Negara Ini Diguncang Kudeta Militer, Presidennya Ditangkap

BISSAU - Kudeta militer telah mengguncang Guinea-Bissau, di mana para pejabat militer mengatakan mereka telah merebut kendali penuh atas negara Afrika barat tersebut pada hari Rabu. Militer juga menangkap Presiden Umaro Sissoco Embalo dan menutup perbatasan negara.

Kudeta ini terjadi setelah negara itu menggelar pemilu presiden pada hari Minggu. Presiden Embalo menjadi kandidat favorit untuk memenangkan kembali pemilu. Proses pemilu kini dihentikan.

Tembakan keras terdengar di dekat istana presiden pada hari Selasa, dengan orang-orang berseragam militer mengambil alih jalan utama menuju gedung tersebut.

Baca Juga: 7 Kudeta di Afrika, Kebangkitan Melawan Bekas Penjajah Barat dan Neokolonialisme Eropa

Pada Selasa sore, Kepala Kantor Militer Kepresidenan, Jenderal Denis N’Canha, mengatakan kepada para wartawan bahwa sebuah komando yang terdiri dari semua cabang angkatan bersenjata akan mengambil alih kendali negara sampai pemberitahuan lebih lanjut.

Dia membacakan pengumuman tersebut sambil duduk di meja dan dikelilingi oleh tentara bersenjata.

Presiden Embalo ditangkap dan ditahan di markas staf umum di mana dia diperlakukan dengan baik, kata seorang sumber militer kepada AFP, Kamis (27/11/2025).

Seorang perwira senior yang juga mengonfirmasi penangkapan presiden menambahkan bahwa Embalo telah ditahan bersama kepala staf dan menteri dalam negeri.

Pemimpin oposisi Domingos Simoes Pereira, yang dilarang ikut dalam pemilu presiden akhir pekan lalu oleh Mahkamah Agung, juga ditangkap pada hari Rabu, menurut dua sumber yang dekat dengannya.

Karena tidak dapat mencalonkan diri, Pereira memberikan dukungannya kepada kandidat oposisi Fernando Dias. Dia dan Embalo telah mendeklarasikan kemenangan dalam pemilu presiden, dengan hasil sementara resmi diperkirakan akan diumumkan pada hari Kamis.

Guinea-Bissau telah mengalami empat kudeta sejak kemerdekaan, serta beberapa upaya kudeta.

Stabilitas politik merupakan salah satu isu utama dalam pemilu ini, mengingat masa lalu negara yang bergejolak. Pada bulan Oktober, militer negara tersebut mengatakan telah menggagalkan "upaya untuk menumbangkan tatanan konstitusional" dan menangkap beberapa perwira militer senior.

Jam Malam dan Penutupan Perbatasan

N'Canha, dalam pernyataannya pada hari Rabu, mengeklaim telah menemukan rencana untuk mendestabilisasi Guinea-Bissau yang melibatkan gembong narkoba nasional."Yang mencakup pengenalan senjata ke negara tersebut untuk mengubah tatanan konstitusional," katanya.

Selain menghentikan seluruh proses pemilu, dia mengatakan pasukan militer telah menangguhkan semua program media, menutup perbatasan darat, udara, dan laut, dan memberlakukan jam malam wajib.

Menjelang akhir hari, jalanan Bissau lengang, dan militer telah menguasai semua jalan utama, demikian pengamatan jurnalis AFP.

Guinea-Bissau termasuk di antara negara termiskin di dunia dan juga merupakan pusat perdagangan narkoba antara Amerika Latin dan Eropa, sebuah perdagangan yang difasilitasi oleh sejarah panjang ketidakstabilan politik negara tersebut.

Komisi Pemilihan Umum Nasional (CNE) negara itu diserang oleh orang-orang bersenjata tak dikenal pada hari Rabu, kata pejabat komunikasi CNE, Abdourahmane Djalo, kepada AFP.

"Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memantau situasi ini dengan keprihatinan yang mendalam", kata juru bicaranya, dan mendesak semua pemangku kepentingan untuk menahan diri dan menghormati supremasi hukum.

Mantan penguasa kolonial negara itu, Portugal, ikut menyerukan dimulainya kembali proses pemilu, dan mendesak segala bentuk kekerasan institusional atau sipil.

Krisis yang Berulang

Lebih dari 6.780 personel keamanan, termasuk dari Pasukan Stabilisasi Komunitas Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat (ECOWAS), dikerahkan untuk pemungutan suara Guinea-Bissau dan periode pasca-pemilu.

Misi pemantau dari Uni Afrika dan ECOWAS, serta Forum Tetua Afrika Barat, menyatakan keprihatinan yang mendalam dalam sebuah pernyataan, menyesalkan apa yang mereka sebut sebagai upaya terang-terangan untuk mengganggu proses demokrasi.

Pemungutan suara presiden terakhir Guinea-Bissau pada tahun 2019 ditandai dengan krisis pasca-pemilu selama empat bulan karena kedua kandidat utama mengeklaim kemenangan.

Pemilu tersebut mempertemukan Embalo dengan Pereira, kandidat dari partai oposisi utama negara itu, PAIGC, yang mengamankan kemerdekaan Guinea-Bissau dari Portugal pada tahun 1974.

Pemilu hari Minggu secara khusus mengecualikan PAIGC dan Pereira, yang dicoret dari daftar akhir kandidat dan partai oleh Mahkamah Agung, yang menyatakan bahwa mereka telah mengajukan permohonan resmi mereka terlambat.

Pada tahun 2023, Embalo membubarkan badan legislatif—yang didominasi oleh oposisi—dan sejak itu memerintah melalui dekrit.

Oposisi mengatakan bahwa pengecualian PAIGC dari pemilu presiden dan parlemen merupakan "manipulasi" dan menyatakan bahwa masa jabatan Embalo berakhir pada 27 Februari, lima tahun setelah pelantikannya.

Wilayah Afrika Barat telah dilanda kudeta dalam beberapa tahun terakhir, dengan Mali, Burkina Faso, Niger, dan Guinea yang pemerintahannya digulingkan.