Jadi Anak Presiden dan Jabat Panglima Militer, Jenderal Ini Seenaknya Menutup Media
Jum'at, 03 Juli 2026 - 11:30 WIB
loading...
Panglima Militer Uganda yang juga putra Presiden Yoweri Museveni, Jenderal Muhoozi Kainerugaba, jadi sasaran kritik kelompok HAM karena menutup media. Foto/Ugandan Presidential Press Unit
A
A
A
KAMPALA - Panglima Militer Uganda yang juga putra Presiden Yoweri Museveni, Jenderal Muhoozi Kainerugaba, jadi bulan-bulanan kritik kelompok hak asasi manusia (HAM) internasional. Musababnya, dia menggunakan kekuasaan untuk menutup outlet media independen utama.
Kelompok HAM Amnesty International telah mendesak pemerintah Uganda untuk segera mengakhiri penindasan terhadap aktivis dan mengizinkan media untuk beroperasi secara bebas. Desakan ini sebagai respons setelah Jenderal Kainerugaba memerintahkan penutupan perusahaan media independen Nation Media Group (NMG).
Baca Juga: Memalak Rp17 Triliun dan Wanita Tercantik Turki sebagai Istri, Siapa Sosok Jenderal Uganda Ini?
Kainerugaba dikenal karena mengancam para kritikus pemerintah, khususnya para pemimpin oposisi. Serangannya terhadap pers adalah eskalasi terbaru. Beberapa tokoh oposisi, termasuk Kizza Besigye, ditahan atas tuduhan yang menurut kelompok HAM dan aktivis bermotivasi politik.
Pada 28 Juni, tentara mengepung fasilitas penyiaran NTV, sebuah saluran yang dimiliki oleh NMG. Militer menghentikan operasi penyiaran di NTV dan Spark TV. Surat kabar Daily Monitor dan The East African, serta stasiun radio, juga terkena dampaknya.
"Negosiasi sedang berlangsung di berbagai tingkatan untuk pembukaan kembali," kata Susan Nsibirwa, direktur pelaksana NMG di Uganda, yang dikutip Reuters.
Tindakan Jenderal Kainerugaba memicu respons keras dari Jim Risch, Ketua Komite Hubungan Luar Negeri Senat Amerika Serikat (AS). Risch mendesak Washington untuk meninjau kembali hubungan keamanannya dengan Uganda, menambahkan bahwa serangan Kainerugaba terhadap kebebasan berbicara, termasuk penutupan rumah media utama, membuat dia dan militer Uganda menjadi "mitra yang tidak layak".
Kainerugaba—jenderal yang membuat heboh belum lama ini karena membela Israel dan sesumbar akan mengerahkan tentara Uganda melawan Iran—tidak memberikan alasan spesifik atas penutupan media.
Dia hanya menulis di X: "Saya tidak percaya pada pers yang bebas. Pers harus dipandu oleh kader-kader revolusi."
Kelompok HAM Amnesty International telah mendesak pemerintah Uganda untuk segera mengakhiri penindasan terhadap aktivis dan mengizinkan media untuk beroperasi secara bebas. Desakan ini sebagai respons setelah Jenderal Kainerugaba memerintahkan penutupan perusahaan media independen Nation Media Group (NMG).
Baca Juga: Memalak Rp17 Triliun dan Wanita Tercantik Turki sebagai Istri, Siapa Sosok Jenderal Uganda Ini?
Kainerugaba dikenal karena mengancam para kritikus pemerintah, khususnya para pemimpin oposisi. Serangannya terhadap pers adalah eskalasi terbaru. Beberapa tokoh oposisi, termasuk Kizza Besigye, ditahan atas tuduhan yang menurut kelompok HAM dan aktivis bermotivasi politik.
Pada 28 Juni, tentara mengepung fasilitas penyiaran NTV, sebuah saluran yang dimiliki oleh NMG. Militer menghentikan operasi penyiaran di NTV dan Spark TV. Surat kabar Daily Monitor dan The East African, serta stasiun radio, juga terkena dampaknya.
"Negosiasi sedang berlangsung di berbagai tingkatan untuk pembukaan kembali," kata Susan Nsibirwa, direktur pelaksana NMG di Uganda, yang dikutip Reuters.
Tindakan Jenderal Kainerugaba memicu respons keras dari Jim Risch, Ketua Komite Hubungan Luar Negeri Senat Amerika Serikat (AS). Risch mendesak Washington untuk meninjau kembali hubungan keamanannya dengan Uganda, menambahkan bahwa serangan Kainerugaba terhadap kebebasan berbicara, termasuk penutupan rumah media utama, membuat dia dan militer Uganda menjadi "mitra yang tidak layak".
Kainerugaba—jenderal yang membuat heboh belum lama ini karena membela Israel dan sesumbar akan mengerahkan tentara Uganda melawan Iran—tidak memberikan alasan spesifik atas penutupan media.
Dia hanya menulis di X: "Saya tidak percaya pada pers yang bebas. Pers harus dipandu oleh kader-kader revolusi."
Lihat Juga :
