Langka, Amerika Serikat Jatuhkan Sanksi Terhadap Israel

WASHINGTON - Pemerintah Amerika Serikat (AS) telah menjatuhkan sanksi terhadap Israel dengan target empat pemukim ekstremis yang melakukan kekerasan terhadap warga sipil Palestina di Tepi Barat.

Penjatuhan sanksi diumumkan hari Kamis waktu Washington ketika Presiden Joe Biden mengatakan kekerasan terhadap warga sipil Palestina di Tepi Barat telah mencapai tingkat yang tidak dapat ditoleransi.

Sanksi tersebut menandai tindakan langka Amerika terhadap Israel, sekutu yang selalu dibela Washington dari masa ke masa—bahkan termasuk dalam perangnya melawan Hamas di Gaza sejak 7 Oktober 2023.

Amerika mengambil tindakan seperti itu ketika Biden melakukan perjalanan ke Michigan, tempat banyak komunitas Arab-Amerika menyuarakan kemarahan atas dukungannya terhadap Israel.



“Situasi di Tepi Barat—khususnya tingginya tingkat kekerasan pemukim ekstremis, pemindahan paksa penduduk dan desa, serta perusakan properti—telah mencapai tingkat yang tidak dapat ditoleransi dan merupakan ancaman serius terhadap perdamaian, keamanan, dan stabilitas,” kata Biden dalam dalam perintah eksekutif yang meletakkan dasar bagi tindakan AS, seperti dikutip AFP, Jumat (2/2/2024).

Tak lama setelah pernyataan Biden keluar, Departemen Luar Negeri Amerika mengumumkan sanksi terhadap empat pemukim ekstremis Israel. Aset apa pun yang mereka miliki di Amerika akan diblokir, dan warga Amerika dilarang melakukan transaksi keuangan dengan mereka.

Keempat pemukim tersebut termasuk David Chai Chasdai yang dituduh memimpin kerusuhan di kota Huwara yang menjadi titik konflik di mana rumah-rumah warga Palestina dibakar dan seorang warga sipil Palestina terbunuh menyusul serangan yang menewaskan dua warga Israel.

Target sanksi lainnya termasuk Yinon Levi, yang dituduh memimpin sekelompok pemukim dari pos terdepan Meitarim Farm yang menyerang warga sipil Palestina dan Badui, membakar ladang mereka dan menghancurkan properti mereka.

“Israel harus berbuat lebih banyak untuk menghentikan kekerasan terhadap warga sipil di Tepi Barat dan meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab,” kata Menteri Luar Negeri Antony Blinken, yang telah berulang kali mengangkat kekerasan pemukim terhadap Israel dan akan segera melakukan perjalanan baru ke wilayah tersebut.

Blinken memperingatkan terhadap tindakan yang membahayakan pembentukan Negara Palestina, sebuah gagasan yang ditentang keras oleh pemerintah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.