Ibu Negara Korea Selatan Terima Tas Mewah, Jebakan atau Suap?
loading...
A
A
A
SEOUL - Rekaman kamera tersembunyi yang memperlihatkan Ibu Negara Korea Selatan menerima tas Dior sebagai hadiah telah menjerumuskan Presiden Yoon Suk-yeol dan partainya ke dalam kontroversi yang mungkin mengancam upaya mereka untuk merebut kembali mayoritas parlemen pada pemilu April.
Beberapa anggota Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang merupakan partai konservatif Yoon telah mendesak presiden dan istrinya, Kim Keon Hee, untuk meminta maaf atas insiden yang dijuluki oleh media lokal sebagai "skandal tas Dior" dan mengakui bahwa menerima dompet itu.
Kantor Presiden Yoon mengatakan tidak memiliki informasi untuk dibagikan.
Dengan memilih untuk tetap diam dan, pada akhir pekan, mendorong pemimpin partai untuk mengundurkan diri karena perbedaan pendapat mengenai pendirian beberapa anggota, Yoon berisiko menciptakan titik api yang pada akhirnya dapat merugikan PPP pada pemilu 10 April.
“Ini adalah sebuah bom politik,” kata Rhee Jong-hoon, seorang analis politik, dilansir Reuters. "Risiko Kim Keon Hee akan semakin besar."
Yoon memenangkan pemilu dengan kemenangan tipis pada tahun 2022 tetapi PPP yang dipimpinnya merupakan minoritas di parlemen, yang dikendalikan oleh saingannya, Partai Demokrat.
Para analis mengatakan ketika Kim, sebagai pasangan seorang pejabat pemerintah, menerima dompet tersebut, yang diberi label harga 3 juta won (USD2.250), dia mungkin telah melanggar undang-undang anti-suap.
Para pendukung presiden mengatakan Kim adalah korban dari rencana ilegal untuk menjebaknya dan kampanye kotor.
Kasus ini muncul pada bulan November ketika saluran YouTube menayangkan klip video yang direkam secara diam-diam oleh seorang pendeta keturunan Korea-Amerika dengan kamera tersembunyi saat dia mengunjungi Kim dan menyerahkan tas tangannya.
Pendeta Abraham Choi, yang telah terlibat dalam pertukaran keagamaan dengan Korea Utara dan merupakan pendukung keterlibatan dengan Pyongyang, mengatakan bahwa dia awalnya mencari pertemuan dengan Kim karena keprihatinannya terhadap kebijakan garis keras Yoon terhadap Korea Utara.
Choi mengatakan meskipun Kim adalah seorang kenalan keluarga, tanggapannya terhadap diskusi mengenai kemungkinan hadiah mewah – termasuk kosmetik Chanel yang menurutnya diberikan padanya pada pertemuan pertama mereka – membuatnya percaya bahwa hadiah semacam itu adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan audiensi.
"Bisa dibilang itu seperti tiket masuk, tiket pertemuan (dengan Kim)," kata Choi kepada Reuters dalam sebuah wawancara pada Selasa.
Kantor Yoon mengatakan tidak memiliki informasi untuk diberikan ketika ditanya tentang klaim Choi.
Seorang pejabat kepresidenan yang tidak disebutkan namanya mengatakan kepada kantor berita Yonhap pekan lalu bahwa Choi sengaja mendekati Kim dengan tujuan membuat film secara ilegal menggunakan koneksi keluarganya, dan bahwa hadiah kepada pasangan tersebut ditangani dan disimpan sebagai milik pemerintah.
Setelah pertemuan pertama, Choi mengatakan ia menjadi prihatin dengan peran Kim dalam pemerintahan dan bekerja dengan seorang reporter di saluran YouTube, yang menyiarkan berita dan komentar sayap kiri, untuk memfilmkan Kim menerima tas mahal tersebut pada kunjungan kedua.
“Orang normal kemudian akan berkata, 'Pendeta, saya tidak dapat menemui Anda jika Anda melakukan ini,'” katanya. “Tetapi Ibu Negara memberi saya tempat dan waktu.”
Kim juga masih terperosok dalam tuduhan manipulasi harga saham sekitar 12 tahun lalu, sebuah kasus yang diputuskan oleh parlemen yang dikuasai oposisi bulan lalu untuk menunjuk jaksa khusus untuk menyelidikinya.
PPP menentang RUU tersebut karena dianggap sebagai rencana DP untuk menghambat penyelidikan terhadap pemimpinnya, Lee Jae-myung, dan tuduhan korupsinya, namun PPP membantahnya. Yoon memveto RUU tersebut karena bermotif politik.
Pada tahun 2021, Kim membuat permintaan maaf publik setelah berbulan-bulan atas tuduhan pemalsuan catatan profesional dan plagiarisme disertasi yang membayangi kampanye Yoon untuk presiden.
Sejumlah anggota PPP berpendapat bahwa sentimen publik terfokus pada Kim dan bukan pada kamera tersembunyi, yang mencerminkan meningkatnya kekhawatiran bahwa isu tersebut akan meninggalkan kesan buruk di kalangan pemilih.
Ketegangan antara kantor Yoon dan partainya memuncak minggu lalu ketika seorang anggota kepemimpinannya, Kim Kyung-yul, menyamakan situasi tersebut dengan ketenaran Marie Antoinette, Ratu Prancis yang terkenal karena pemborosannya.
Laporan berita lokal mengatakan Yoon sangat marah dan ingin memecat pemimpin partainya, Han Dong-hoon, yang menandai setidaknya perpecahan singkat antara presiden dan seorang pejabat yang secara luas dipandang sebagai anak didik dan rekan dekat.
Dalam jajak pendapat yang dirilis oleh berita kabel YTN yang dilakukan minggu ini, 69% responden mengatakan Yoon perlu menjelaskan posisinya terkait kontroversi seputar ibu negara.
Jajak pendapat lain yang dilakukan oleh publikasi keuangan News Tomato pada bulan Desember menunjukkan 53% responden percaya Kim bertindak tidak pantas, sementara 27% mengatakan dia terjebak dalam jebakan untuk mempermalukannya.
“Masyarakat umum berpikir, 'Oke, itu mungkin jebakan, tapi kenapa dia tetap mengambilnya (tasnya)?'” kata Shin Yul, profesor ilmu politik di Universitas Myongji.
Beberapa anggota Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang merupakan partai konservatif Yoon telah mendesak presiden dan istrinya, Kim Keon Hee, untuk meminta maaf atas insiden yang dijuluki oleh media lokal sebagai "skandal tas Dior" dan mengakui bahwa menerima dompet itu.
Kantor Presiden Yoon mengatakan tidak memiliki informasi untuk dibagikan.
Dengan memilih untuk tetap diam dan, pada akhir pekan, mendorong pemimpin partai untuk mengundurkan diri karena perbedaan pendapat mengenai pendirian beberapa anggota, Yoon berisiko menciptakan titik api yang pada akhirnya dapat merugikan PPP pada pemilu 10 April.
“Ini adalah sebuah bom politik,” kata Rhee Jong-hoon, seorang analis politik, dilansir Reuters. "Risiko Kim Keon Hee akan semakin besar."
Yoon memenangkan pemilu dengan kemenangan tipis pada tahun 2022 tetapi PPP yang dipimpinnya merupakan minoritas di parlemen, yang dikendalikan oleh saingannya, Partai Demokrat.
Para analis mengatakan ketika Kim, sebagai pasangan seorang pejabat pemerintah, menerima dompet tersebut, yang diberi label harga 3 juta won (USD2.250), dia mungkin telah melanggar undang-undang anti-suap.
Para pendukung presiden mengatakan Kim adalah korban dari rencana ilegal untuk menjebaknya dan kampanye kotor.
Kasus ini muncul pada bulan November ketika saluran YouTube menayangkan klip video yang direkam secara diam-diam oleh seorang pendeta keturunan Korea-Amerika dengan kamera tersembunyi saat dia mengunjungi Kim dan menyerahkan tas tangannya.
Pendeta Abraham Choi, yang telah terlibat dalam pertukaran keagamaan dengan Korea Utara dan merupakan pendukung keterlibatan dengan Pyongyang, mengatakan bahwa dia awalnya mencari pertemuan dengan Kim karena keprihatinannya terhadap kebijakan garis keras Yoon terhadap Korea Utara.
Choi mengatakan meskipun Kim adalah seorang kenalan keluarga, tanggapannya terhadap diskusi mengenai kemungkinan hadiah mewah – termasuk kosmetik Chanel yang menurutnya diberikan padanya pada pertemuan pertama mereka – membuatnya percaya bahwa hadiah semacam itu adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan audiensi.
"Bisa dibilang itu seperti tiket masuk, tiket pertemuan (dengan Kim)," kata Choi kepada Reuters dalam sebuah wawancara pada Selasa.
Kantor Yoon mengatakan tidak memiliki informasi untuk diberikan ketika ditanya tentang klaim Choi.
Seorang pejabat kepresidenan yang tidak disebutkan namanya mengatakan kepada kantor berita Yonhap pekan lalu bahwa Choi sengaja mendekati Kim dengan tujuan membuat film secara ilegal menggunakan koneksi keluarganya, dan bahwa hadiah kepada pasangan tersebut ditangani dan disimpan sebagai milik pemerintah.
Setelah pertemuan pertama, Choi mengatakan ia menjadi prihatin dengan peran Kim dalam pemerintahan dan bekerja dengan seorang reporter di saluran YouTube, yang menyiarkan berita dan komentar sayap kiri, untuk memfilmkan Kim menerima tas mahal tersebut pada kunjungan kedua.
“Orang normal kemudian akan berkata, 'Pendeta, saya tidak dapat menemui Anda jika Anda melakukan ini,'” katanya. “Tetapi Ibu Negara memberi saya tempat dan waktu.”
Kim juga masih terperosok dalam tuduhan manipulasi harga saham sekitar 12 tahun lalu, sebuah kasus yang diputuskan oleh parlemen yang dikuasai oposisi bulan lalu untuk menunjuk jaksa khusus untuk menyelidikinya.
PPP menentang RUU tersebut karena dianggap sebagai rencana DP untuk menghambat penyelidikan terhadap pemimpinnya, Lee Jae-myung, dan tuduhan korupsinya, namun PPP membantahnya. Yoon memveto RUU tersebut karena bermotif politik.
Pada tahun 2021, Kim membuat permintaan maaf publik setelah berbulan-bulan atas tuduhan pemalsuan catatan profesional dan plagiarisme disertasi yang membayangi kampanye Yoon untuk presiden.
Sejumlah anggota PPP berpendapat bahwa sentimen publik terfokus pada Kim dan bukan pada kamera tersembunyi, yang mencerminkan meningkatnya kekhawatiran bahwa isu tersebut akan meninggalkan kesan buruk di kalangan pemilih.
Ketegangan antara kantor Yoon dan partainya memuncak minggu lalu ketika seorang anggota kepemimpinannya, Kim Kyung-yul, menyamakan situasi tersebut dengan ketenaran Marie Antoinette, Ratu Prancis yang terkenal karena pemborosannya.
Laporan berita lokal mengatakan Yoon sangat marah dan ingin memecat pemimpin partainya, Han Dong-hoon, yang menandai setidaknya perpecahan singkat antara presiden dan seorang pejabat yang secara luas dipandang sebagai anak didik dan rekan dekat.
Dalam jajak pendapat yang dirilis oleh berita kabel YTN yang dilakukan minggu ini, 69% responden mengatakan Yoon perlu menjelaskan posisinya terkait kontroversi seputar ibu negara.
Jajak pendapat lain yang dilakukan oleh publikasi keuangan News Tomato pada bulan Desember menunjukkan 53% responden percaya Kim bertindak tidak pantas, sementara 27% mengatakan dia terjebak dalam jebakan untuk mempermalukannya.
“Masyarakat umum berpikir, 'Oke, itu mungkin jebakan, tapi kenapa dia tetap mengambilnya (tasnya)?'” kata Shin Yul, profesor ilmu politik di Universitas Myongji.
(ahm)