Negara Ini Diguncang Kudeta Militer, Presidennya Ditangkap
Kamis, 27 November 2025 - 13:24 WIB
loading...
A
A
A
Mantan penguasa kolonial negara itu, Portugal, ikut menyerukan dimulainya kembali proses pemilu, dan mendesak segala bentuk kekerasan institusional atau sipil.
Lebih dari 6.780 personel keamanan, termasuk dari Pasukan Stabilisasi Komunitas Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat (ECOWAS), dikerahkan untuk pemungutan suara Guinea-Bissau dan periode pasca-pemilu.
Misi pemantau dari Uni Afrika dan ECOWAS, serta Forum Tetua Afrika Barat, menyatakan keprihatinan yang mendalam dalam sebuah pernyataan, menyesalkan apa yang mereka sebut sebagai upaya terang-terangan untuk mengganggu proses demokrasi.
Pemungutan suara presiden terakhir Guinea-Bissau pada tahun 2019 ditandai dengan krisis pasca-pemilu selama empat bulan karena kedua kandidat utama mengeklaim kemenangan.
Pemilu tersebut mempertemukan Embalo dengan Pereira, kandidat dari partai oposisi utama negara itu, PAIGC, yang mengamankan kemerdekaan Guinea-Bissau dari Portugal pada tahun 1974.
Pemilu hari Minggu secara khusus mengecualikan PAIGC dan Pereira, yang dicoret dari daftar akhir kandidat dan partai oleh Mahkamah Agung, yang menyatakan bahwa mereka telah mengajukan permohonan resmi mereka terlambat.
Pada tahun 2023, Embalo membubarkan badan legislatif—yang didominasi oleh oposisi—dan sejak itu memerintah melalui dekrit.
Oposisi mengatakan bahwa pengecualian PAIGC dari pemilu presiden dan parlemen merupakan "manipulasi" dan menyatakan bahwa masa jabatan Embalo berakhir pada 27 Februari, lima tahun setelah pelantikannya.
Wilayah Afrika Barat telah dilanda kudeta dalam beberapa tahun terakhir, dengan Mali, Burkina Faso, Niger, dan Guinea yang pemerintahannya digulingkan.
Krisis yang Berulang
Lebih dari 6.780 personel keamanan, termasuk dari Pasukan Stabilisasi Komunitas Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat (ECOWAS), dikerahkan untuk pemungutan suara Guinea-Bissau dan periode pasca-pemilu.
Misi pemantau dari Uni Afrika dan ECOWAS, serta Forum Tetua Afrika Barat, menyatakan keprihatinan yang mendalam dalam sebuah pernyataan, menyesalkan apa yang mereka sebut sebagai upaya terang-terangan untuk mengganggu proses demokrasi.
Pemungutan suara presiden terakhir Guinea-Bissau pada tahun 2019 ditandai dengan krisis pasca-pemilu selama empat bulan karena kedua kandidat utama mengeklaim kemenangan.
Pemilu tersebut mempertemukan Embalo dengan Pereira, kandidat dari partai oposisi utama negara itu, PAIGC, yang mengamankan kemerdekaan Guinea-Bissau dari Portugal pada tahun 1974.
Pemilu hari Minggu secara khusus mengecualikan PAIGC dan Pereira, yang dicoret dari daftar akhir kandidat dan partai oleh Mahkamah Agung, yang menyatakan bahwa mereka telah mengajukan permohonan resmi mereka terlambat.
Pada tahun 2023, Embalo membubarkan badan legislatif—yang didominasi oleh oposisi—dan sejak itu memerintah melalui dekrit.
Oposisi mengatakan bahwa pengecualian PAIGC dari pemilu presiden dan parlemen merupakan "manipulasi" dan menyatakan bahwa masa jabatan Embalo berakhir pada 27 Februari, lima tahun setelah pelantikannya.
Wilayah Afrika Barat telah dilanda kudeta dalam beberapa tahun terakhir, dengan Mali, Burkina Faso, Niger, dan Guinea yang pemerintahannya digulingkan.
(mas)
Lihat Juga :
