6 Fakta Pemberlakuan Status Darurat Militer yang Berlaku 6 Jam di Korea Selatan

SEOUL - Korea Selatan terguncang setelah enam jam yang penuh gejolak saat presiden negara itu mengumumkan darurat militer tetapi terpaksa mencabutnya di tengah kecaman yang meluas, yang menyebabkan kekacauan dan ketidakpastian dalam lanskap politik negara itu.

Kisah ini mulai terungkap Selasa malam saat sebagian besar warga Korea Selatan bersiap untuk tidur – yang mendorong anggota parlemen yang marah untuk memaksa masuk melewati tentara ke parlemen untuk mencabut keputusan tersebut, karena para pengunjuk rasa menuntut pencopotan Presiden Yoon Suk-yeol dan tidak ada jalan kembali ke masa lalu otoriter yang menyakitkan di negara itu.

Menjelang fajar, presiden telah menyerah – setuju untuk mencabut darurat militer.

Namun, masih ada pertanyaan seputar masa depan kepresidenan Yoon, pemerintahan partainya, dan apa yang akan terjadi selanjutnya di salah satu negara dengan ekonomi terpenting di dunia dan sekutu utama Amerika Serikat.

6 Fakta Pemberlakuan Status Darurat Militer yang Berlaku 6 Jam di Korea Selatan

1. Menuding Oposisi Bersimpati kepada Korea Utara

Yoon mengumumkan darurat militer sekitar pukul 10.30 malam waktu setempat pada hari Selasa dalam pidato TV larut malam yang tidak diumumkan, menuduh partai oposisi utama negara itu bersimpati dengan Korea Utara dan melakukan kegiatan "anti-negara".

Ia juga mengutip mosi dari Partai Demokrat oposisi, yang memiliki mayoritas di parlemen, untuk memakzulkan jaksa penuntut utama dan menolak usulan anggaran pemerintah.

Darurat militer mengacu pada pemberian kekuasaan sementara militer selama keadaan darurat, yang secara konstitusional dapat dideklarasikan oleh presiden. Namun, pengumuman itu mengejutkan, mengirimkan gelombang kejut ke seluruh negara demokrasi dan memicu pertikaian politik larut malam yang mencengangkan.

Di negara dengan tradisi kebebasan berbicara kontemporer yang kuat, dekrit militer Yoon melarang semua kegiatan politik, termasuk protes, unjuk rasa, dan tindakan oleh partai politik, menurut kantor berita Yonhap. Dekrit itu juga melarang "menolak demokrasi bebas atau mencoba melakukan subversi," dan "memanipulasi opini publik." Pada akhirnya, dekrit itu hanya bertahan beberapa jam.

Orang-orang berkumpul di depan Majelis Nasional pada dini hari tanggal 4 Desember di Seoul, Korea Selatan, setelah Presiden Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer.

Anggota parlemen berbondong-bondong ke parlemen, menerobos tentara yang telah dikerahkan untuk menjaga gedung tetap tertutup. Dalam pertemuan darurat luar biasa larut malam, mereka yang hadir memberikan suara bulat untuk memblokir dekrit tersebut, sebuah suara yang secara hukum harus dipatuhi oleh presiden. Blok politik negara itu bersatu untuk menentang dekrit Yoon – termasuk anggota partainya sendiri, dengan ketua partai meminta maaf kepada publik dan menuntut penjelasan dari presiden.

Pada pukul 4:30 pagi, Yoon mengumumkan bahwa ia akan mematuhi dan mencabut perintah darurat militer, dengan mengatakan bahwa ia telah menarik pasukan yang dikerahkan sebelumnya pada malam itu. Namun, ia kembali menuduh bahwa partai oposisi menggagalkan langkah-langkah pemerintahnya, mendesak para anggota parlemen untuk menghentikan "manipulasi legislatif" mereka.

Kabinet Yoon memberikan suara untuk mencabut dekrit tersebut segera setelahnya.

2. Memicu Kelumpuhan Politik

Melansir CNN, Korea Selatan telah mengalami kebuntuan politik yang pahit selama berbulan-bulan, dengan partai-partai oposisi liberal negara itu memenangkan mayoritas parlemen pada bulan April. Pemilu tersebut secara luas dipandang sebagai referendum bagi Yoon, yang popularitasnya telah anjlok karena sejumlah skandal dan kontroversi sejak ia menjabat pada tahun 2022.

Yoon, seorang konservatif, telah berselisih dengan oposisi terkait banyak kebijakannya yang memerlukan undang-undang, sehingga mencegahnya untuk menepati janji kampanye untuk memotong pajak dan melonggarkan peraturan bisnis.

Ia juga semakin frustrasi dengan upaya oposisi untuk memakzulkan tokoh-tokoh pemerintah, beberapa di antaranya telah ia tunjuk – termasuk ketua pengawas penyiaran, ketua auditor negara, dan beberapa jaksa tinggi, menurut Yonhap.

Para jaksa khususnya merupakan titik lemah bagi Yoon. Anggota parlemen oposisi berpendapat bahwa mereka gagal mendakwa istri Yoon, ibu negara – yang telah terlibat dalam skandal dan tuduhan manipulasi saham.

3. Memicu Kemarahan dan Kebingungan di Korea Selatan

Kemarahan, keterkejutan, dan kebingungan melanda negara – dan dunia – segera setelah keputusan tersebut.

Selasa malam, warga di ibu kota Seoul bergegas untuk berkumpul dengan anggota keluarga mereka, sementara yang lain berkumpul di depan gedung parlemen, di mana penegak hukum mengatakan kepada beberapa orang bahwa mereka dapat ditangkap tanpa surat perintah.

Banyak pengunjuk rasa membawa tanda dan bendera yang menyerukan pemakzulan Yoon.

4. AS Ikut Khawatir

AS menyuarakan "kekhawatiran besar" setelah Yoon mengumumkan darurat militer, dan menyatakan lega setelah ia mencabut dekrit tersebut – dengan mengatakan demokrasi adalah inti dari aliansi AS-Korea Selatan.

Kedua negara memiliki perjanjian pertahanan bersama yang telah berlangsung selama beberapa dekade, yang berarti keduanya harus saling membantu jika mereka diserang.

Instalasi militer utama AS tersebar di Korea Selatan, dan ada hampir 30.000 tentara Amerika yang ditempatkan di negara tersebut.

Kamp Humphreys milik Angkatan Darat AS adalah instalasi militer Amerika terbesar di luar AS, dengan populasi lebih dari 41.000 anggota angkatan bersenjata AS, pekerja sipil, kontraktor, dan anggota keluarga.

Bersama Jepang dan Filipina, yang juga memiliki perjanjian pertahanan bersama dengan AS, Korea Selatan merupakan bagian dari tiga mitra regional yang telah membantu memperkuat kekuatan Amerika di Asia dan Pasifik selama beberapa dekade.

Para pendukung berpendapat bahwa kehadiran pasukan AS yang signifikan di Semenanjung Korea sangat penting untuk mencegah potensi serangan dari Korea Utara karena rezim Kim Jong Un terus membangun persenjataan nuklirnya, dan sebagai cara untuk memperkuat kehadiran AS di kawasan tersebut guna melawan agresi Tiongkok.

Korea Utara juga telah menjadi pemain kunci dalam invasi Rusia ke Ukraina dengan mengirimkan pasukan untuk membantu memerangi pasukan Moskow, membawa kekuatan Asia yang terisolasi ke dalam konflik terbesar di Eropa sejak Perang Dunia Kedua.

5. Terjadi Pengunduran Massal di Kantor Kepresidenan

Ada banyak hal yang masih belum pasti – termasuk apa yang akan terjadi pada presiden dan para pemimpin tinggi lainnya.

Kepala staf Yoon dan lebih dari 10 sekretaris senior presiden telah mengajukan pengunduran diri mereka, menurut kantor presiden.

Partai oposisi utama mengatakan akan memulai proses pemakzulan jika Yoon tidak segera mengundurkan diri, menyebut tindakannya tidak konstitusional.

Kepala partai Yoon sendiri juga menyerukan pencopotan menteri pertahanan karena merekomendasikan darurat militer.

Serikat pekerja terbesar di Korea Selatan juga mengatakan pada hari Rabu bahwa para anggotanya akan melakukan pemogokan umum tanpa batas waktu hingga Yoon mengundurkan diri.

Hingga Rabu pagi, masih ada banyak polisi di gedung parlemen. Yoon menunda pertemuan publik pertamanya yang dijadwalkan pagi itu, Yonhap melaporkan.

Ini bukan pertama kalinya dia menghadapi seruan untuk pemakzulan – dengan protes rutin yang menyerukan pengunduran dirinya, dan petisi yang menerima ratusan ribu tanda tangan, Reuters melaporkan.

6. Mencoreng Sejarah Demokrasi di Korea Selatan

Apakah ini tidak biasa bagi Korea Selatan? Ya – terutama mengingat perjuangan panjang dan menyakitkan negara itu menuju demokrasi setelah puluhan tahun di bawah pemerintahan otoriter.

Korea Selatan telah menjadi negara demokrasi yang dinamis sejak tahun 1980-an, dengan protes rutin, kebebasan berbicara, pemilihan umum yang adil, dan peralihan kekuasaan secara damai. Situasi politik dalam negeri telah lama terpecah-pecah, dengan presiden dari kedua kubu politik sering menghadapi tuntutan hukum saat menjabat maupun tidak.

Darurat militer tidak pernah terdengar di era demokrasi modern, yang telah membuat Korea Selatan menjadi eksportir utama dan pusat budaya, sebagian berkat popularitas global K-pop dan K-drama yang sangat besar.

Namun, Korea Selatan memiliki masa lalu politik yang kelam. Selama sebagian besar Perang Dingin, negara itu mengalami serangkaian pemimpin yang kuat dan penguasa militer, yang mengumumkan darurat militer beberapa kali – terkadang dalam upaya untuk mempertahankan kekuasaan di tengah meningkatnya ketidakpuasan publik.

Pada saat itu, protes dapat dengan mudah berubah menjadi mematikan, dengan militer dikerahkan untuk menindak mereka yang melawan.

Terakhir kali presiden Korea Selatan memberlakukan darurat militer adalah pada tahun 1980, selama pemberontakan nasional yang dipimpin oleh mahasiswa dan serikat buruh. Baru pada tahun 1988 Korea Selatan memilih presiden melalui pemilihan umum yang bebas dan langsung.

Itulah sebabnya para pengunjuk rasa pada hari Selasa dan Rabu membawa plakat dan meneriakkan slogan-slogan yang bersumpah untuk tidak pernah kembali ke pemerintahan diktator, yang kenangannya masih segar dalam ingatan banyak orang.