Ketua Partai Berkuasa Desak Presiden Korsel Yoon Pecat Menteri Pertahanan
loading...
Presiden Korsel Yoon Suk-yeol. Foto/anadolu
A
A
A
SEOUL - Ketua Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa meminta Presiden Yoon Suk-yeol memecat menteri pertahanannya karena merekomendasikan penerapan darurat militer.
Han Dong-hoon mengatakan semua pejabat yang terlibat dalam krisis politik tadi malam, termasuk Menteri Pertahanan Nasional Kim Yong-hyun, harus bertanggung jawab dan menghadapi konsekuensi serius.
"Sebagai partai yang berkuasa, kami sangat meminta maaf kepada publik atas situasi yang menyedihkan ini," ujar Han seperti dikutip surat kabar The Korea Herald.
Dia menjelaskan, "Kami akan melakukan bagian kami sebagai partai yang berkuasa untuk meminimalkan kerusakan ekonomi dan diplomatik. Kami berkomitmen mengungkap detail lengkap tentang bagaimana situasi ini muncul dan mengambil tindakan yang diperlukan."
Yoon juga dianggap gegabah dalam memperhitungkan langkah politiknya di tengah perpecahan dalam pemerintahan.
"Kesalahan perhitungan Presiden Yoon Suk-yeol mengungkapkan kedalaman krisis pemerintahannya dan keputusasaan untuk menangani kekacauan politik di dalam partainya sendiri," tulis Darcie Draudt-Véjares, peneliti di Program Asia Carnegie Endowment for International Peace.
Draudt-Véjares mencatat Yoon menghadapi pertentangan tidak hanya dari luar partainya tetapi juga dari dalam, termasuk dari ketua partainya sendiri Han Dong-hoo, di tengah meningkatnya jumlah skandal.
“Upaya untuk mengesampingkan lembaga demokrasi ini menunjukkan adanya tindakan yang melampaui batas atau dorongan yang sangat tidak demokratis,” ujar Draudt-Véjares, membandingkan tindakan Yoon dengan tindakan kediktatoran militer Korea Selatan yang memerintah negara tersebut dari tahun 1961 hingga 1987.
Namun, Draudt-Véjares mengatakan pencabutan perintah darurat militer yang cepat dan tiga dekade terakhir telah menunjukkan warga Korea Selatan tidak akan menoleransi kemunduran demokrasi, bahkan jika para pemimpinnya dari Yoon hingga Presiden Park Geun-hye yang digulingkan mengecewakan mereka.
Han Dong-hoon mengatakan semua pejabat yang terlibat dalam krisis politik tadi malam, termasuk Menteri Pertahanan Nasional Kim Yong-hyun, harus bertanggung jawab dan menghadapi konsekuensi serius.
"Sebagai partai yang berkuasa, kami sangat meminta maaf kepada publik atas situasi yang menyedihkan ini," ujar Han seperti dikutip surat kabar The Korea Herald.
Dia menjelaskan, "Kami akan melakukan bagian kami sebagai partai yang berkuasa untuk meminimalkan kerusakan ekonomi dan diplomatik. Kami berkomitmen mengungkap detail lengkap tentang bagaimana situasi ini muncul dan mengambil tindakan yang diperlukan."
Yoon juga dianggap gegabah dalam memperhitungkan langkah politiknya di tengah perpecahan dalam pemerintahan.
"Kesalahan perhitungan Presiden Yoon Suk-yeol mengungkapkan kedalaman krisis pemerintahannya dan keputusasaan untuk menangani kekacauan politik di dalam partainya sendiri," tulis Darcie Draudt-Véjares, peneliti di Program Asia Carnegie Endowment for International Peace.
Draudt-Véjares mencatat Yoon menghadapi pertentangan tidak hanya dari luar partainya tetapi juga dari dalam, termasuk dari ketua partainya sendiri Han Dong-hoo, di tengah meningkatnya jumlah skandal.
“Upaya untuk mengesampingkan lembaga demokrasi ini menunjukkan adanya tindakan yang melampaui batas atau dorongan yang sangat tidak demokratis,” ujar Draudt-Véjares, membandingkan tindakan Yoon dengan tindakan kediktatoran militer Korea Selatan yang memerintah negara tersebut dari tahun 1961 hingga 1987.
Namun, Draudt-Véjares mengatakan pencabutan perintah darurat militer yang cepat dan tiga dekade terakhir telah menunjukkan warga Korea Selatan tidak akan menoleransi kemunduran demokrasi, bahkan jika para pemimpinnya dari Yoon hingga Presiden Park Geun-hye yang digulingkan mengecewakan mereka.
(sya)
Lihat Juga :
