Perdagangan Pengantin Kian Marak, China Dituding Tutup Mata

JAKARTA - Meningkatnya ketidakseimbangan gender dan populasi yang menua dengan cepat di China telah memperburuk masalah perdagangan pengantin dari wilayah Asia, khususnya negara-negara dengan tingkat perekonomian lemah.

Salah satu jenis Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) itu kini tidak hanya terbatas dari negara-negara di Asia Tenggara, tapi juga Asia Selatan seperti Nepal, Pakistan dan Bangladesh, dengan Korea Utara tetap menjadi sumber perdagangan manusia terbesar untuk pernikahan dan perbudakan seksual.

Mengutip dari editorial kantor berita Nepal Pana, Selasa (28/1/2025), Myanmar, Vietnam, dan Kamboja telah menjadi tujuan utama para pelaku TPPO asal China sejak dua dekade terakhir.

Sekarang, ada laporan terbaru mengenai perdagangan pengantin dari Nepal, Korea Utara, dan Pakistan, kata Visalaakshi Annamalai, seorang peneliti di Model International Mobility Convention yang berbasis di New York, Amerika Serikat.

Baca Juga: Tangani Puluhan WNI Korban Pengantin Pesanan, KBRI Lobi China

Salah satu kasus tersebut telah membuat Bangladesh khawatir belakangan ini. Pernikahan paksa atau perjodohan dengan pria China melalui tipu daya, yang sering berakhir dengan perbudakan seksual, telah mengalami peningkatan tajam sejak 2016.

“Kisah penipuan adalah hal biasa. Agen, calo, atau pelaku perdagangan manusia dapat menjanjikan pekerjaan kepada perempuan seperti pekerjaan di bidang pertanian atau industri jasa di China. Tetapi sering kali para pelaku kemudian menjual perempuan tersebut ke perbudakan seksual,” kata Annamalai.

Lonjakan Perdagangan Pengantin

Pada 2024, seorang perempuan di Bangladesh dipaksa menikahkan putrinya dengan seorang pria China bernama Cui Po Wei dengan dalih bahwa pria tersebut beragama Islam, menetap di negara tersebut, dan bekerja di kota Gazipur. Namun, sang pengantin perempuan ternyata dikirim ke rumah bordil di China. Selanjutnya, sang ibu mengajukan pengaduan terhadap suami dan mereka yang terlibat dalam pengaturan pernikahan tersebut.

Baca Juga: Dominasi China dan Gejolak Geopolitik dalam Eksplorasi Mineral Laut Dalam

“Para terdakwa adalah pedagang manusia terorganisir yang memanfaatkan ketidakberdayaan kami, dan menjual putri saya ke China untuk eksploitasi seksual dan prostitusi paksa,” katanya dalam pengaduan tersebut.

Kedutaan Besar China tidak mau terlibat dalam masalah itu dengan mengatakan bahwa mereka tidak menerima pemberitahuan resmi apa pun dari Bangladesh. Beberapa tahun lalu, otoritas Nepal menangkap empat pria China yang memperdagangkan lima perempuan Nepal ke China.

Pakistan mengalami lonjakan perdagangan pengantin perempuan karena jumlah warga China meningkat di negara itu untuk pelaksanaan Koridor Ekonomi China-Pakistan (CPEC).

Beberapa tahun lalu, lebih dari 600 gadis Pakistan yang miskin dijual kepada pria China, menurut penyelidikan federal. Para perempuan ini menjadi sasaran pelecehan, kehamilan paksa, dan pelacuran paksa.

Namun, Islamabad tidak mengambil tindakan apa pun. "Pemerintah secara mengkhawatirkan mengabaikan mereka, karena khawatir penyelidikan akan merusak hubungannya dengan China,” kata Marcus Andreopoulos, seorang peneliti senior di Asia-Pacific Foundation.

"Di masa lalu, ada hubungan antara pelaku jahat yang terlibat dalam perdagangan manusia dan lembaga negara Pakistan lainnya,” sambung dia.

Kecaman Amerika Serikat

Puluhan ribu perempuan diperdagangkan dari Korea Utara ke China untuk dinikahkan dan dijadikan budak seks. Perempuan bernama Lee Yum yang mencoba membelot dari Korea Utara telah dijual kepada operator rumah bordil oleh makelar yang bekerja dengannya.

"Ketika saya mengetahuinya, saya merasa sangat terhina," kata Lee.

“Saya mulai menangis dan meminta untuk pergi, tetapi bos saya mengatakan bahwa dia telah membayar saya dengan harga yang sangat mahal dan sekarang saya berutang kepadanya.”

Laporan Perdagangan Manusia 2024 yang dirilis Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan bahwa pemerintah dan pengadilan Beijing gagal mengadili para pelaku perdagangan manusia dan menghukum mereka.

“Selama tujuh tahun berturut-turut, pemerintah tidak melaporkan data penegakan hukum yang lengkap, juga tidak melaporkan adanya identifikasi korban perdagangan manusia atau merujuk mereka ke layanan perlindungan,” demikian bunyi laporan Departemen Luar Negeri AS.

Annamalai menyoroti kelalaian birokrasi dan korupsi di China yang menghambat upaya membendung perdagangan pengantin.

“Di wilayah pedalaman, otoritas China juga dilaporkan telah menolak permohonan para perempuan yang diperdagangkan, menahan mereka selama berbulan-bulan, memulangkan mereka tanpa anak-anak mereka, dan dalam beberapa kasus mengembalikan mereka kepada suami mereka dengan imbalan suap,” ungkapnya.

Laporan Departemen Luar Negeri AS juga mengecam pemerintah China karena tidak melakukan upaya yang cukup untuk mencegah perdagangan manusia.

“Pemerintah tidak melakukan upaya untuk mengidentifikasi atau merujuk korban perdagangan manusia di antara populasi migran Korea Utara yang sangat rentan di RRC, dan tidak pula menyediakan alternatif hukum bagi korban perdagangan manusia Korea Utara yang diduga sebagai korban pemulangan,” tutur Departemen Luar Negeri AS.