7 Bukti Israel Menerapkan Kebijakan Apartheid di Palestina
Minggu, 25 Februari 2024 - 18:54 WIB
loading...
Israel terbukti menerapkan kebijakan apartheid dalam perang di Palestina. Foto/Reuters
A
A
A
GAZA - Pada sidang di Mahkamah Internasional (ICJ), Afrika Selatan menuduh Israel mempraktikkan “bentuk apartheid ekstrem” terhadap warga Palestina.
Banyak komentator yang menggunakan kata “apartheid” sehubungan dengan pendudukan Israel di Palestina. Kata ini secara harfiah berarti “keterpisahan” dalam bahasa Afrikaans – sebuah kebijakan pemisahan. Apartheid diterapkan terhadap penduduk kulit hitam di Afrika Selatan sejak tahun 1940an hingga penghapusannya pada awal tahun 1990an.
Menurut Statuta Roma tahun 1998 tentang Pengadilan Kriminal Internasional dan Konvensi Internasional tentang Pemberantasan dan Penghukuman Kejahatan Apartheid tahun 1973, apartheid terdiri dari tiga unsur utama.
(1) Niat untuk mempertahankan dominasi satu kelompok ras terhadap kelompok ras lainnya.
(2) Konteks penindasan sistematis yang dilakukan oleh suatu kelompok ras terhadap kelompok ras lainnya.
(3) Tindakan tidak manusiawi.
Banyak negara yang menggambarkan perlakuan Israel terhadap warga Palestina sebagai “apartheid” adalah Amnesty International dan Human Rights Watch. Ketika Amnesty mengeluarkan laporan pada tahun 2022, sekretaris jenderal Amnesty, Agnes Callamard, menyatakan: “Apakah mereka tinggal di Gaza, Yerusalem Timur dan wilayah Tepi Barat lainnya, atau di Israel sendiri, warga Palestina diperlakukan sebagai kelompok ras yang lebih rendah dan secara sistematis dirampas haknya. Mereka benar."
![7 Bukti Israel Menerapkan Kebijakan Apartheid di Palestina]()
Foto/Reuters
Melansir Al Jazeera, laporan Amnesty International menemukan bahwa kebijakan segregasi, perampasan dan eksklusi di seluruh wilayah yang berada di bawah kendalinya “jelas-jelas merupakan apartheid”.
Warga Palestina di Israel dan wilayah pendudukan menghadapi setidaknya 65 undang-undang yang diskriminatif, menurut Adalah, sebuah kelompok hukum hak asasi manusia di Israel.
Baca Juga: 5 Rencana PM Israel Benjamin Netanyahu Pasca-Perang di Gaza yang Ditolak Banyak Negara
![7 Bukti Israel Menerapkan Kebijakan Apartheid di Palestina]()
Foto/Reuters
Melansir Al Jazeera, Israel menduduki Tepi Barat dan Yerusalem Timur setelah Perang Enam Hari pada tahun 1967. Wilayah ini sebelumnya berada di bawah kendali Yordania.
Israel meresmikan aneksasi Yerusalem Timur ketika mengesahkan Undang-Undang Yerusalem pada tahun 1980, yang menyatakan bahwa gabungan Yerusalem Timur dan Barat adalah ibu kota Israel.
Meskipun telah dilakukan beberapa upaya perdamaian seperti Perjanjian Oslo tahun 1993 dan perundingan Camp David tahun 2000, Israel belum menarik diri dari Tepi Barat. Perjanjian Oslo menghasilkan pembentukan Otoritas Palestina (PA), yang seharusnya bersifat sementara.
Tepi Barat dibagi menjadi Wilayah A, B, dan C pada tahun 1995, yang menunjukkan seberapa besar kendali yang dimiliki Otoritas Palestina di masing-masing Wilayah tersebut. Kesepakatan akhir, yang seharusnya dicapai lima tahun kemudian, tidak pernah terwujud.
![7 Bukti Israel Menerapkan Kebijakan Apartheid di Palestina]()
Foto/Reuters
Banyak komentator yang menggunakan kata “apartheid” sehubungan dengan pendudukan Israel di Palestina. Kata ini secara harfiah berarti “keterpisahan” dalam bahasa Afrikaans – sebuah kebijakan pemisahan. Apartheid diterapkan terhadap penduduk kulit hitam di Afrika Selatan sejak tahun 1940an hingga penghapusannya pada awal tahun 1990an.
Menurut Statuta Roma tahun 1998 tentang Pengadilan Kriminal Internasional dan Konvensi Internasional tentang Pemberantasan dan Penghukuman Kejahatan Apartheid tahun 1973, apartheid terdiri dari tiga unsur utama.
(1) Niat untuk mempertahankan dominasi satu kelompok ras terhadap kelompok ras lainnya.
(2) Konteks penindasan sistematis yang dilakukan oleh suatu kelompok ras terhadap kelompok ras lainnya.
(3) Tindakan tidak manusiawi.
Banyak negara yang menggambarkan perlakuan Israel terhadap warga Palestina sebagai “apartheid” adalah Amnesty International dan Human Rights Watch. Ketika Amnesty mengeluarkan laporan pada tahun 2022, sekretaris jenderal Amnesty, Agnes Callamard, menyatakan: “Apakah mereka tinggal di Gaza, Yerusalem Timur dan wilayah Tepi Barat lainnya, atau di Israel sendiri, warga Palestina diperlakukan sebagai kelompok ras yang lebih rendah dan secara sistematis dirampas haknya. Mereka benar."
7 Bukti Israel Menerapkan Kebijakan Apartheid di Palestina
1. Israel Melakukan Segala Bentuk Tindakan Apartheid
Foto/Reuters
Melansir Al Jazeera, laporan Amnesty International menemukan bahwa kebijakan segregasi, perampasan dan eksklusi di seluruh wilayah yang berada di bawah kendalinya “jelas-jelas merupakan apartheid”.
Warga Palestina di Israel dan wilayah pendudukan menghadapi setidaknya 65 undang-undang yang diskriminatif, menurut Adalah, sebuah kelompok hukum hak asasi manusia di Israel.
Baca Juga: 5 Rencana PM Israel Benjamin Netanyahu Pasca-Perang di Gaza yang Ditolak Banyak Negara
2. Perjanjian Oslo Tidak Bekerja Berkelanjutan
Foto/Reuters
Melansir Al Jazeera, Israel menduduki Tepi Barat dan Yerusalem Timur setelah Perang Enam Hari pada tahun 1967. Wilayah ini sebelumnya berada di bawah kendali Yordania.
Israel meresmikan aneksasi Yerusalem Timur ketika mengesahkan Undang-Undang Yerusalem pada tahun 1980, yang menyatakan bahwa gabungan Yerusalem Timur dan Barat adalah ibu kota Israel.
Meskipun telah dilakukan beberapa upaya perdamaian seperti Perjanjian Oslo tahun 1993 dan perundingan Camp David tahun 2000, Israel belum menarik diri dari Tepi Barat. Perjanjian Oslo menghasilkan pembentukan Otoritas Palestina (PA), yang seharusnya bersifat sementara.
Tepi Barat dibagi menjadi Wilayah A, B, dan C pada tahun 1995, yang menunjukkan seberapa besar kendali yang dimiliki Otoritas Palestina di masing-masing Wilayah tersebut. Kesepakatan akhir, yang seharusnya dicapai lima tahun kemudian, tidak pernah terwujud.
3. Menginvasi Gaza secara Tidak Berperikemanusiaan
Foto/Reuters
Lihat Juga :
