Resolusi AS di PBB untuk Mengutuk Hamas Kandas
Resolusi AS di PBB untuk Mengutuk Hamas Kandas
A
A
A
NEW YORK - Sebuah rancangan resolusi yang disponsori Amerika Serikat (AS) untuk mengutuk kelompok militan Hamas di Gaza, Palestina, berakhir dengan kegagalan atau kandas. Dalam voting, rancangan resolusi itu tidak mendapat dukungan dua pertiga suara mayoritas di Majelis Umum PBB.
Sebelum pemungutan suara pada hari Kamis waktu New York, PBB yang beranggotakan 193 negara memilih untuk membutuhkan dua pertiga suara mayoritas ketimbang mekanisme sederhana yang diminta AS.
Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley mengatakan kepada majelis sebelum pemungutan suara bahwa mekanisme sederhana yang diminta Washington bisa membuat sejarah dan bersuara tanpa syarat untuk menentang Hamas."Salah satu kasus terorisme yang paling jelas dan mengerikan di dunia," kata Haley menyebut tindakan Hamas terhadap Israel.
Voting tentang rancangan resolusi yang disponsori AS akhirnya dijalankan. Hasilnya, 87 suara mendukung rancangan resolusi, 57 suara menentang dan lebih dari 33 suara abstain. Hasil itu di bawah dua pertiga kebutuhan dari suara mayoritas untuk meloloskan rancangan resolusi.
Resolusi itu seharusnya mengutuk Hamas, yang telah mengendalikan Jalur Gaza dari tahun 2007.
"Mengutuk Hamas karena berulang kali menembakkan roket ke Israel dan karena menghasut kekerasan, dengan demikian menempatkan warga sipil pada risiko," bunyi draft resolusi yang disponsori AS, seperti dikutip AP, Jumat (7/12/2018).
Rancangan resolusi itu menuntut Hamas dan kelompok militan lainnya, seperti Jihad Islam Palestina menghentikan semua tindakan provokatif dan aktivitas kekerasan," termasuk perangkat udara pembakar.
Menjelang pemungutan suara yang krusial, utusan perdamaian AS untuk Timur Tengah AS, Jason Greenblatt berusaha untuk menggalang dukungan untuk resolusi itu dengan membujuj sekutu Washington di Arab. Menurut laporan Haaretz, sekutu AS yang dibujuk itu antara lain Maroko, Oman, Bahrain, Yordania, Arab Saudi, Kuwait, Uni Emirat Arab, Mesir dan Qatar.
Dalam sebuah surat yang dikirim pada misi Arab, Greenblatt mengatakan bahwa negara-negara Arab "tidak memiliki alasan" untuk menentang rancangan yang disponsori AS jika mereka menentang terorisme dan demi stabilitas di wilayah tersebut.
Haley telah menjadi salah satu suara pro-Israel terkemuka di pemerintahan Trump. Dia kerap menyerang Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang dia anggap bersikap bias pada Israel.
Sebelum pemungutan suara pada hari Kamis waktu New York, PBB yang beranggotakan 193 negara memilih untuk membutuhkan dua pertiga suara mayoritas ketimbang mekanisme sederhana yang diminta AS.
Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley mengatakan kepada majelis sebelum pemungutan suara bahwa mekanisme sederhana yang diminta Washington bisa membuat sejarah dan bersuara tanpa syarat untuk menentang Hamas."Salah satu kasus terorisme yang paling jelas dan mengerikan di dunia," kata Haley menyebut tindakan Hamas terhadap Israel.
Voting tentang rancangan resolusi yang disponsori AS akhirnya dijalankan. Hasilnya, 87 suara mendukung rancangan resolusi, 57 suara menentang dan lebih dari 33 suara abstain. Hasil itu di bawah dua pertiga kebutuhan dari suara mayoritas untuk meloloskan rancangan resolusi.
Resolusi itu seharusnya mengutuk Hamas, yang telah mengendalikan Jalur Gaza dari tahun 2007.
"Mengutuk Hamas karena berulang kali menembakkan roket ke Israel dan karena menghasut kekerasan, dengan demikian menempatkan warga sipil pada risiko," bunyi draft resolusi yang disponsori AS, seperti dikutip AP, Jumat (7/12/2018).
Rancangan resolusi itu menuntut Hamas dan kelompok militan lainnya, seperti Jihad Islam Palestina menghentikan semua tindakan provokatif dan aktivitas kekerasan," termasuk perangkat udara pembakar.
Menjelang pemungutan suara yang krusial, utusan perdamaian AS untuk Timur Tengah AS, Jason Greenblatt berusaha untuk menggalang dukungan untuk resolusi itu dengan membujuj sekutu Washington di Arab. Menurut laporan Haaretz, sekutu AS yang dibujuk itu antara lain Maroko, Oman, Bahrain, Yordania, Arab Saudi, Kuwait, Uni Emirat Arab, Mesir dan Qatar.
Dalam sebuah surat yang dikirim pada misi Arab, Greenblatt mengatakan bahwa negara-negara Arab "tidak memiliki alasan" untuk menentang rancangan yang disponsori AS jika mereka menentang terorisme dan demi stabilitas di wilayah tersebut.
Haley telah menjadi salah satu suara pro-Israel terkemuka di pemerintahan Trump. Dia kerap menyerang Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang dia anggap bersikap bias pada Israel.
(mas)
Explore More