Mengapa Uni Eropa Menjatuhkan Sanksi pada Perusahaan China dan India Terkait Bisnis dengan Rusia?

Melansir Al Jazeera, sanksi UE berarti bahwa negara-negara anggota UE tidak dapat menjual barang-barang perang atau barang-barang penggunaan ganda kepada entitas-entitas yang ada dalam daftar sanksi.

Sanksi AS dan UE terhadap perusahaan-perusahaan di negara-negara selain Rusia “akan mempersulit mereka untuk berinteraksi dengan dunia luar,” kata Ahmadi.

Ahmadi membandingkan sanksi tersebut dengan kampanye tekanan maksimum mantan Presiden AS Donald Trump terhadap Iran atau Suriah, dan menambahkan bahwa ini adalah sikap yang jauh lebih agresif yang mencerminkan bahwa “negara-negara Eropa telah mengakui sanksi mereka sangat bocor”.

Namun, Ahmadi menambahkan bahwa negara-negara ketiga itu sendiri belum tentu akan terkena dampak yang signifikan – karena sejauh ini hanya segelintir perusahaan dari negara-negara tersebut yang menjadi sasaran.

Misalnya saja Iran, negara yang paling banyak menargetkan perusahaan, selain Rusia. Perusahaan-perusahaan Iran yang masuk dalam daftar adalah lembaga milik negara. “Apapun urusan yang mereka lakukan adalah dengan sekutu Iran,” kata Ahmadi. “Mereka tidak berinteraksi dengan dolar. Mereka tidak melakukan bisnis dengan entitas Eropa mana pun.” Tujuan dan rancangannya secara efektif melindungi mereka dari sanksi baru.

Lalu apa gunanya sanksi tersebut? Sederhananya, kata para ahli, untuk mengirimkan sinyal ketidaksetujuan UE – dan mengingatkan negara-negara yang menjadi tuan rumah bagi perusahaan-perusahaan ini, termasuk China dan India, mengenai apa yang bisa dilakukan Brussels jika mereka mau.

4. China Mengecam Kebijakan UE

Foto/Reuters

Setelah sanksi diumumkan, Kementerian Perdagangan China mengeluarkan pernyataan pada hari Senin yang mengecam sanksi tersebut.

Dalam pernyataannya, kementerian tersebut mengatakan bahwa sanksi tersebut bersifat sepihak, “tidak ada dasar apa pun dalam hukum internasional dan otorisasi dari Dewan Keamanan PBB”.

Beijing, New Delhi, dan sebagian besar ibu kota negara-negara Selatan telah lama mengkritik sanksi yang dijatuhkan oleh masing-masing negara dan blok seperti UE yang tidak memiliki legitimasi persetujuan PBB, meskipun hak veto China di Dewan Keamanan membuat badan tersebut tidak mungkin menandatangani perjanjian tersebut. membatalkan sanksi terhadap Beijing.

Pernyataan China juga menambahkan bahwa sanksi tersebut bertentangan dengan semangat diskusi selama pertemuan para pemimpin China-UE, yang terjadi antara Presiden China Xi Jinping dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen pada bulan Desember 2023.