Eks Jenderal Zionis Sebut Perang Israel-Hamas Berakhir 2 Bulan Lalu, Apa Maksudnya?

"Secara strategis, menurut saya aksi di sana (di Rafah) seharusnya dilakukan pada awal perang. Adapun situasi dan keputusannya—proses pembuatan [mengenai kontra-invasi ke Gaza], karena kami tidak sepenuhnya jelas tentang apa yang kami hadapi, saya dapat memahami pertimbangan mengapa kami melakukannya secara bertahap," paparnya.

Ziv mencatat bahwa ada pembicaraan mengenai Israel akan menyelesaikan operasi militernya pada bulan Januari.

"Israel menerima semacam 'perpanjangan' dari Amerika hingga bulan Maret. Tidak dapat diseberangi. Secara internal, karena kampanye mereka sendiri, karena tekanan internasional, mereka tidak dapat mendukung Israel. Pada akhirnya, mereka juga memiliki pertimbangan Amerika. Oleh karena itu, saya pikir jendela kredit Amerika dan internasional telah tertutup. Hari ini sudah ada lima negara yang memberlakukan embargo terhadap kami, ada Uni Eropa dan PBB yang juga sudah mempertimbangkan hal tersebut. Kredit internasional Israel telah berakhir," bebernya.

Dia lantas berkomentar bahwa perang Israel-Hamas sebenarnya sudah berakhir.

“Ada masalah lain di sini, yang lebih signifikan—perang telah berakhir dua bulan lalu,” kata Ziv.

"IDF telah beralih ke operasi [yang lebih bertarget] di sana. Sejauh ini, pecahnya perlawanan militer Hamas sudah terjadi. Saat ini, selain Rafah, dan mungkin kamp lain yang belum dimasukinya, IDF sudah menguasai Gaza secara militer. Kita belum berhasil menangkap semua teroris yang ada, namun dalam hal kontrol militer atas Jalur Gaza, IDF [sekarang] dapat berada di mana saja, kapan saja, hampir di mana saja," imbuh dia.

“Namun, Hamas bukan lagi sebuah tentara, mereka telah kembali menjadi semacam organisasi teroris bawah tanah, itu adalah cerita yang berbeda dan kita harus menghadapinya bersamaan dengan mencegah kekacauan yang kita lihat di depan mata kita dengan kendali sipil, karena tanpa kendali sipil kita perlu membawa brigade kembali ke mana-mana, atau sebagai alternatif, membuat keputusan yang ditolak oleh pemerintah atau perdana menteri, dan memutuskan bahwa kita akan mendirikan pemerintahan Palestina di sana," pungkasnya.