Tren Frexit di Afrika, Mengapa Pantai Gading Mengusir Pasukan Prancis?
loading...
Pantai Gading mengusir pasukan Prancis. Foto/X/@AndyVermaut
A
A
A
PARIS - Pasukan militer Prancis yang telah berada di Pantai Gading selama beberapa dekade akan segera pergi, kata pejabat Pantai Gading, yang menandakan kemunduran diplomatik lebih lanjut bagi Prancis di tengah kebencian lokal yang telah menyebabkan sekutu di Afrika Barat dan Tengah memutuskan hubungan dengan Paris.
Pengumuman Presiden Alassane Ouattara pada hari Selasa menempatkan Pantai Gading dalam daftar negara-negara Afrika yang memutuskan hubungan militer dengan bekas negara kolonial yang pernah sangat berpengaruh itu, karena beberapa mantan sekutu Prancis juga meminta bantuan tentara bayaran Rusia untuk memerangi segerombolan kelompok bersenjata di wilayah tersebut.
Dalam beberapa hari pada bulan November, Chad dan Senegal mengusir pasukan Prancis, bergabung dengan beberapa negara Sahel yang sebelumnya telah melakukan hal yang sama, mulai tahun 2021.
Gelombang penolakan telah memaksa Prancis untuk merancang strategi militer baru untuk benua itu yang menurut para pejabat akan sejalan dengan "kebutuhan" negara-negara mitra. Penempatan sementara, alih-alih kehadiran militer permanen, dan lebih banyak fokus pada pelatihan pasukan lokal, adalah beberapa fitur dari kebijakan baru tersebut.
“Kita bisa bangga dengan tentara kita, yang modernisasinya kini efektif. Dalam konteks inilah kita telah memutuskan penarikan pasukan Prancis secara terpadu dan terorganisasi,” kata Ouattara, dilansir Al Jazeera.
Batalion Infantri Marinir ke-43 (BIMA), pangkalan tentara Prancis yang terletak di Port-Bouet di ibu kota ekonomi, Abidjan, akan “diserahkan” kepada militer Pantai Gading mulai Januari 2025, tambahnya.
Tentara Prancis telah membantu tentara Pantai Gading dalam memerangi kelompok bersenjata yang beroperasi di Sahel dan memperluas operasinya ke negara-negara di sepanjang Teluk Guinea, termasuk Pantai Gading dan Ghana. Prancis juga beroperasi sebagai bagian dari misi penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa selama perang saudara yang berlangsung lama di negara itu dari tahun 2002 hingga 2011.
Pengumuman Ouattara pada hari Selasa tidak terduga. Presiden tersebut dipandang oleh banyak orang sebagai salah satu pemimpin Afrika yang paling dekat dengan Prancis. Di negara yang sedang dilanda kemarahan terhadap Prancis, persepsi itu telah menimbulkan kebencian mendalam terhadap pemerintah. Pada bulan Agustus, Presiden Prancis Emmanuel Macron menjamu Ouattara dalam jamuan makan malam pribadi di Elysee.
Para analis mengatakan keputusan Ouattara untuk memutus hubungan militer juga bisa jadi politis, karena warga Pantai Gading bersiap untuk pemilihan umum yang dijadwalkan pada bulan Oktober.
Ouattara, yang telah berkuasa sejak 2010, belum mengatakan apakah ia akan mencalonkan diri untuk masa jabatan keempat dalam pemilihan umum. Keputusannya untuk mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 2020 setelah kematian mendadak penggantinya dan perdana menteri, Amadou Gon Coulibaly, memicu kemarahan yang meluas di kubu oposisi.
Pengumuman Presiden Alassane Ouattara pada hari Selasa menempatkan Pantai Gading dalam daftar negara-negara Afrika yang memutuskan hubungan militer dengan bekas negara kolonial yang pernah sangat berpengaruh itu, karena beberapa mantan sekutu Prancis juga meminta bantuan tentara bayaran Rusia untuk memerangi segerombolan kelompok bersenjata di wilayah tersebut.
Dalam beberapa hari pada bulan November, Chad dan Senegal mengusir pasukan Prancis, bergabung dengan beberapa negara Sahel yang sebelumnya telah melakukan hal yang sama, mulai tahun 2021.
Gelombang penolakan telah memaksa Prancis untuk merancang strategi militer baru untuk benua itu yang menurut para pejabat akan sejalan dengan "kebutuhan" negara-negara mitra. Penempatan sementara, alih-alih kehadiran militer permanen, dan lebih banyak fokus pada pelatihan pasukan lokal, adalah beberapa fitur dari kebijakan baru tersebut.
Tren Frexit di Afrika, Mengapa Pantai Gading Mengusir Pasukan Prancis?
1. Mengefektifkan Tentara Pantai Gading
Dalam pidato akhir tahun 2024 kepada negara tersebut pada 31 Desember, Presiden Ouattara mengatakan pemerintah Pantai Gading telah memutuskan untuk mengusir pasukan Prancis karena tentara Pantai Gading "sekarang efektif". Presiden tidak memberikan alasan lain.“Kita bisa bangga dengan tentara kita, yang modernisasinya kini efektif. Dalam konteks inilah kita telah memutuskan penarikan pasukan Prancis secara terpadu dan terorganisasi,” kata Ouattara, dilansir Al Jazeera.
Batalion Infantri Marinir ke-43 (BIMA), pangkalan tentara Prancis yang terletak di Port-Bouet di ibu kota ekonomi, Abidjan, akan “diserahkan” kepada militer Pantai Gading mulai Januari 2025, tambahnya.
Tentara Prancis telah membantu tentara Pantai Gading dalam memerangi kelompok bersenjata yang beroperasi di Sahel dan memperluas operasinya ke negara-negara di sepanjang Teluk Guinea, termasuk Pantai Gading dan Ghana. Prancis juga beroperasi sebagai bagian dari misi penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa selama perang saudara yang berlangsung lama di negara itu dari tahun 2002 hingga 2011.
Pengumuman Ouattara pada hari Selasa tidak terduga. Presiden tersebut dipandang oleh banyak orang sebagai salah satu pemimpin Afrika yang paling dekat dengan Prancis. Di negara yang sedang dilanda kemarahan terhadap Prancis, persepsi itu telah menimbulkan kebencian mendalam terhadap pemerintah. Pada bulan Agustus, Presiden Prancis Emmanuel Macron menjamu Ouattara dalam jamuan makan malam pribadi di Elysee.
Para analis mengatakan keputusan Ouattara untuk memutus hubungan militer juga bisa jadi politis, karena warga Pantai Gading bersiap untuk pemilihan umum yang dijadwalkan pada bulan Oktober.
Ouattara, yang telah berkuasa sejak 2010, belum mengatakan apakah ia akan mencalonkan diri untuk masa jabatan keempat dalam pemilihan umum. Keputusannya untuk mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 2020 setelah kematian mendadak penggantinya dan perdana menteri, Amadou Gon Coulibaly, memicu kemarahan yang meluas di kubu oposisi.
Lihat Juga :
