6 Alasan Misi Pasukan Internasional Harus Dikirim ke Haiti
Sabtu, 27 April 2024 - 21:21 WIB
loading...
A
A
A
“Negara-negara lain telah menyatakan minatnya, termasuk secara terbuka, namun belum memberi tahu Sekretaris Jenderal,” kata juru bicara PBB.![6 Alasan Misi Pasukan Internasional Harus Dikirim ke Haiti]()
Foto/Reuters
Amerika Serikat telah menjanjikan dana sebesar USD300 juta untuk misi keamanan tersebut, menjadikannya sebagai negara pendukung keuangan terbesar, namun sebagian besar dana tersebut tertahan di Kongres. Kanada juga menjanjikan sekitar USD59 juta dan Inggris sekitar USD6 juta.
Pada tanggal 26 April, PBB mengatakan hanya $USD8 juta yang telah disimpan dalam dana perwalian khusus mereka: USD8,7 juta dari Kanada, USD6 juta dari Amerika Serikat, dan USD3,2 juta dari Perancis.
Beberapa negara lainnya telah memberikan komitmen dukungan yang tidak ditentukan. Republik Dominika, yang berbagi pulau Hispaniola dengan Haiti, menyatakan mendukung misi tersebut namun menolak berpartisipasi dan menyatakan tidak akan mengizinkan kamp pengungsi Haiti berada di wilayahnya.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres telah berulang kali menyerukan lebih banyak negara untuk menawarkan dana dan mendesak lebih banyak dukungan dari negara-negara berbahasa Perancis. Bahasa resmi Haiti adalah Kreol Haiti dan Prancis.
Baik Prancis maupun Amerika Serikat adalah penerima utang yang dibayar Haiti selama lebih dari satu abad atas klaim properti – termasuk budak – yang hilang selama revolusi Haiti tahun 1791-1804. Ditambah dengan pinjaman yang diambil untuk memenuhi pembayaran, investigasi New York Times memperkirakan utang tersebut merugikan Haiti miliaran dolar, sehingga melumpuhkan pembangunan.
![6 Alasan Misi Pasukan Internasional Harus Dikirim ke Haiti]()
Foto/Reuters
PBB telah memberi wewenang kepada Misi Dukungan Keamanan Multinasional untuk "mengambil semua tindakan yang diperlukan" terhadap geng-geng sambil bekerja sama dengan polisi Haiti untuk mengamankan jalur bantuan kemanusiaan dan memastikan tindakan yang ketat untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia.
Para peneliti di International Crisis Group, sebuah LSM yang berbasis di Brussel, mengatakan bahwa penilaian di Kenya menunjukkan bahwa misi tersebut akan membutuhkan hingga 5.000 personel dan menelan biaya sekitar USD240 juta per tahun.
5. Misi Internasional dengan Dana Patungan
Foto/Reuters
Amerika Serikat telah menjanjikan dana sebesar USD300 juta untuk misi keamanan tersebut, menjadikannya sebagai negara pendukung keuangan terbesar, namun sebagian besar dana tersebut tertahan di Kongres. Kanada juga menjanjikan sekitar USD59 juta dan Inggris sekitar USD6 juta.
Pada tanggal 26 April, PBB mengatakan hanya $USD8 juta yang telah disimpan dalam dana perwalian khusus mereka: USD8,7 juta dari Kanada, USD6 juta dari Amerika Serikat, dan USD3,2 juta dari Perancis.
Beberapa negara lainnya telah memberikan komitmen dukungan yang tidak ditentukan. Republik Dominika, yang berbagi pulau Hispaniola dengan Haiti, menyatakan mendukung misi tersebut namun menolak berpartisipasi dan menyatakan tidak akan mengizinkan kamp pengungsi Haiti berada di wilayahnya.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres telah berulang kali menyerukan lebih banyak negara untuk menawarkan dana dan mendesak lebih banyak dukungan dari negara-negara berbahasa Perancis. Bahasa resmi Haiti adalah Kreol Haiti dan Prancis.
Baik Prancis maupun Amerika Serikat adalah penerima utang yang dibayar Haiti selama lebih dari satu abad atas klaim properti – termasuk budak – yang hilang selama revolusi Haiti tahun 1791-1804. Ditambah dengan pinjaman yang diambil untuk memenuhi pembayaran, investigasi New York Times memperkirakan utang tersebut merugikan Haiti miliaran dolar, sehingga melumpuhkan pembangunan.
6. Misi Internasional untuk Mengamankan Misi Kemanusiaan
Foto/Reuters
PBB telah memberi wewenang kepada Misi Dukungan Keamanan Multinasional untuk "mengambil semua tindakan yang diperlukan" terhadap geng-geng sambil bekerja sama dengan polisi Haiti untuk mengamankan jalur bantuan kemanusiaan dan memastikan tindakan yang ketat untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia.
Para peneliti di International Crisis Group, sebuah LSM yang berbasis di Brussel, mengatakan bahwa penilaian di Kenya menunjukkan bahwa misi tersebut akan membutuhkan hingga 5.000 personel dan menelan biaya sekitar USD240 juta per tahun.
(ahm)
Lihat Juga :
