Ibu Negara Korea Selatan Terima Tas Mewah, Jebakan atau Suap?

Pendeta Abraham Choi, yang telah terlibat dalam pertukaran keagamaan dengan Korea Utara dan merupakan pendukung keterlibatan dengan Pyongyang, mengatakan bahwa dia awalnya mencari pertemuan dengan Kim karena keprihatinannya terhadap kebijakan garis keras Yoon terhadap Korea Utara.

Choi mengatakan meskipun Kim adalah seorang kenalan keluarga, tanggapannya terhadap diskusi mengenai kemungkinan hadiah mewah – termasuk kosmetik Chanel yang menurutnya diberikan padanya pada pertemuan pertama mereka – membuatnya percaya bahwa hadiah semacam itu adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan audiensi.

"Bisa dibilang itu seperti tiket masuk, tiket pertemuan (dengan Kim)," kata Choi kepada Reuters dalam sebuah wawancara pada Selasa.

Kantor Yoon mengatakan tidak memiliki informasi untuk diberikan ketika ditanya tentang klaim Choi.

Seorang pejabat kepresidenan yang tidak disebutkan namanya mengatakan kepada kantor berita Yonhap pekan lalu bahwa Choi sengaja mendekati Kim dengan tujuan membuat film secara ilegal menggunakan koneksi keluarganya, dan bahwa hadiah kepada pasangan tersebut ditangani dan disimpan sebagai milik pemerintah.

Setelah pertemuan pertama, Choi mengatakan ia menjadi prihatin dengan peran Kim dalam pemerintahan dan bekerja dengan seorang reporter di saluran YouTube, yang menyiarkan berita dan komentar sayap kiri, untuk memfilmkan Kim menerima tas mahal tersebut pada kunjungan kedua.

“Orang normal kemudian akan berkata, 'Pendeta, saya tidak dapat menemui Anda jika Anda melakukan ini,'” katanya. “Tetapi Ibu Negara memberi saya tempat dan waktu.”

Kim juga masih terperosok dalam tuduhan manipulasi harga saham sekitar 12 tahun lalu, sebuah kasus yang diputuskan oleh parlemen yang dikuasai oposisi bulan lalu untuk menunjuk jaksa khusus untuk menyelidikinya.

PPP menentang RUU tersebut karena dianggap sebagai rencana DP untuk menghambat penyelidikan terhadap pemimpinnya, Lee Jae-myung, dan tuduhan korupsinya, namun PPP membantahnya. Yoon memveto RUU tersebut karena bermotif politik.

Pada tahun 2021, Kim membuat permintaan maaf publik setelah berbulan-bulan atas tuduhan pemalsuan catatan profesional dan plagiarisme disertasi yang membayangi kampanye Yoon untuk presiden.