4 Kekejaman Dinasti Marcos Jr, Salah Satunya Penandaan Merah
Senin, 05 Februari 2024 - 22:22 WIB
loading...
Ferdinand Marcor Jr melanjutkan kebijakan kediktatoran seperti ayahnya dengan melakukan banyak kekejaman. Foto/Reuters
A
A
A
MANILA - Ketika Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr berkuasa pada tahun 2022, aktivis hak asasi manusia mengkhawatirkan hal terburuk. Maklum, dia merupakan bagian dari dinasti Marcos Sr yang menyebabkan Filipina pernah mengalami jurang kegelapan.
Marcos Jr adalah pendukung vokal perang narkoba pendahulunya Rodrigo Duterte yang menewaskan ribuan orang, dan secara terbuka memuji pemerintahan ayah yang dikenal sebagai diktator.
Namun, ketika ia berupaya memperkuat hubungan dengan Washington dan menarik investasi asing, Marcos menampilkan dirinya lebih moderat dibandingkan Duterte, yang mengancam akan membunuh orang dan berulang kali meremehkan hak asasi manusia.
Kenyataannya, hampir setahun setelah masa jabatan Marcos, para aktivis mengatakan hanya sedikit perubahan yang terjadi di lapangan.![4 Kekejaman Dinasti Marcos Jr, Salah Satunya Penandaan Merah]()
Foto/Reuters
Melansir France24, selama enam tahun perang narkoba Duterte, ribuan orang yang sebagian besar adalah orang miskin terbunuh dan penyelidikan internasional diluncurkan terhadap kemungkinan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Marcos Jr terus melanjutkan tindakan kerasnya namun mendorong agar lebih fokus pada pencegahan dan rehabilitasi.
Dia mengatakan kepada polisi untuk mengejar pengedar narkoba besar dan bukan "anak yang menghasilkan 100 peso (USD2) seminggu dengan menjual ganja".
Namun mayat-mayat itu terus menumpuk.
Lebih dari 300 pembunuhan terkait narkoba telah tercatat sejak Marcos Jr menjabat pada bulan Juni 2022. Data tersebut dikumpulkan oleh Dahas, sebuah proyek penelitian yang didukung oleh Universitas Filipina yang menghitung jumlah pembunuhan terkait narkoba.
Itu termasuk 175 orang dalam enam bulan pertama masa kepresidenan Marcos.
Pada bulan November, polisi mengakui bahwa 46 tersangka narkoba telah terbunuh sejak ia menjabat.
![4 Kekejaman Dinasti Marcos Jr, Salah Satunya Penandaan Merah]()
Foto/Reuters
Duterte menarik Filipina dari Mahkamah Internasional pada tahun 2019 setelah pengadilan yang berbasis di Den Haag tersebut mulai menyelidiki tuduhan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan selama kampanye anti-narkotika.
Marcos Jr adalah pendukung vokal perang narkoba pendahulunya Rodrigo Duterte yang menewaskan ribuan orang, dan secara terbuka memuji pemerintahan ayah yang dikenal sebagai diktator.
Namun, ketika ia berupaya memperkuat hubungan dengan Washington dan menarik investasi asing, Marcos menampilkan dirinya lebih moderat dibandingkan Duterte, yang mengancam akan membunuh orang dan berulang kali meremehkan hak asasi manusia.
Kenyataannya, hampir setahun setelah masa jabatan Marcos, para aktivis mengatakan hanya sedikit perubahan yang terjadi di lapangan.
4 Kekejaman Dinasti Marcos Jr, Salah Satunya Penandaan Merah
1. Melanjutkan Perang Narkoba
Foto/Reuters
Melansir France24, selama enam tahun perang narkoba Duterte, ribuan orang yang sebagian besar adalah orang miskin terbunuh dan penyelidikan internasional diluncurkan terhadap kemungkinan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Marcos Jr terus melanjutkan tindakan kerasnya namun mendorong agar lebih fokus pada pencegahan dan rehabilitasi.
Dia mengatakan kepada polisi untuk mengejar pengedar narkoba besar dan bukan "anak yang menghasilkan 100 peso (USD2) seminggu dengan menjual ganja".
Namun mayat-mayat itu terus menumpuk.
Lebih dari 300 pembunuhan terkait narkoba telah tercatat sejak Marcos Jr menjabat pada bulan Juni 2022. Data tersebut dikumpulkan oleh Dahas, sebuah proyek penelitian yang didukung oleh Universitas Filipina yang menghitung jumlah pembunuhan terkait narkoba.
Itu termasuk 175 orang dalam enam bulan pertama masa kepresidenan Marcos.
Pada bulan November, polisi mengakui bahwa 46 tersangka narkoba telah terbunuh sejak ia menjabat.
2. Tidak Bergabung dengan Mahkamah Internasional
Foto/Reuters
Duterte menarik Filipina dari Mahkamah Internasional pada tahun 2019 setelah pengadilan yang berbasis di Den Haag tersebut mulai menyelidiki tuduhan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan selama kampanye anti-narkotika.
Lihat Juga :
