Heboh Toko Alkohol Arab Saudi: Dilarang Raja Abdulaziz, Kini Diizinkan Mohammed bin Salman

Kamis, 25 Januari 2024 - 08:26 WIB
loading...
Heboh Toko Alkohol Arab...
Arab Saudi segera membuka toko minuman alkohol pertamanya di era Putra Mahkota Mohammed bin Salman. Kerajaan melarang alkohol sejak tahun 1952 di era Raja Abdulaziz Ibn Saud. Foto/REUTERS
A A A
RIYADH - Arab Saudi bersiap membuka toko minuman beralkohol pertama di kerajaan, yang khusus melayani diplomat non-Muslim. Gebrakan ini mengakhiri larangan ketat yang diberlakukan almarhum Raja Abdulaziz Ibn Saud sejak 1952.

Kebijakan yang tidak biasa ini terjadi di era Putra Mahkota Mohammed bin Salman, putra Raja Salman yang menjadi penguasa de facto kerajaan.

Sumber kerajaan memberitahu Reuters bahwa toko tersebut akan dibuka di kawasan diplomatik ibu kota Riyadh, dan akan dibatasi secara ketat untuk non-Muslim.

Toko tersebut diperkirakan akan dibuka dalam beberapa minggu mendatang.



Sebelumnya, Kerajaan Arab Saudi telah melarang keras minuman beralkohol sejak 1952. Itu bahkan tanpa pengecualian terbatas yang dibuat oleh beberapa negara tetangga Teluk seperti Uni Emirat Arab dan Qatar.

Meskipun konsumsi alkohol secara diam-diam selalu ada di negara ini, di mana pejabat asing sering memperolehnya melalui kantong diplomatik, toko yang siap dibuka ini akan menandai penjualan legal pertama minuman beralkohol—sebuah langkah yang mungkin akan membuat marah banyak Muslim konservatif yang memandang konsumsi alkohol dilarang oleh ajaran Islam.

Langkah ini dilakukan setelah peraturan yang diumumkan pada akhir pekan oleh media lokal bertujuan untuk membatasi “pertukaran alkohol yang tidak pantas” antar-kediaman diplomatik.

Sebuah pernyataan pemerintah Arab Saudi pada hari Rabu mengatakan: "Pihak berwenang memperkenalkan kerangka peraturan baru untuk melawan perdagangan gelap barang dan produk beralkohol yang diterima oleh misi diplomatik."

“Proses baru ini akan fokus pada pengalokasian barang-barang beralkohol dalam jumlah tertentu ketika memasuki kerajaan untuk mengakhiri proses tidak diatur sebelumnya yang menyebabkan pertukaran barang-barang tersebut tidak terkendali di kerajaan," lanjut pernyataan tersebut, seperti dikutip Middle East Eye, Kamis (25/1/2024).
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1698 seconds (0.1#10.140)