6 Fakta Pemberlakuan Status Darurat Militer yang Berlaku 6 Jam di Korea Selatan

Bersama Jepang dan Filipina, yang juga memiliki perjanjian pertahanan bersama dengan AS, Korea Selatan merupakan bagian dari tiga mitra regional yang telah membantu memperkuat kekuatan Amerika di Asia dan Pasifik selama beberapa dekade.

Para pendukung berpendapat bahwa kehadiran pasukan AS yang signifikan di Semenanjung Korea sangat penting untuk mencegah potensi serangan dari Korea Utara karena rezim Kim Jong Un terus membangun persenjataan nuklirnya, dan sebagai cara untuk memperkuat kehadiran AS di kawasan tersebut guna melawan agresi Tiongkok.

Korea Utara juga telah menjadi pemain kunci dalam invasi Rusia ke Ukraina dengan mengirimkan pasukan untuk membantu memerangi pasukan Moskow, membawa kekuatan Asia yang terisolasi ke dalam konflik terbesar di Eropa sejak Perang Dunia Kedua.

5. Terjadi Pengunduran Massal di Kantor Kepresidenan

Ada banyak hal yang masih belum pasti – termasuk apa yang akan terjadi pada presiden dan para pemimpin tinggi lainnya.

Kepala staf Yoon dan lebih dari 10 sekretaris senior presiden telah mengajukan pengunduran diri mereka, menurut kantor presiden.

Partai oposisi utama mengatakan akan memulai proses pemakzulan jika Yoon tidak segera mengundurkan diri, menyebut tindakannya tidak konstitusional.

Kepala partai Yoon sendiri juga menyerukan pencopotan menteri pertahanan karena merekomendasikan darurat militer.

Serikat pekerja terbesar di Korea Selatan juga mengatakan pada hari Rabu bahwa para anggotanya akan melakukan pemogokan umum tanpa batas waktu hingga Yoon mengundurkan diri.

Hingga Rabu pagi, masih ada banyak polisi di gedung parlemen. Yoon menunda pertemuan publik pertamanya yang dijadwalkan pagi itu, Yonhap melaporkan.

Ini bukan pertama kalinya dia menghadapi seruan untuk pemakzulan – dengan protes rutin yang menyerukan pengunduran dirinya, dan petisi yang menerima ratusan ribu tanda tangan, Reuters melaporkan.

6. Mencoreng Sejarah Demokrasi di Korea Selatan

Apakah ini tidak biasa bagi Korea Selatan? Ya – terutama mengingat perjuangan panjang dan menyakitkan negara itu menuju demokrasi setelah puluhan tahun di bawah pemerintahan otoriter.

Korea Selatan telah menjadi negara demokrasi yang dinamis sejak tahun 1980-an, dengan protes rutin, kebebasan berbicara, pemilihan umum yang adil, dan peralihan kekuasaan secara damai. Situasi politik dalam negeri telah lama terpecah-pecah, dengan presiden dari kedua kubu politik sering menghadapi tuntutan hukum saat menjabat maupun tidak.