Barbados Copot Ratu Elizabeth II sebagai Kepala Negara
Rabu, 16 September 2020 - 19:49 WIB
loading...
A
A
A
"Orang Barbad menginginkan Kepala Negara Barbadian. Ini adalah pernyataan keyakinan tertinggi pada siapa kami dan apa yang mampu kami capai," kata Mason, membaca pidato yang ditulis oleh Perdana Menteri negara itu, Mia Mottley, pada pembukaan Parlemen kenegaraan.
"Oleh karena itu, Barbados akan mengambil langkah logis berikutnya menuju kedaulatan penuh dan menjadi Republik pada saat kita merayakan Hari Jadi Kemerdekaan ke-55," imbuhnya.
Seorang sumber kerajaan mengatakan kepada CNN bahwa keputusan itu adalah masalah pemerintah dan rakyat Barbados, menambahkan bahwa keputusan itu tidak tiba-tiba dan telah diperdebatkan serta dibicarakan secara terbuka beberapa kali.
Beberapa negara menjatuhkan Ratu sebagai kepala negara pada tahun-tahun setelah mereka memperoleh kemerdekaan, dengan Mauritius yang terakhir melakukannya, pada tahun 1992.(Baca juga: Ratu Elizabeth Kobarkan Semangat Perang Dunia II untuk Kalahkan Corona )
Tetapi langkah Barbados untuk mempercepat proses yang sebelumnya telah diusulkan sebagai topik untuk pemungutan suara publik dapat menandakan gelombang baru negara-negara yang mempertimbangkan untuk mendorong pemerintahan mandiri penuh, terutama karena peran pengawasan bersejarah kerajaan Inggris semakin diperbarui.
"Oleh karena itu, Barbados akan mengambil langkah logis berikutnya menuju kedaulatan penuh dan menjadi Republik pada saat kita merayakan Hari Jadi Kemerdekaan ke-55," imbuhnya.
Seorang sumber kerajaan mengatakan kepada CNN bahwa keputusan itu adalah masalah pemerintah dan rakyat Barbados, menambahkan bahwa keputusan itu tidak tiba-tiba dan telah diperdebatkan serta dibicarakan secara terbuka beberapa kali.
Beberapa negara menjatuhkan Ratu sebagai kepala negara pada tahun-tahun setelah mereka memperoleh kemerdekaan, dengan Mauritius yang terakhir melakukannya, pada tahun 1992.(Baca juga: Ratu Elizabeth Kobarkan Semangat Perang Dunia II untuk Kalahkan Corona )
Tetapi langkah Barbados untuk mempercepat proses yang sebelumnya telah diusulkan sebagai topik untuk pemungutan suara publik dapat menandakan gelombang baru negara-negara yang mempertimbangkan untuk mendorong pemerintahan mandiri penuh, terutama karena peran pengawasan bersejarah kerajaan Inggris semakin diperbarui.
Lihat Juga :
