Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Lawan Pengaruh China, Palau Desak AS Bangun Pangkalan Militer di Wilayahnya
loading...
Pemandangan Palau Rock Islands dari Palau Central Hotel di Koror, Palau, 5 Agustus 2018. Foto/REUTERS/Farah Master
A
A
A
KOROR - Palau, negara kecil di Pasifik, telah mendesak militer Amerika Serikat (AS) untuk membangun pangkalan di wilayahnya untuk melawan pengaruh China yang semakin besar.
Menteri Pertahanan AS Mark Esper mengunjungi negara pulau itu pekan lalu dan menuduh Beijing melakukan aktivitas destabilisasi yang sedang berlangsung di Pasifik.
Presiden Palau Tommy Remengesau kemudian mengatakan kepada Esper bahwa militer AS boleh membangun fasilitas di negaranya. Palau merupakan negara kepulauan yang berjarak sekitar 1.500 km di timur Filipina. (Baca: Pentagon: China Lirik Indonesia untuk Jadi Pangkalan Militernya )
Remengesau selanjutnya menyurati Esper yang berisi desakan agar Amerika membangun pangkalan militer di Palau. "Permintaan Palau kepada militer AS tetap sederhana—bangun fasilitas penggunaan bersama, lalu datang dan gunakan secara teratur," katanya dalam sebuah surat kepada bos Pentagon tersebut yang dirilis kantornya, seperti dikutip AFP, Jumat (4/9/2020).
Surat itu mengatakan negara berpenduduk 22.000 jiwa itu terbuka untuk menampung pangkalan-pangkalan darat, fasilitas pelabuhan dan lapangan udara untuk militer AS.
Remengesau juga menyarankan kehadiran Penjaga Pantai AS di Palau untuk membantu patroli cagar lautnya yang luas, yang mencakup wilayah lautan seukuran Spanyol dan sulit untuk dipantau oleh negara kecil itu.
Meskipun Palau adalah negara merdeka, ia tidak memiliki militer dan AS bertanggung jawab atas pertahanannya di bawah perjanjian dengan Washington yang disebut Compact of Free Association. (Baca: Media China Sentil Indonesia karena Menentang Klaim China di Laut China Selatan )
Berdasarkan kesepakatan tersebut, militer AS memiliki akses ke pulau-pulau tersebut, meskipun saat ini tidak ada pasukan yang ditempatkan secara permanen di sana.
"Kita harus menggunakan mekanisme Perjanjian untuk menetapkan kehadiran militer AS secara reguler di Palau," kata Remengesau.
"Hak militer AS untuk membangun situs pertahanan di Republik Palau kurang dimanfaatkan selama durasi Perjanjian."
Menteri Pertahanan AS Mark Esper mengunjungi negara pulau itu pekan lalu dan menuduh Beijing melakukan aktivitas destabilisasi yang sedang berlangsung di Pasifik.
Presiden Palau Tommy Remengesau kemudian mengatakan kepada Esper bahwa militer AS boleh membangun fasilitas di negaranya. Palau merupakan negara kepulauan yang berjarak sekitar 1.500 km di timur Filipina. (Baca: Pentagon: China Lirik Indonesia untuk Jadi Pangkalan Militernya )
Remengesau selanjutnya menyurati Esper yang berisi desakan agar Amerika membangun pangkalan militer di Palau. "Permintaan Palau kepada militer AS tetap sederhana—bangun fasilitas penggunaan bersama, lalu datang dan gunakan secara teratur," katanya dalam sebuah surat kepada bos Pentagon tersebut yang dirilis kantornya, seperti dikutip AFP, Jumat (4/9/2020).
Surat itu mengatakan negara berpenduduk 22.000 jiwa itu terbuka untuk menampung pangkalan-pangkalan darat, fasilitas pelabuhan dan lapangan udara untuk militer AS.
Remengesau juga menyarankan kehadiran Penjaga Pantai AS di Palau untuk membantu patroli cagar lautnya yang luas, yang mencakup wilayah lautan seukuran Spanyol dan sulit untuk dipantau oleh negara kecil itu.
Meskipun Palau adalah negara merdeka, ia tidak memiliki militer dan AS bertanggung jawab atas pertahanannya di bawah perjanjian dengan Washington yang disebut Compact of Free Association. (Baca: Media China Sentil Indonesia karena Menentang Klaim China di Laut China Selatan )
Berdasarkan kesepakatan tersebut, militer AS memiliki akses ke pulau-pulau tersebut, meskipun saat ini tidak ada pasukan yang ditempatkan secara permanen di sana.
"Kita harus menggunakan mekanisme Perjanjian untuk menetapkan kehadiran militer AS secara reguler di Palau," kata Remengesau.
"Hak militer AS untuk membangun situs pertahanan di Republik Palau kurang dimanfaatkan selama durasi Perjanjian."
Explore More