Korut Didesak Hentikan Semua Aktivitas Kejahatan Siber
loading...
A
A
A
Menurutnya, bahkan ada hukuman mati bagi warga yang mencoba mengakses konten budaya Korea. "Kuncinya adalah meningkatkan akses informasi bagi warga Korea Utara agar dapat menciptakan retakan pada sistem represif Korut ini," ujar Chun Ha Ram.
IPCNKR juga menyatakan keprihatinan yang mendalam atas pelanggaran serius terhadap hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya rakyat Korea Utara yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan oleh pemerintah Korea Utara.
Mereka mendesak Pemerintah Korea Utara menghormati hak asasi manusia yang universal dan kebebasan mendasar rakyat Korea Utara, serta memastikan akuntabilitas, pemulihan, dan jaminan untuk tidak terulangnya pelanggaran.
Di tengah memburuknya masalah hak asasi manusia di Korea Utara, diperlukan dukungan langsung agar masyarakat Korea Utara dapat menuntut jaminan hak asasi manusia mereka sendiri, sehingga masalah HAM tersebut dapat terselesaikan.
Direktur Good Farmers Research Institute, Cho Chung-hee mengajak semua pihak mengubah cara berpikir terkait penyelesaian masalah hak asasi manusia di Korea Utara.
Menurut dia, solusi hak asasi manusia di Korea Utara dapat dimulai dengan mendorong masyarakatnya, yang menjadi korban rezim saat ini, untuk menyuarakan hak-hak mereka sendiri.
Direktur Cho, salah satu presenter dalam acara tersebut, adalah mantan pejabat kedokteran hewan dan ahli pertanian di Korea Utara yang membelot pada tahun 2011.
Untuk mewujudkan hal ini, Direktur Cho mengatakan kondisi ekonomi warga Korea Utara perlu ditingkatkan melalui kerja sama dan pertukaran pembangunan.
"Masalah hak asasi manusia hanya bisa dibicarakan jika fondasi ekonomi mereka cukup kuat untuk menuntut peningkatan kualitas hidup," ujar dia dalam sidang.
Jerome Sauvage, mantan Kepala Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) di Pyongyang, menyatakan perubahan di Korea Utara hanya bisa terjadi dari masyarakatnya sendiri dengan memperkuat kemampuan mereka.
IPCNKR juga menyatakan keprihatinan yang mendalam atas pelanggaran serius terhadap hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya rakyat Korea Utara yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan oleh pemerintah Korea Utara.
Mereka mendesak Pemerintah Korea Utara menghormati hak asasi manusia yang universal dan kebebasan mendasar rakyat Korea Utara, serta memastikan akuntabilitas, pemulihan, dan jaminan untuk tidak terulangnya pelanggaran.
Dorong Peningkatan Kualitas Hidup
Di tengah memburuknya masalah hak asasi manusia di Korea Utara, diperlukan dukungan langsung agar masyarakat Korea Utara dapat menuntut jaminan hak asasi manusia mereka sendiri, sehingga masalah HAM tersebut dapat terselesaikan.
Direktur Good Farmers Research Institute, Cho Chung-hee mengajak semua pihak mengubah cara berpikir terkait penyelesaian masalah hak asasi manusia di Korea Utara.
Menurut dia, solusi hak asasi manusia di Korea Utara dapat dimulai dengan mendorong masyarakatnya, yang menjadi korban rezim saat ini, untuk menyuarakan hak-hak mereka sendiri.
Direktur Cho, salah satu presenter dalam acara tersebut, adalah mantan pejabat kedokteran hewan dan ahli pertanian di Korea Utara yang membelot pada tahun 2011.
Untuk mewujudkan hal ini, Direktur Cho mengatakan kondisi ekonomi warga Korea Utara perlu ditingkatkan melalui kerja sama dan pertukaran pembangunan.
"Masalah hak asasi manusia hanya bisa dibicarakan jika fondasi ekonomi mereka cukup kuat untuk menuntut peningkatan kualitas hidup," ujar dia dalam sidang.
Jerome Sauvage, mantan Kepala Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) di Pyongyang, menyatakan perubahan di Korea Utara hanya bisa terjadi dari masyarakatnya sendiri dengan memperkuat kemampuan mereka.
Explore More