. Dia akan mewajibkan penggunaan masker di seluruh AS untuk menyelamatkan ribuan rakyatnya. Dia juga akan meminta aparat penegakan hukum untuk menindak para pelanggar yang tidak mengenakan masker.
Biden juga menjanjikan kemitraan swasta-publik untuk meningkatkan produksi alat uji corona dan laboratorium. Dia juga menjanjikan vaksin dan perawatan Covid-19 secara gratis bagi seluruh rakyat AS.(Baca juga: Jika Menang, Biden Segera Bentuk Tim Gugus Tugas Covid-19 )
Ekonomi
Biden berjanji akan membatalkan pemotongan pajak yang telah ditandatangani Trump untuk perusahaan dan orang kaya setelah dia berkuasa. Namun, kebijakan itu membutuhkan persetujuan Kongres. Dia juga ingin meningkatkan penegakan pajak dan mewujudkan hak-hak para pekerja.
Untuk terus meningkatkan ekonomi AS dan menyelamatkan dari jurang resesi, Biden akan mendorong lembaga pemerintah membeli produk buatan AS. Dia juga fokus untuk membantu agar industri AS bisa tumbuh. (Baca juga: Pilpres Amerika Serikat, Investor Lebih Berpihak ke Trump atau Biden? )
Hak-hak sipil
Dalam 100 hari kerja, Biden akan bekerja untuk mewujudkan Undang-Undang (UU) Keseteraan. Itu merupakan UU yang mengatur perlindungan anti-diskriminasi berdasarkan identitas gender dan seks. Dia juga akan mendukung upata keberagaman dan inklusi pada pemerintahan federal serta menciptakan Dewan Gedung Putih untuk keseteraan gender yang bertugas mengordinasi kebijakan berkaitan dengan perempuan. Berkaitan dengan senjata, Biden berjanji akan menggunakan kekuasaannya untuk melarang impor senjata serbu.
Lihat Juga :
