6 Alasan Misi Pasukan Internasional Harus Dikirim ke Haiti

Melansir Reuters, Henry pertama kali meminta kekuatan internasional yang mendesak untuk mendukung polisi Haiti pada Oktober 2022 dan PBB meratifikasinya setahun kemudian. Kenya berjanji untuk memimpin pasukan tersebut.

Namun pasukan yang sudah bertugas selama enam bulan ini belum dikerahkan dan waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan mandat satu tahunnya semakin habis.

Inisiatif ini menjadi terikat dengan tantangan hukum di Kenya dan Nairobi mengatakan pada bulan Maret setelah Henry mengundurkan diri bahwa mereka akan menghentikan pengiriman pasukan dan akan mengevaluasi kembali setelah pemerintahan baru terbentuk.

3. Dewan Transisi Jadi Pengendali

Foto/Reuters

Melansir Reuters, Dewan transisi Haiti secara resmi dilantik pada 25 April, setelah tertunda karena perbedaan pendapat mengenai siapa yang akan duduk di dewan tersebut. Meskipun dewan tersebut telah dibentuk, dewan tersebut masih harus menunjuk seorang perdana menteri, seorang presiden dewan dan sebuah kabinet.

Presiden Kenya William Ruto mengatakan sebagai tanggapannya bahwa Kenya “siap dan bersedia” bersama dengan negara-negara Afrika dan Karibia untuk “dengan cepat melaksanakan infrastruktur pendukung keamanan yang diharapkan.”

Meskipun banyak warga Haiti berharap misi ini dapat membantu memulihkan keamanan yang sangat mereka butuhkan, sebagian lainnya merasa khawatir setelah misi sebelumnya meninggalkan warga sipil yang terbunuh, epidemi kolera, dan skandal pelecehan seksual, yang tidak pernah mendapatkan reparasi.

4. 7 Negara Akan Kirim Pasukan ke Haiti

Foto/Reuters

Tujuh negara telah meresmikan niat mereka untuk menyumbangkan personel untuk misi tersebut. Kontributor terbesar yang diketahui adalah Benin, yang menjanjikan 1.500 “tentara berpengalaman” dan mengatakan jumlah ini dapat ditingkatkan menjadi 2.000 dalam waktu enam bulan.

Pada bulan Juli ketika mereka menawarkan untuk memimpin misi tersebut, Kenya mengatakan akan mengirimkan 1.000 petugas polisi. Mereka menegaskan kembali janjinya untuk memimpin misi tersebut dalam suratnya pada bulan Maret kepada PBB, namun tidak menyebutkan berapa banyak personel yang akan dikerahkan.

Di Karibia, Jamaika telah menjanjikan 170 tentara dan 30 polisi, Bahama telah menjanjikan 150 personel penegak hukum untuk membantu meningkatkan keamanan maritim dan pelabuhan, dan Barbados juga telah menjanjikan personel keamanan, tanpa menyebutkan jumlahnya.

Chad dan Bangladesh juga menjanjikan jumlah personel yang tidak ditentukan.

Negara-negara diwajibkan untuk secara resmi memberitahukan niat mereka untuk berpartisipasi melalui surat kepada Sekjen PBB. Tidak ada batas waktu.