Presiden Korea Selatan Berlakukan Darurat Pornografi Deepfake

Sebanyak 297 kasus dilaporkan dalam tujuh bulan pertama tahun ini, naik dari 180 kasus sepanjang tahun lalu dan 160 kasus pada tahun 2021. Remaja bertanggung jawab atas lebih dari dua pertiga pelanggaran selama tiga tahun terakhir.

Sementara itu, Serikat Guru Korea meyakini lebih dari 200 sekolah telah terdampak dalam serangkaian insiden terbaru ini. Jumlah deepfake yang menargetkan guru telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, menurut Kementerian Pendidikan.

Park Ji-hyun, aktivis hak-hak perempuan dan mantan pemimpin sementara Partai Demokrat oposisi utama, mengatakan pemerintah perlu mengumumkan "darurat nasional" sebagai tanggapan atas masalah pornografi deepfake di Korea Selatan.



"Materi pelecehan seksual deepfake dapat dibuat hanya dalam satu menit, dan siapa pun dapat memasuki ruang obrolan tanpa proses verifikasi apa pun," tulis Park di X. "Insiden semacam itu terjadi di sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan universitas di seluruh negeri." Kritik pemerintah

Untuk membangun "budaya media yang sehat", Presiden Yoon mengatakan kaum muda perlu mendapatkan pendidikan yang lebih baik. "Meskipun sering dianggap sebagai 'hanya lelucon,' tindakan ini jelas merupakan tindakan kriminal yang mengeksploitasi teknologi untuk bersembunyi di balik tameng anonimitas," katanya.

Pengatur media Korea mengadakan pertemuan pada hari Rabu untuk membahas cara mengatasi krisis terbaru ini, tetapi para penentang pemerintah mempertanyakan apakah mereka mampu melaksanakan tugasnya.

"Saya tidak percaya pemerintah ini, yang menganggap diskriminasi gender struktural sebagai 'perselisihan pribadi' belaka, dapat secara efektif mengatasi masalah ini," Bae Bok-joo, seorang aktivis hak-hak perempuan dan mantan anggota Partai Keadilan minoritas, mengatakan kepada kantor berita AFP.

Sebelum menjabat, Presiden Yoon mengatakan perempuan Korea Selatan tidak menderita "diskriminasi gender sistemik", meskipun ada bukti yang menyatakan sebaliknya.

Perempuan hanya menduduki 5,8% posisi eksekutif di perusahaan-perusahaan publik Korea Selatan, dan dibayar rata-rata sepertiga lebih rendah daripada laki-laki Korea Selatan - menjadikan negara ini memiliki kesenjangan gaji gender terburuk di antara negara kaya mana pun di dunia.