PM Malaysia Minta Raja Deklarasikan Status Darurat

KUALA LUMPUR - Raja Malaysia Sultan Abdullah akan berkonsultasi dengan para sultan lainnya untuk membahas proposal Perdana Menteri (PM) Muhyiddin Yassin.

Pernyataan itu diungkapkan pihak istana kerajaan pada Sabtu (24/10) setelah sejumlah sumber menyatakan PM meminta raja mendeklarasikan status darurat.

“Muhyiddin bertemu raja pada Jumat (23/10) untuk menyajikan proposal darurat termasuk pembubaran parlemen,” ungkap sejumlah sumber pada Reuters.

Pemimpin oposisi Anwar Ibrahim menganggap tindakan PM itu bertujuan mempertahankan kontrol di tengah pertarungan kekuasaan. Saat ini Malaysia menghadapi berbagai masalah mulai dari kasus virus corona, ekonomi yang melemah dan keraguan pada kemampuan Muhyiddin memerintah mayoritas di parlemen dan mengesahkan anggaran 2021.

Istana tidak mengidentifikasi rekomendasi yang dibuat Muhyiddin, dan mengatakan raja akan segera mengadakan konsultasi dengan para penguasa Melayu lainnya. (Baca Juga: Pertahankan Aliansi Kunci, PM Malaysia Bahas Perombakan Kabinet)

"Sultan Abdullah sangat memahami perlunya pemerintah negara untuk terus mengatasi ancaman COVID-19," ungkap pernyataan istana. (Lihat Infografis: Putra Mahkota Saudi Akan Dibunuh Jika Normalisasi dengan Israel)

Para politisi oposisi mengatakan tidak ada alasan yang sah bagi pemerintah untuk memberlakukan keadaan darurat dan itu hanya untuk menghindari pertikaian di parlemen terkait dukungan yang dimiliki Muhyiddin. (Lihat Video: Prabowo: Lahan Berkurang, Apa Rakyat Mau Dikasih Makan Beton?)

Pemerintah dijadwalkan mengusulkan anggaran 2021 pada 6 November ketika parlemen berkumpul kembali awal bulan depan.



Ada pertanyaan apakah Muhyiddin dapat mengumpulkan mayoritas di parlemen untuk meloloskan anggaran sejak Anwar mengklaim dapat membentuk pemerintahan baru. Perdana menteri juga mendapat kecaman dari beberapa mitra koalisinya, yang akan menarik dukungan untuknya dan sebagai gantinya mendukung Anwar.

Kegagalan PM meloloskan anggaran akan dihitung sebagai mosi tidak percaya pada Muhyiddin dan bisa memicu pemilihan PM baru. Status darurat mungkin berarti proposal anggaran tidak dapat divoting.

Mantan PM dan anggota parlemen oposisi Mahathir Mohamad mengatakan tidak ada kerusuhan atau pelanggaran hukum dan ketertiban untuk membenarkan penerapan status darurat, yang akan memberikan kekuasaan tambahan kepada Muhyiddin.

“Dihadapkan dengan kemungkinan digulingkan, perdana menteri menginginkan kekuasaan dalam keadaan darurat,” ujar Mahathir dalam sebuah posting blog.

Harian Star melaporkan keadaan darurat yang diusulkan hanya akan mempengaruhi kegiatan politik, dan tidak akan ada jam malam atau dampak apapun pada kegiatan ekonomi.