Swiss Tak Akan Lagi jadi Negara Netral, Berikut 4 Alasannya

MOSKOW - Sudah saatnya bagi Swiss , yang telah bersikap netral sejak 1515, untuk mendefinisikan ulang status non-bloknya, demikian kata sekelompok pakar Swiss, dalam sebuah laporan yang dipesan oleh kementerian pertahanan di Bern.

Sebagai tanggapan, para kritikus menuduh panel di balik makalah tersebut bias dan bersikeras bahwa netralitas selamanya diabadikan dalam konstitusi negara tersebut.

Komite studi, yang dibentuk setahun lalu, mempresentasikan sebuah makalah dengan 100 rekomendasi tentang cara meningkatkan keamanan negara Alpen tersebut.

Swiss Tak Akan Lagi jadi Negara Netral, Berikut 4 Alasannya

1. Fungsi Keamanan Lebih Fleksibel

Foto/AP

“Kebijakan netralitas perlu direvisi, lebih difokuskan pada fungsi keamanannya dan diterapkan secara lebih fleksibel,” saran anggota panel, yang disebut-sebut mencakup politisi, ekonom, dan ilmuwan yang mewakili berbagai kelompok usia dan wilayah, dalam laporan tersebut, dilansir RT.

2. Memperkuat Kerja Sama dengan NATO

Rekomendasi utama lainnya di dalamnya adalah bahwa “kerja sama Swiss dengan NATO dan UE harus terus diperdalam dengan tujuan untuk mencapai kemampuan pertahanan bersama dan menjadi kerja sama pertahanan yang sejati.”

3. Meningkatkan Anggaran Pertahanan

Foto/AP

Di antara hal-hal lain, komisi tersebut mendesak agar anggaran pertahanan negara ditingkatkan dari 0,75% PDB menjadi 1% pada tahun 2030.

Komisi tersebut juga mengatakan bahwa mayoritas anggota panel mendukung pencabutan larangan tahun 1998 atas ekspor ulang senjata ke negara-negara yang sedang berperang. Undang-undang ini sebelumnya menyebabkan komplikasi bagi negara-negara UE yang ingin memasok Kiev dalam konfliknya dengan Moskow dengan senjata yang mengandung komponen buatan Swiss.

4. Perang Rusia dan Ukraina

Perubahan pada kebijakan netralitas Swiss diperlukan karena "kemunduran tajam dalam situasi di Eropa, yang ditandai oleh politik kekuasaan, wilayah krisis yang semakin tidak stabil, dan, yang terpenting, perang agresi Rusia terhadap Ukraina," klaim makalah tersebut.

Rekomendasi oleh komisi tersebut akan diperhitungkan selama pengerjaan kebijakan keamanan baru Swiss, yang akan diluncurkan pada tahun 2025.

Makalah kelompok ahli tersebut telah menimbulkan kontroversi bahkan sebelum diterbitkan, dengan para kritikus mengklaim bahwa kepala Departemen Pertahanan Federal, Perlindungan Sipil, dan Olahraga (DDPS), Viola Amherd, telah dengan sengaja membentuk panel tersebut dengan menggunakan para ahli yang menentang netralitas.

Partai oposisi Partai Rakyat Swiss (SVP) kembali mengecam laporan tersebut, dengan mengatakan bahwa komisi yang "berpihak secara politis" di baliknya telah menunjukkan "pengabaian terhadap netralitas abadi yang dijamin oleh konstitusi negara kita."

"Sudah menjadi rahasia umum bahwa... Amherd ingin menghancurkan netralitas Swiss dan menyerahkan dirinya ke tangan NATO dan UE," bunyi pernyataan SVP.

Meskipun bukan anggota UE atau NATO, Swiss telah bergabung dengan hampir semua sanksi Barat yang dijatuhkan kepada Rusia terkait konflik Ukraina dan telah membekukan aset Moskow senilai miliaran dolar. Pada awal 2024, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov mengatakan bahwa, karena hal ini, Moskow tidak lagi menganggap Swiss sebagai negara netral.

Pada bulan Juni, otoritas Swiss menjadi tuan rumah konferensi perdamaian Ukraina, yang tidak mengundang Rusia. Moskow menggambarkan pertemuan puncak tersebut, yang hanya berfokus pada proposal Kiev untuk menyelesaikan konflik, sebagai "parodi negosiasi" dan bersikeras bahwa mereka tidak akan menghadiri acara tersebut jika Bern meminta delegasi Rusia untuk datang.